Friday, March 6, 2009
Teliti semula bina jambatan Labuan-Sabah - PM
LABUAN 5 Mac - Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi mengarahkan Unit Perancang Ekonomi (EPU) meneliti semula cadangan pembinaan jambatan menghubungkan pulau ini dengan Sabah supaya ia diberi keutamaan.
Perdana Menteri berkata, kerajaan memberi perhatian cadangan jambatan yang dianggarkan sepanjang 17 kilometer dengan kos kira-kira RM550 juta itu dan telah tertangguh sejak 1997.
Katanya, pembinaan jambatan itu bukan sahaja penting bagi kemudahan penduduk di sini malah akan merancakkan lagi pembangunan di pulau bebas cukai itu…
Ulasan: Asalkan tender di awad kepada kontraktor yang benar-benar layak melaksanakan kerja. Selalunya tidak banyak masalah pasca kontrak sekiranya Lembaga Tender mengikut laporan tender yang di sediakan oleh juruukur bahan berdaftar. Terima kasih Juruukur Bahan kerana membuat keputusan yang adil.
Punca: http://malaysia-baru.blogspot.com/
Perdana Menteri berkata, kerajaan memberi perhatian cadangan jambatan yang dianggarkan sepanjang 17 kilometer dengan kos kira-kira RM550 juta itu dan telah tertangguh sejak 1997.
Katanya, pembinaan jambatan itu bukan sahaja penting bagi kemudahan penduduk di sini malah akan merancakkan lagi pembangunan di pulau bebas cukai itu…
Ulasan: Asalkan tender di awad kepada kontraktor yang benar-benar layak melaksanakan kerja. Selalunya tidak banyak masalah pasca kontrak sekiranya Lembaga Tender mengikut laporan tender yang di sediakan oleh juruukur bahan berdaftar. Terima kasih Juruukur Bahan kerana membuat keputusan yang adil.
Punca: http://malaysia-baru.blogspot.com/
Wednesday, January 7, 2009
Learning From Other QS 3
KILAS BALIK SELAMA 3.5 TAHUN MENJADI QUANTITY SURVEYOR ENGINEER (QS)
Sebuah peribahasa asing yang berbunyi “The Man who has no Dream has no Wings to Fly High” sangat tepat untuk menjadi pedoman setiap langkah. Fokus pada impian dan komitmen adalah modal utama untuk terus bertahan dalam setiap tantangan. Selama baru 3.5 tahun menjadi QS cukup banyak pengalaman yang saya petik, terutama 2 tahun belakangan menjadi pekerja disalah satu badan PBB di Aceh memberikan input yang lumayan berarti.
Tulisan ini disusun karena tepat pada hari ini adalah hari pertama masuk kerja di Aceh 2 tahun yang lalu. Mengenang selama meniti hari-hari kerja disebuah lembaga internasional dengan berbagai persoalannya secara teknis maupun non-teknis adalah perlu agar bisa bercermin dan berbuat yang lebih baik di hari depan.
Menjadi seorang QS bertanggung jawab menyiapkan dokumen kontrak dengan kualitas yang baik dan merujuk “Design Codes” yang berlaku umum di Indonesia yaitu SNI (Standard Nasional Indonesia). Dalam Scope of Assignment disebutkan antara lain; Mengerjakan dengan baik perhitungan quantity semua pekerjaan Arsitektural, Sipil dan Struktural, dan semua yang telah didisain oleh technical staff, Berkoordinasi dengan semua design team dan menyusun dengan detail, akurat dan lengkap Bill Of Quantities untuk keperluan tender, Mengkoordinasi dan mengatur proses survey harga material bangunan berdasarkan harga terkini, Menyiapkan dengan detail Engineers Estimate untuk tujuan evaluasi proses tender serta menjaga kerahasiaan semua dokumen tender, dst. Dalam menjalankan semua penugasan diatas InsyaAllah tidak ada masalah yang berarti namun yang lebih banyak adalah faktor non-teknis.
Faktor non-teknis yang saya maksud antara lain ketika melakukan survey harga material terkini dimana saya harus ke toko-toko material dikota. Hal ini lah yang menjadi dilema hingga menimbulkan perasaan batin yang tidak nyaman terutama kepada pada penjual material bahan bangunan itu sendiri. Yang saya lakukan adalah bertanya secara langsung bahkan terkadang pura-pura seperti kontraktor yang akan membeli material yang mereka jual hingga mereka mau memberikan harga material yang saya perlukan bahkan saya coba untuk menawar atau harga pasnya bahkan ada diskon apa tidak, walupun sebenarnya cuma bertanya, hanya bertanya saja. Atau terkadang harus mengatakan “..Saya butuh besi 10 polos, sekarang harganya kena berapa ko’ per batangnya..?” atau “..Bang Pompa Air merk Grun Fost 350 Watt berapa kenanya? ..ready stock ngga’, kita butuh sekarang nih!.” padahal tidak butuh, tapi hanya perlu informasi harganya saja. Bahkan terkadang harus bilang “ …saya dari konsultan, nanti kontraktor kami yang beli kesini…” ketika mereka bertanya “…dari mana Bang..?” atau “..untuk projek apa Bang?, dimana tuh,..?” dan segala macam pertanyaan dari penjual. Hal tersebut harus saya lakukan karena jika tidak mereka para penjual atau pemilik took tidak akan memberikan harga yang sebenarnya atau hanya sekedar ogah-ogahan sekenanya. Susahnya lagi tidak ada perjanjian dalam kontrak bahwa kontraktor harus membeli material dari took yang kami minta informasi harganya, jadi kontraktor bebas mau membeli material dari mana saja atau mereka punya langganan took sendiri tidak harus dari tempat kami melakukan survey. Lebih tidak nyaman lagi untuk kota kecil seperti Banda Aceh ini toko material yang besar dapat dihitung dengan jari, dan disitulah tempat kami survey, dan itu-itu saja, secara otomatis mereka sedikit banyak pasti mengenali wajah-wajah kami yang hanya bertanya-bertanya saja tapi tak kunjung datang PO (Purchase Order)-nya. Disitulah timbul rasa malu dan tidak nyaman jika dilain waktu dan kesempatan harus bertemu atau butuh informasi harga terbaru dari mereka.
Selain masalah diatas, percikan-percikan kecil dalam hubungan pekerjaan ada juga terjadi baik sesama national staff maupun dengan international staff, dan itu lumrah terjadi selama masih dalam batas profesionalisme pekerjaan dan tidak merusak hubungan pertemanan. Apalagi dalam situasi kerja yang monoton terkadang juga dalam pressure tinggi dan scope project yang itu-itu saja dengan berbagai latarbelakang team dan asal daerah / negara. Ada sebuah peribahasa asing yang mengungkapkan hal ini “When You Bring a Single light of Peace It will Brighten up Where ever You Go”.
Namun terlepas dari itu, cerita nyata diatas saya anggap sebagai tantangan pekerjaan. Jika masih ingin bertahan disini, berarti harus melakukan dan melawatinya dengan baik tentunya sambil terus mengasah diri untuk terus melakukan perbaikan dan bertumbuh. Impian dan harapan akan masa depan yang lebih baik bersama keluarga adalah kekuatan untuk terus bertahan selain sebuah sabda Rasulullah SAW yang berbunyi kurang lebih “Tidak ada lain bagi laki-laki yang keluar dari rumah dan bekerja demi keluarganya selain diharamkan baginya api neraka”, InsyaAllah, Amin.
http://ekosupriyadi.blogspot.com/2009/01/kilas-balik-selama-35-tahun-menjadi.html
Sebuah peribahasa asing yang berbunyi “The Man who has no Dream has no Wings to Fly High” sangat tepat untuk menjadi pedoman setiap langkah. Fokus pada impian dan komitmen adalah modal utama untuk terus bertahan dalam setiap tantangan. Selama baru 3.5 tahun menjadi QS cukup banyak pengalaman yang saya petik, terutama 2 tahun belakangan menjadi pekerja disalah satu badan PBB di Aceh memberikan input yang lumayan berarti.
Tulisan ini disusun karena tepat pada hari ini adalah hari pertama masuk kerja di Aceh 2 tahun yang lalu. Mengenang selama meniti hari-hari kerja disebuah lembaga internasional dengan berbagai persoalannya secara teknis maupun non-teknis adalah perlu agar bisa bercermin dan berbuat yang lebih baik di hari depan.
Menjadi seorang QS bertanggung jawab menyiapkan dokumen kontrak dengan kualitas yang baik dan merujuk “Design Codes” yang berlaku umum di Indonesia yaitu SNI (Standard Nasional Indonesia). Dalam Scope of Assignment disebutkan antara lain; Mengerjakan dengan baik perhitungan quantity semua pekerjaan Arsitektural, Sipil dan Struktural, dan semua yang telah didisain oleh technical staff, Berkoordinasi dengan semua design team dan menyusun dengan detail, akurat dan lengkap Bill Of Quantities untuk keperluan tender, Mengkoordinasi dan mengatur proses survey harga material bangunan berdasarkan harga terkini, Menyiapkan dengan detail Engineers Estimate untuk tujuan evaluasi proses tender serta menjaga kerahasiaan semua dokumen tender, dst. Dalam menjalankan semua penugasan diatas InsyaAllah tidak ada masalah yang berarti namun yang lebih banyak adalah faktor non-teknis.
Faktor non-teknis yang saya maksud antara lain ketika melakukan survey harga material terkini dimana saya harus ke toko-toko material dikota. Hal ini lah yang menjadi dilema hingga menimbulkan perasaan batin yang tidak nyaman terutama kepada pada penjual material bahan bangunan itu sendiri. Yang saya lakukan adalah bertanya secara langsung bahkan terkadang pura-pura seperti kontraktor yang akan membeli material yang mereka jual hingga mereka mau memberikan harga material yang saya perlukan bahkan saya coba untuk menawar atau harga pasnya bahkan ada diskon apa tidak, walupun sebenarnya cuma bertanya, hanya bertanya saja. Atau terkadang harus mengatakan “..Saya butuh besi 10 polos, sekarang harganya kena berapa ko’ per batangnya..?” atau “..Bang Pompa Air merk Grun Fost 350 Watt berapa kenanya? ..ready stock ngga’, kita butuh sekarang nih!.” padahal tidak butuh, tapi hanya perlu informasi harganya saja. Bahkan terkadang harus bilang “ …saya dari konsultan, nanti kontraktor kami yang beli kesini…” ketika mereka bertanya “…dari mana Bang..?” atau “..untuk projek apa Bang?, dimana tuh,..?” dan segala macam pertanyaan dari penjual. Hal tersebut harus saya lakukan karena jika tidak mereka para penjual atau pemilik took tidak akan memberikan harga yang sebenarnya atau hanya sekedar ogah-ogahan sekenanya. Susahnya lagi tidak ada perjanjian dalam kontrak bahwa kontraktor harus membeli material dari took yang kami minta informasi harganya, jadi kontraktor bebas mau membeli material dari mana saja atau mereka punya langganan took sendiri tidak harus dari tempat kami melakukan survey. Lebih tidak nyaman lagi untuk kota kecil seperti Banda Aceh ini toko material yang besar dapat dihitung dengan jari, dan disitulah tempat kami survey, dan itu-itu saja, secara otomatis mereka sedikit banyak pasti mengenali wajah-wajah kami yang hanya bertanya-bertanya saja tapi tak kunjung datang PO (Purchase Order)-nya. Disitulah timbul rasa malu dan tidak nyaman jika dilain waktu dan kesempatan harus bertemu atau butuh informasi harga terbaru dari mereka.
Selain masalah diatas, percikan-percikan kecil dalam hubungan pekerjaan ada juga terjadi baik sesama national staff maupun dengan international staff, dan itu lumrah terjadi selama masih dalam batas profesionalisme pekerjaan dan tidak merusak hubungan pertemanan. Apalagi dalam situasi kerja yang monoton terkadang juga dalam pressure tinggi dan scope project yang itu-itu saja dengan berbagai latarbelakang team dan asal daerah / negara. Ada sebuah peribahasa asing yang mengungkapkan hal ini “When You Bring a Single light of Peace It will Brighten up Where ever You Go”.
Namun terlepas dari itu, cerita nyata diatas saya anggap sebagai tantangan pekerjaan. Jika masih ingin bertahan disini, berarti harus melakukan dan melawatinya dengan baik tentunya sambil terus mengasah diri untuk terus melakukan perbaikan dan bertumbuh. Impian dan harapan akan masa depan yang lebih baik bersama keluarga adalah kekuatan untuk terus bertahan selain sebuah sabda Rasulullah SAW yang berbunyi kurang lebih “Tidak ada lain bagi laki-laki yang keluar dari rumah dan bekerja demi keluarganya selain diharamkan baginya api neraka”, InsyaAllah, Amin.
http://ekosupriyadi.blogspot.com/2009/01/kilas-balik-selama-35-tahun-menjadi.html
Monday, January 5, 2009
Rasuah vs Hadiah
Walaupun kebelakangan ini penat betul kita mendengar permasaalahan ini, namun mahu tidak mahu tetap juga menarik perhatian saya untuk menceritakan serba sedikit pandangan saya terhadap isu yang hangat lagi menarik ni.
Susah sebenarnya hendak mendefinasikan ke dua-dua perkataan di atas. Bunyinya sememangnya berlainan tapi perlakuannya macam sama saja. Kalau kita bantu orang dan orang bagi hadiah macamana? Apa lagi kalau yang terlibat tu pegawai kerajaan. Susah kan? Nak ambil pemberi kata hadiah. Dah ambil orang yang melihat pula kata rasuah? Macamana ni?
Kita sering mengaitkan perkataan rasuah ni dengan jabatan-jabatan tertentu sahaja terutamanya pihak polis. Tetapi kita selalu mengenepikan atau buat-buat tak pandang sesetengah jabatan lain yang juga mengamalkan rasuah.
Bagaimana pun ini bukanlah satu tuduhan rambang tapi info hasil banyak bersembang. Saya hanya dapat mengemukakan beberapa contoh untuk pembaca budiman untuk sendiri membuat penilaian ke atas beberapa kes yang terlibat untuk di post mortemkan samada ianya di kategorikan sebagai rasuah atau hadiah, ok?
Satu contoh yang menarik, di sebuah jabatan polis, kebetulan seorang anggota polis telah menyelamatkan seorang pemandu lori yang terbabas di dalam kemalangan. Setelah kes itu selesai, pemandu lori didapati tidak bersalah. Kerana terlalu gembira dengan keputusan mahkamah, tauke kepada pemandu lori tersebut mencari anggota polis tersebut lalu memberi wang sebanyak RM1000.00. “ Ini hadiah wa kasi lu…..tolong ambil, kalau tidak wa punya lesen kena gantung lo…”.
Bagaimana pendapat anda, anggota polis yang tidak tahu menahu akan kes tersebut pun menyatakan bahawa beliau tidak membantu apa-apa, tetap tidak dipercayai oleh tauke tersebut dan tetap hendak memberi ganjaran hadiah tersebut dengan ikhlas. Lalu anggota tersebut sudah tentu akhirnya terpaksa akur dan menerima habuan hadiah yang di anggap oleh tauke tersebut.
Malahan semasa mengambil wang tersebut anggota polis itu sememangnya tidak merasa apa-apa memandangkan beliau tidak pernah langsung membantu tauke itu menyalah gunakan kuasa dalam membantu kemenangan kes tauke tersebut.
Lalu adalah beberapa anggota lain ternampak, lalu membuat aduan…maka anggota polis tersebut terpaksa di gantung kerja kerana dituduh memakan rasuah. Macamana? Apakah definisi sesuai yang hendak kita nyatakan di dalam kes ini rasuah atau hadiah? Anak Cina makan pengatlah ……jawabnya.
Apabila difikirkan kesian juga melihat peristiwa yang berlaku. Berapa sangatlah gaji seorang anggota polis jika dibandingkan dengan waktu 24 bekerja tanpa penat dan lelah. Bila ambil wang nampak sangat kata rasuah walaupun pemberian sesetengah orang berdasarkan hadiah yang kadang-kadang anggota itu pun sendiri tak tahu bila masa dia benar-benar menolong seseorang individu .
Kekadang kegembiraan seseorang individu yang tersangkut dengan macam-macam kes, susah nak cakap bila terlepas dari kes ada yang terlampau bersyukur sehinggakan siapa sahaja yang tolong taip repot pun nak diberikan hadiah kerana terlalu bersyukur. Macamana nak ambil ke tidak….itulah dilema yang dihadapi oleh seseorang anggota polis. Kata orang rezeki jangan ditolak ……kalau diambil pun jadi rezeki juga….rezeki masuk lokap le…
Tetapi selagi mereka-mereka ini memakai uniform, selagi tu lah tak boleh menerima hadiah….tetap orang labelkan rasuah kan…Inilah yang dikatakan tolong free namanya. Kalau nak tahu jabatan dan dunia mana yang tak boleh dapat pertolongan free maka masuk lah dunia perniagaan dan politik.
Di dalam dunia ini perkataan “technical know who is much more important then know how” sudah lumrah didengar. Saya bercakap ini sesetengah bukan semua. Jadi bila terbaca kalau sesiapa yang nak berasa itu maknanya kena makan pengatlah. Apa pendapat anda apabila kita hendak melobi sesuatu projek.
Dengan berbekalkan sebuah syarikat yang lengkap cukup dengan kewangan dan sejajar dengan kehendak tender akhirnya 10 kali masuk tender 10 kali tak dapat. Nak salah syarikat ke nasib? Apa-apa pun di dalam dunia perniagaan ni macam-macam ada jika kita berurusan untuk mendapatkan hasil perniagaan.
Bila sesuatu projek itu diberikan, ada saja yang akan sound.....‘tak kan tolong saja kot, harap-harap adalah hadiah….silap-silap kita pula kena makan pengat…..’.Tak kisahlah, janji dapat. Ada lah pula projek yang kita dapat, lalu ada messenger pula dihantar, untuk minta komisyen. Bila kita bagi pandai pula sound kita…anggap hadiah lah ye!” Tahu pun takut….minta dihalalkan dan paksa pula untuk kita endorse kan siap-siap takut jumpa di Padang Mahsyar katakan.
Itulah budaya perniagaan walaupun apa yang kita katakan telus ke tak telus ke hakikatnya tak ramai yang serahkan nasib pada Tuhan tetapi pada Jabatan ataupun manusia-manusia yang diberikan kuasa sementara ni. Nothing is free. Itulah kata-kata orang yang berkuasa sementara ini. Kalau kita tak layan dengan pemberian yang kononnya dikatakan hadiah ni kata pula kita ni ego orangnya. Minta tak bersungguh.
Kalau nak tahu cara nak minta projek bersungguh-sungguh maka kenalah bawa mereka-mereka ini berhibur atau makan besar ke sana dan ke mari dulu atau dengan perkataan lain entertain la, walaupun bayang projek belum nampak lagi. Itulah yang di namakan usaha berniaga bersungguh (istilah yang nak makan rasuah lah). Akhirnya yang dapat projek hanya pandai entertain rupanya bukan pandai undertake projek tersebut. Maka berlakulah projek kantoi di sana-sini. Lepas tu kerajaan mula hairan.
Apa yang menarik perhatian saya apabila salah seorang Menteri pernah menyatakan untuk menarik semula lesen kontraktor yang tidak aktif. Itulah satu-satu kenyataan yang agak lucu pada saya. Sepatutnya satu kajian dijalankan kenapa lesen tersebut tidak aktif? Jawapannya tak ada projek lah. Sepatutnya lesen-lesen yang terlalu aktif tu lah yang asyik subkan projek sana-sinilah yang patut ditarik balik. Carilah syarikat-syarikat yang ada lesen tapi tak buat kerja dan tarik balik lesen tu, silap-silap tak ada pekerja binaan pun selalu dapat projek.
Itulah yang dinamakan hairan bin ajaib. Itulah bahayanya sekiranya rasuah menular di sana-sini maka terdapatlah syarikat-syarikat santa clause yang kononnya memberi hadiah sana-sini dapat projek yang betul-betul berniaga asyik nganga. Projek besar, ganjaran besar maka jadilah wang besar..wang besar…akhirnya projek kantoi sana-sini. Hanya dengan satu alasan wang pusingan tak cukup sebab tulah tak dapat nak siapkan projek walhalnya wang pusingan tu habis dibelanjakan untuk menjadi Santa Claus tabur hadiah sana-sini.
Saya belajar melalui pengalaman bersama seorang ahli korporat berbangsa Cina, beliau banyak mendidik saya dan berpendapat bahawa sekiranya seseorang itu pandai berniaga amat mustahil tidak tahu samada wang pusingan itu mencukupi atau tidak sebelum melobi untuk satu-satu projek.
Malahan beliau sudah hampir 30 tahun di dalam bidang kontraktor malahan berjaya mengharungi kegawatan ekonomi, berpendapat bahawa sekiranya wang pusingan besar maka ambillah projek yang besar sekiranya kecil maka ambillah yang kecil bersesuaian dengan kemampuan akaun. Ini tidak semuanya dia sapu, pakai baju tak ukur badan. Melobi nombor satu bila dapat baru nak tinjau akaun. Akhirnya projek dapat, nak beli bata pun tak cukup wang.
Bila kita bagi contoh bangsa lain ada orang kata kita kutuk bangsa kita. Masalahnya macam saya cakap tadi bukan rambang tapi hasil bersembang. Kita bercakap melalui pengalaman. Saya rasa 16 tahun berniaga saya layak juga untuk memberikan pandangan berdasarkan pengalaman. Kalau pengalaman orang lain tak tahulah.
Jangan salah faham bukan bangsa lain tak bagi rasuah atau hadiah namun apa yang nak diketengahkan adalah bahayanya apabila rasuah diamalkan. Wang mula dipentingkan dan kemahiran dilupakan. Macam bangsa lain tak apalah bila tak ada wang sekurang-kurangnya ada pengalaman dan kemahiran untuk mendapatkan projek. Kita macamana…makan pengatlah.
Pada pandangan saya tidak salah kalau memberi hadiah, sekiranya pemberi dan penerima tahu kedudukan yang sebenar kenapa, bila dan bagaimana cara ianya hendak diberikan. Oleh sebab itulah pada pendapat saya hanya diri sendiri sahaja yang tahu samada apa yang diberi atau diterima itu rasuah ataupun tidak.
Pada yang benar-benar memberi rasuah saya menganggap bahawa orang yang mengamalkan rasuah adalah individu yang bukan sahaja tidak mempunyai harga diri tetapi juga seorang yang tidak mempunyai nilai dan modal pada dirinya, modal insan lah. Kalau diri tidak mempunyai kemahiran inilah akibatnya wang jadi sasaran lepas tu jadilah ahli perniagaan Santa Claus.
Bila wang dah habis apa lagi yang tinggal untuk melobi projek kalau kemahiran pun tak ada. Tapi ingat Santa Claus bagi hadiah bukan rasuah. Hadiah hanya diberi sebagai imbalan untuk orang yang berbudi.
Pendapat saya secara keseluruhan tentang bagaimana untuk membezakan antara rasuah mahupun hadiah adalah terletak pada diri anda sendiri. Budak kecil pun tahu bila dan bagaimana untuk menerima hadiah. Oleh itu janganlah cuba untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.
Kalau anak kita tak semena-mena mendapat hadiah tak kiralah samada dalam bentuk wang atau benda pun akan tanya kita balik. Apatah lagi kita orang dewasa dan matang tak kan lah nak belajar dari budak kecil. Tak kan lah tak boleh makan pengat…bila tiba-tiba dapat habuan. Oleh itu janganlah tunggu orang lain menilai samada kita menerima rasuah atau hadiah. Kita sendiri patut tahu apakah rasuah dan apakah hadiah. Jujurlah pada diri sendiri kerana, tidak akan ada pokok bergoyang kalau tak ada angin melainkan kera melompat atas pokok.
Siapa yang tidak mahu wang dan siapa yang tak mahu kaya, namun ingat bahayanya perkataan yang bernama wang sekiranya kita tidak tahu menilai halal dan haramnya. Janganlah meletakkan perkataan hadiah sekiranya ia terang-terangan rasuah. Hadiah boleh membawa anda kepada pahala sekiranya diberikan pada masa dan keadaan yang wajar dan hadiah juga boleh membawa kita ke pintu neraka sekiranya ia diberi dan diterima secara rasuah.
Cukuplah sampai di sini kita membincangkan tentang rasuah vs hadiah, kerana pada pandangan saya sukar untuk membasmikan sekiranya tidak ada permintaan. Hukum ekonomi tersebut harus dikaji selagi ada permintaan selagi itulah adalah penawaran. Kalau benar kita hendak memusuhi rasuah maka ia harus bermula dari niat setiap rakyat.
Raihan Sulaiman Palestin lulusan sarjana dari Universiti Sains Malaysia kini sedang membuat Doktor Falsafah (Phd) dalam bidang teater tradisional di Universiti Malaya.Disamping itu Raihan juga baru-baru ini menjadi ketua fasilitator dalam modul penghayatan sastera dan budaya Program Latihan Khidmat Negara (PLKN).
Raihan boleh dihubungi menerusi email: raihan@fastermail.com
http://uthmdehati.wordpress.com/2008/08/02/rasuahhadiah/
Susah sebenarnya hendak mendefinasikan ke dua-dua perkataan di atas. Bunyinya sememangnya berlainan tapi perlakuannya macam sama saja. Kalau kita bantu orang dan orang bagi hadiah macamana? Apa lagi kalau yang terlibat tu pegawai kerajaan. Susah kan? Nak ambil pemberi kata hadiah. Dah ambil orang yang melihat pula kata rasuah? Macamana ni?
Kita sering mengaitkan perkataan rasuah ni dengan jabatan-jabatan tertentu sahaja terutamanya pihak polis. Tetapi kita selalu mengenepikan atau buat-buat tak pandang sesetengah jabatan lain yang juga mengamalkan rasuah.
Bagaimana pun ini bukanlah satu tuduhan rambang tapi info hasil banyak bersembang. Saya hanya dapat mengemukakan beberapa contoh untuk pembaca budiman untuk sendiri membuat penilaian ke atas beberapa kes yang terlibat untuk di post mortemkan samada ianya di kategorikan sebagai rasuah atau hadiah, ok?
Satu contoh yang menarik, di sebuah jabatan polis, kebetulan seorang anggota polis telah menyelamatkan seorang pemandu lori yang terbabas di dalam kemalangan. Setelah kes itu selesai, pemandu lori didapati tidak bersalah. Kerana terlalu gembira dengan keputusan mahkamah, tauke kepada pemandu lori tersebut mencari anggota polis tersebut lalu memberi wang sebanyak RM1000.00. “ Ini hadiah wa kasi lu…..tolong ambil, kalau tidak wa punya lesen kena gantung lo…”.
Bagaimana pendapat anda, anggota polis yang tidak tahu menahu akan kes tersebut pun menyatakan bahawa beliau tidak membantu apa-apa, tetap tidak dipercayai oleh tauke tersebut dan tetap hendak memberi ganjaran hadiah tersebut dengan ikhlas. Lalu anggota tersebut sudah tentu akhirnya terpaksa akur dan menerima habuan hadiah yang di anggap oleh tauke tersebut.
Malahan semasa mengambil wang tersebut anggota polis itu sememangnya tidak merasa apa-apa memandangkan beliau tidak pernah langsung membantu tauke itu menyalah gunakan kuasa dalam membantu kemenangan kes tauke tersebut.
Lalu adalah beberapa anggota lain ternampak, lalu membuat aduan…maka anggota polis tersebut terpaksa di gantung kerja kerana dituduh memakan rasuah. Macamana? Apakah definisi sesuai yang hendak kita nyatakan di dalam kes ini rasuah atau hadiah? Anak Cina makan pengatlah ……jawabnya.
Apabila difikirkan kesian juga melihat peristiwa yang berlaku. Berapa sangatlah gaji seorang anggota polis jika dibandingkan dengan waktu 24 bekerja tanpa penat dan lelah. Bila ambil wang nampak sangat kata rasuah walaupun pemberian sesetengah orang berdasarkan hadiah yang kadang-kadang anggota itu pun sendiri tak tahu bila masa dia benar-benar menolong seseorang individu .
Kekadang kegembiraan seseorang individu yang tersangkut dengan macam-macam kes, susah nak cakap bila terlepas dari kes ada yang terlampau bersyukur sehinggakan siapa sahaja yang tolong taip repot pun nak diberikan hadiah kerana terlalu bersyukur. Macamana nak ambil ke tidak….itulah dilema yang dihadapi oleh seseorang anggota polis. Kata orang rezeki jangan ditolak ……kalau diambil pun jadi rezeki juga….rezeki masuk lokap le…
Tetapi selagi mereka-mereka ini memakai uniform, selagi tu lah tak boleh menerima hadiah….tetap orang labelkan rasuah kan…Inilah yang dikatakan tolong free namanya. Kalau nak tahu jabatan dan dunia mana yang tak boleh dapat pertolongan free maka masuk lah dunia perniagaan dan politik.
Di dalam dunia ini perkataan “technical know who is much more important then know how” sudah lumrah didengar. Saya bercakap ini sesetengah bukan semua. Jadi bila terbaca kalau sesiapa yang nak berasa itu maknanya kena makan pengatlah. Apa pendapat anda apabila kita hendak melobi sesuatu projek.
Dengan berbekalkan sebuah syarikat yang lengkap cukup dengan kewangan dan sejajar dengan kehendak tender akhirnya 10 kali masuk tender 10 kali tak dapat. Nak salah syarikat ke nasib? Apa-apa pun di dalam dunia perniagaan ni macam-macam ada jika kita berurusan untuk mendapatkan hasil perniagaan.
Bila sesuatu projek itu diberikan, ada saja yang akan sound.....‘tak kan tolong saja kot, harap-harap adalah hadiah….silap-silap kita pula kena makan pengat…..’.Tak kisahlah, janji dapat. Ada lah pula projek yang kita dapat, lalu ada messenger pula dihantar, untuk minta komisyen. Bila kita bagi pandai pula sound kita…anggap hadiah lah ye!” Tahu pun takut….minta dihalalkan dan paksa pula untuk kita endorse kan siap-siap takut jumpa di Padang Mahsyar katakan.
Itulah budaya perniagaan walaupun apa yang kita katakan telus ke tak telus ke hakikatnya tak ramai yang serahkan nasib pada Tuhan tetapi pada Jabatan ataupun manusia-manusia yang diberikan kuasa sementara ni. Nothing is free. Itulah kata-kata orang yang berkuasa sementara ini. Kalau kita tak layan dengan pemberian yang kononnya dikatakan hadiah ni kata pula kita ni ego orangnya. Minta tak bersungguh.
Kalau nak tahu cara nak minta projek bersungguh-sungguh maka kenalah bawa mereka-mereka ini berhibur atau makan besar ke sana dan ke mari dulu atau dengan perkataan lain entertain la, walaupun bayang projek belum nampak lagi. Itulah yang di namakan usaha berniaga bersungguh (istilah yang nak makan rasuah lah). Akhirnya yang dapat projek hanya pandai entertain rupanya bukan pandai undertake projek tersebut. Maka berlakulah projek kantoi di sana-sini. Lepas tu kerajaan mula hairan.
Apa yang menarik perhatian saya apabila salah seorang Menteri pernah menyatakan untuk menarik semula lesen kontraktor yang tidak aktif. Itulah satu-satu kenyataan yang agak lucu pada saya. Sepatutnya satu kajian dijalankan kenapa lesen tersebut tidak aktif? Jawapannya tak ada projek lah. Sepatutnya lesen-lesen yang terlalu aktif tu lah yang asyik subkan projek sana-sinilah yang patut ditarik balik. Carilah syarikat-syarikat yang ada lesen tapi tak buat kerja dan tarik balik lesen tu, silap-silap tak ada pekerja binaan pun selalu dapat projek.
Itulah yang dinamakan hairan bin ajaib. Itulah bahayanya sekiranya rasuah menular di sana-sini maka terdapatlah syarikat-syarikat santa clause yang kononnya memberi hadiah sana-sini dapat projek yang betul-betul berniaga asyik nganga. Projek besar, ganjaran besar maka jadilah wang besar..wang besar…akhirnya projek kantoi sana-sini. Hanya dengan satu alasan wang pusingan tak cukup sebab tulah tak dapat nak siapkan projek walhalnya wang pusingan tu habis dibelanjakan untuk menjadi Santa Claus tabur hadiah sana-sini.
Saya belajar melalui pengalaman bersama seorang ahli korporat berbangsa Cina, beliau banyak mendidik saya dan berpendapat bahawa sekiranya seseorang itu pandai berniaga amat mustahil tidak tahu samada wang pusingan itu mencukupi atau tidak sebelum melobi untuk satu-satu projek.
Malahan beliau sudah hampir 30 tahun di dalam bidang kontraktor malahan berjaya mengharungi kegawatan ekonomi, berpendapat bahawa sekiranya wang pusingan besar maka ambillah projek yang besar sekiranya kecil maka ambillah yang kecil bersesuaian dengan kemampuan akaun. Ini tidak semuanya dia sapu, pakai baju tak ukur badan. Melobi nombor satu bila dapat baru nak tinjau akaun. Akhirnya projek dapat, nak beli bata pun tak cukup wang.
Bila kita bagi contoh bangsa lain ada orang kata kita kutuk bangsa kita. Masalahnya macam saya cakap tadi bukan rambang tapi hasil bersembang. Kita bercakap melalui pengalaman. Saya rasa 16 tahun berniaga saya layak juga untuk memberikan pandangan berdasarkan pengalaman. Kalau pengalaman orang lain tak tahulah.
Jangan salah faham bukan bangsa lain tak bagi rasuah atau hadiah namun apa yang nak diketengahkan adalah bahayanya apabila rasuah diamalkan. Wang mula dipentingkan dan kemahiran dilupakan. Macam bangsa lain tak apalah bila tak ada wang sekurang-kurangnya ada pengalaman dan kemahiran untuk mendapatkan projek. Kita macamana…makan pengatlah.
Pada pandangan saya tidak salah kalau memberi hadiah, sekiranya pemberi dan penerima tahu kedudukan yang sebenar kenapa, bila dan bagaimana cara ianya hendak diberikan. Oleh sebab itulah pada pendapat saya hanya diri sendiri sahaja yang tahu samada apa yang diberi atau diterima itu rasuah ataupun tidak.
Pada yang benar-benar memberi rasuah saya menganggap bahawa orang yang mengamalkan rasuah adalah individu yang bukan sahaja tidak mempunyai harga diri tetapi juga seorang yang tidak mempunyai nilai dan modal pada dirinya, modal insan lah. Kalau diri tidak mempunyai kemahiran inilah akibatnya wang jadi sasaran lepas tu jadilah ahli perniagaan Santa Claus.
Bila wang dah habis apa lagi yang tinggal untuk melobi projek kalau kemahiran pun tak ada. Tapi ingat Santa Claus bagi hadiah bukan rasuah. Hadiah hanya diberi sebagai imbalan untuk orang yang berbudi.
Pendapat saya secara keseluruhan tentang bagaimana untuk membezakan antara rasuah mahupun hadiah adalah terletak pada diri anda sendiri. Budak kecil pun tahu bila dan bagaimana untuk menerima hadiah. Oleh itu janganlah cuba untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.
Kalau anak kita tak semena-mena mendapat hadiah tak kiralah samada dalam bentuk wang atau benda pun akan tanya kita balik. Apatah lagi kita orang dewasa dan matang tak kan lah nak belajar dari budak kecil. Tak kan lah tak boleh makan pengat…bila tiba-tiba dapat habuan. Oleh itu janganlah tunggu orang lain menilai samada kita menerima rasuah atau hadiah. Kita sendiri patut tahu apakah rasuah dan apakah hadiah. Jujurlah pada diri sendiri kerana, tidak akan ada pokok bergoyang kalau tak ada angin melainkan kera melompat atas pokok.
Siapa yang tidak mahu wang dan siapa yang tak mahu kaya, namun ingat bahayanya perkataan yang bernama wang sekiranya kita tidak tahu menilai halal dan haramnya. Janganlah meletakkan perkataan hadiah sekiranya ia terang-terangan rasuah. Hadiah boleh membawa anda kepada pahala sekiranya diberikan pada masa dan keadaan yang wajar dan hadiah juga boleh membawa kita ke pintu neraka sekiranya ia diberi dan diterima secara rasuah.
Cukuplah sampai di sini kita membincangkan tentang rasuah vs hadiah, kerana pada pandangan saya sukar untuk membasmikan sekiranya tidak ada permintaan. Hukum ekonomi tersebut harus dikaji selagi ada permintaan selagi itulah adalah penawaran. Kalau benar kita hendak memusuhi rasuah maka ia harus bermula dari niat setiap rakyat.
Raihan Sulaiman Palestin lulusan sarjana dari Universiti Sains Malaysia kini sedang membuat Doktor Falsafah (Phd) dalam bidang teater tradisional di Universiti Malaya.Disamping itu Raihan juga baru-baru ini menjadi ketua fasilitator dalam modul penghayatan sastera dan budaya Program Latihan Khidmat Negara (PLKN).
Raihan boleh dihubungi menerusi email: raihan@fastermail.com
http://uthmdehati.wordpress.com/2008/08/02/rasuahhadiah/
PENYAKIT RASUAH
Seorang konstabel polis menahan seorang penunggang motosikal yang tidak mempunyai lesen memandu. Penunggang motosikal itu memberi beberapa ringgit kepada konstabel polis itu dan dia dilepaskan tanpa disaman. Di sini berlaku rasuah. Penunggang motosikal memberi rasuah dan konstabel polis menerima rasuah. Seorang pegawai menggunakan kenderaan pejabatnya bagi tujuan yang tidak ada kena mengena dengan urusan pejabat. Di sini juga rasuah berlaku. Pemberi dan penerima adalah orang yang sama. Rasuah yang dilakukan mereka adalah jelas.
Kes kajian
Mat Dom bekerja sebagai pegawai tinggi di sebuah syarikat milik kerajaan. Syarikat ini banyak mendapat projek-projek tanpa dikeluarkan tender. Projek-rojek yang diperolehi diagih-agihkan kepada kontraktor-kontraktor kecil. Keputusan untuk memberi projek kepada mana-mana kontraktor dibuat oleh satu jawatan kuasa yang Mat Dom menjadi salah seorang ahlinya. Mat Dom tidak mempunyai kuasa untuk memberikan projek tetapi dia berhak memberi cadangan dan sokongan. Projek yang diberikan kepada kontraktor diselaraskan oleh Mat Dom. Mat Dom memberikan khidmat pengurusan kepada kontraktor-kontraktor yang rata-rata tidak memiliki kemahiran yang mencukupi. Dia membantu mereka dalam mendapatkaan bahan binaan, jentera-jentera sewaan dan juga memberi tunjuk ajar cara-cara mengendalikan sesuatu projek. Atas inisiatif Mat Dom pemborong-pemborong di bawah jagaannya dapat beroperasi dengan baik. Projek berjalan dengan lancar dan dapat disiapkan mengikut jadual. Sikap Mat Dom yang demikian membuatnya rapat dengan pemborong-pemborong yang mendapat projek daripada syarikat tempat dia bekerja. Oleh sebab Mat Dom selalu membantu mereka maka mereka juga tidak keberatan untuk membantu Mat Dom. Mereka membantu Mat Dom memperbesarkan rumahnya dan membelikannya kereta Proton Perdana. Mereka berbuat demikian bukan kerana desakan Mat Dom. Mereka menolong Mat Dom kerana Mat Dom menolong mereka. Adakah berlaku rasuah dalam kes Mat Dom ini?
Apabila ada dua daerah maka adalah sempadan di antara keduanya. Sempadan ini biasanya dipertikaikan, di dalam daerah yang mana satu sempadan ini berada. Di antara daerah rasuah dengan daerah bukan rasuah terdapat sempadan yang samar-samar kedudukannya. Dalam sempadan yang samar-samar inilah ramai orang berlumba-lumba mencari kesempatan kerana cahaya yang samar-samar itu menyebabkan mereka berani membuat hukum mengikut pendapat sendiri. Bagaimana hendak ditentukan kedudukan daerah yang menjadi pertikaian ini?
Pada zaman khalifah Umar al-Khattab seorang gabernor telah datang menghadapnya bertanyakan kedudukan hadiah yang diberikan kepadanya oleh rakyat tanpa meminta sesuatu sebagai balasan. Adakah hadiah itu termasuk di dalam istilah rasuah ataupun tidak. Khalifah Umar r.a menanyakan adakah jika orang itu tidak menjadi gabernor rakyat akan memberinya hadiah? Gabernor itu mengatakan tidak. Khalifah memfatwakan bahawa hadiah tersebut termasuk dalam takrif rasuah.
Satu lagi panduan dalam menentukan kedudukan perkara yang samar itu ialah sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud: “Dosa menimbulkan kekacauan dalam jiwa. Orang yang melakukannya tidak mahu diketahui orang akan perbuatannya”.
Sekiranya Mat Dom tidak menjadi pegawai tinggi dalam syarikatnya adakah pemborong-pemborong membantunya memperbesarkan rumah dan membeli kereta? Adakah jiwa Mat Dom tenang menerima bantuan pemborong-pemborong memperbesarkan rumah dan membeli kereta? Adakah Mat Dom suka jika orang lain tahu yang pemborong-pemborong membantunya memperbesarkan rumah dan membeli kereta? Jika jawapan kepada soalan-soalan di atas adalah tidak maka kes tersebut adalah rasuah. Pemborong-pemborong memberi rasuah dan Mat Dom menerima rasuah.
Kes kajian
Penyakit rasuah bukan sahaja menyerang golongan bawahan dan pertengahan yang selalu berada dalam keadaan ‘perbelanjaan melebihi pendapatan’. Ia juga menyerang golongan atasan dan hartawan yang pada zahirnya kelihatan tidak mengalami masalah kewangan.
Dato’ Abu Basyir adalah seorang pembesar negeri. Dia dibayar gaji yang tinggi, disediakan rumah mewah yang lengkap dengan perabot, kenderaan siap dengan pemandu dan beberapa orang gaji. Dia juga diberi peruntukan untuk mengadakan majlis rasmi di rumahnya sebanyak enam kali setahun, pada masa yang dipilihnya sendiri. Dia tidak memerlukan apa-apa lagi dalam hidupnya, Begitulah anggapan kebanyakan orang.
Dato’ Abu Basyir mempunyai empat orang anak. Dalam satu tahun keluarga Dato’ Abu Basyir mengadakan keramaian sebanyak enam kali, iaitu untuk menyambut hari jadi si bapa, si ibu dan empat orang anak.
Keramaian yang enam kali itu diadakan dengan menggunakan peruntukan rasminya. Tiap-tiap kali keramaian diadakan ramailah para jemputan yang diundang. Semua yang datang membawa hadiah yang mahal-mahal. Setiap kali menyambut hari jadi penuhlah rumah Dato’ Abu Basyir dengan jam tangan bertali emas, barang-barang kemas, tv, peti sejuk, microwave oven dan lain-lain. Kebanyakan daripada barang-barang tersebut sudah pun ada di rumah Dato’ Abu Basyir dan tidak diperlukan. Barang-barang yang tidak diperlukan akan dibeli oleh seorang peniaga bernama Wan Bakar. Wan Bakar berfungsi sebagai pembantu sulit Dato’ Abu Basyir secara tidak rasmi. Wan Bakarlah yang bertanggungjawab mengundang tetamu-tetamu ke majlis Dato’ Abu Basyir sekeluarga. Wan Bakar mempastikan ada tetamu membawa apa juga barang-barang istimewa yang diingini oleh mana-mana ahli keluarga Dato’ Abu Basyir. Sekiranya barang-barang kemas yang dihadiahkan tidak secucuk dengan keinginan anak-anak Dato’ Abu Basyir maka Wan Bakar akan meleburkannya dan membuat bentuk yang dikehendaki.
Wan Bakar adalah seorang yang pintar dalam menguruskan keperluan peribadi Dato’ Abu Basyir. Dia cukup memahami selera Dato’ Abu Basyir. Satu permainan yang sangat digemari oleh Dato’ Abu Basyir ialah perempuan cantik. Wan Bakar menyediakan tempat dan barang permainan kegemaran Dato’ Abu Basyir itu. Perbelanjaan yang besar diperlukan bagi menguruskan permainan begini tetapi Wan Bakar dapat mengadakan peruntukannya.
Dato’ Kamasutra pula adalah seorang pembesar juga di negeri yang sama. Dato’ Kamasutra asalnya seorang yang berpangkat rendah. Oleh kerana dia mempunyai kebolehan maka dia dinaikkan pangkat setingkat demi setingkat sehingga menjawat jawatan penting dalam pentadbiran negeri. Dato’ Kamasutra berkahwin dengan Datin Sukasih ketika dia masih berjawatan rendah dahulu. Ketika itu dia belum lagi bergelar Dato’. Perubahan taraf yang cepat berlaku menimbulkan kejutan dalam diri Datin Sukasih. Datin Sukasih melihat suaminya sebagai seorang pembesar yang ‘bertubuh emas’, yang menjadi idaman dan rebutan perempuan-perempuan lain. Dia mengawal bersungguh-sungguh agar tidak ada perempuan lain mencuri ‘emasnya’. Sikap Datin Sukasih yang demikian menyebabkan Dato’ Kamasutra merasakan kehilangan sesuatu yang manis dalam rumah tangganya yang pernah dikongsikan bersama isterinya dahulu. Keadaan ini mengwujudkan rasa kekosongan dalam jiwanya. Dato’ Kamasutra mempunyai Perwatakan yang berbeza daripada Perwatakan Dato’ Abu Basyir. Dato’ Abu Basyir yang juga mempunyai masalah dengan isterinya dapat menghiburkan hatinya dengan permainan yang disediakan oleh Wan Bakar. Dato’ Kamasutra tidak suka dengan permainan yang demikian. Kekosongan jiwanya diisikannya dengan Keasyikan bekerja sehingga dia menjadi seorang yang ketagih kerja.
Wan Bakar dapat membaca masalah yang ditanggung oleh Dato’ Kamasutra dan dia juga mengetahui perangai Dato’ Kamasutra yang tidak suka berseronok di luar. Wan Bakar mengambil jalan memperkenalkan beberapa orang wanita yang baik-baik kepada Dato’ Kamasutra tetapi semuanya ditolak oleh Dato’ Kamasutra.
Dato’ Kamasutra yang tidak berminat dengan wanita itu tiba-tiba tersentak apabila Wan Bakar mempertemukannya dengan Sukma Dewi. Memandang sahaja paras Sukma Dewi lampu yang sudah lama terpadam tiba-tiba menyala dalam jiwa Dato’ Kamasutra. Sukma Dewi mengembalikannya kepada zaman percintaannya yang silam. Sukma Dewi memiliki keayuan gadis kecintaannya yang dahulu terzahir pada Sukasih, kini muncul sebagai Sukma Dewi. Dato’ Kamasutra sangat gembira dapat berkenalan dengan Sukma Dewi dan dia berterima kasih kepada Wan Bakar yang telah menemukannya dengan sesuatu yang berjaya mengisi kekosongan jiwanya. Hubungan Dato’ Kamasutra dengan Wan Bakar menjadi semakin erat. Dato’ Kamasutra memerlukan Wan Bakar untuk mengatur pertemuannya dengan Sukma Dewi secara tertutup tanpa diketahui oleh isterinya dan juga orang lain. Ternyata Wan Bakar mampu melaksanakan tuagsnya dengan baik. Wan Bakar bukan sekadar mengaturkan perjumpaan sepasang kekasih itu malah dia juga memberi perhatian agar keselesaan hidup Sukma Dewi terpelihara. Segala perbelanjaan berkenaan diuruskan oleh Wan Bakar.
Dato’ Abu Basyir dan Dato’ Kamasutra, sebagai pembesar-pembesar negeri tentu sahaja mempunyai orang-orang bawahan yang perlu dijaga bagi memelihara kedudukan mereka. Sekali lagi Wan Bakar memainkan peranannya. Apa juga Perbelanjaan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan Dato’-dato’ tersebut dibiayai oleh Wan Bakar.
Penglibatan Wan Bakar sangat mendalam dan tanggungannya juga berat. Dato’ Abu Basyir dan Dato’ Kamasutra tidak membiarkan Wan Bakar menanggung kesusahan. Lagipun segala rahsia mereka disimpan oleh Wan Bakar. Oleh yang demikian Wan Bakar perlu diajak berunding bagi menjamin ‘jabatan’ yang dikendalikan oleh Wan Bakar dapat berjalan dengan lancar dan selamat. Biasanya sebelum menghadiri mesyuarat pengagihan perbelanjaan negeri Dato’ Abu Basyir dan Dato’ Kamasutra akan bermesyuarat secara sulit dengan Wan Bakar. Wan Bakar akan menjelaskan strateginya dan kedudukan kepentingannya yang perlu diambil kira dalam mengagihkan perbelanjaan negeri. Satu keputusan dicapai dan keputusan itulah yang dibawa ke majlis mesyuarat negeri. Cop mohor kerajaan diturunkan berdasarkan strategi yang digubal oleh Wan Bakar. Bila cop mohor sudah diperturunkan maka peruntukan yang besar dapat disalurkan kepada ‘jabatan’ yang dikendalikan oleh Wan Bakar bagi menjamin:
1) Dato’ Abu Basyir sentiasa mendapat hadiah istimewa.
2) Dato’ Abu Basyir dapat meneruskan permainannya.
3) Dato’ Kamasutra sentiasa berdampingan dengan kekasihnya.
4) Kedudukan kedua-duanya terpelihara.
Peruntukan yang disalurkan kepada ‘jabatan’ yang tidak ada di dalam senarai portfolio kerajaan ini sangatlah besar. Jika ia digunakan untuk membina masjid dalam tempoh lima tahun semua kampung dalam negeri berkenaan akan mendapat masjid yang indah dan selesa.
Persoalannya mengapa orang-orang yang telah dibayar gaji untuk membuat kerja yang diamanahkan kepada mereka masih juga mencari upah tambahan sedangkan ada di antara yang sudah tidak kehabisan wang? Jika kita mahu memahami tentang rasuah kita janganlah melihatnya sebagai perbuatan semata-mata, tetapi ia hendaklah dilihat sebagai sifat atau keperibadian yang terbentuk dalam diri seseorang. Kita perlu berfikir sebagai orang yang berkeperibadian rasuah untuk memahami penyakit ini. Jika kita melakukan rasuah dan kita ditanya adakah kita melakukan rasuah, kita akan menjawab tidak. Kita memang merasakan yang perbuatan kita itu bukan rasuah. Kita adalah orang yang mempunyai kuasa. Dalam melaksanakan kuasa yang diletakkan di atas bahu kita telah ramai orang yang kita bantu. Ramai penganggur yang sudah mendapat pekerjaan kerana pertolongan kita. Ramai pemborong yang sudah mendapat projek kerana pertolongan kita. Ada juga penjenayah yang tidak masuk penjara kerana pertolongan kita. Ramai yang sudah menjadi senang dan kaya raya kerana pertolongan kita. Kekayaan mereka lebih banyak daripada apa yang kita miliki. Pokoknya kerana pertolongan kita ada pihak yang mendapat kesenangan dan terhindar daripada kesusahan. Mereka yang telah terhutang budi dengan kita merasakan berkewajipan membalas budi. Mereka memberi kerana membalas budi. Kita tidak berasa bersalah. Orang lain yang mempunyai kuasa jua berbuat seperti apa yang kita buat. Apakah perbuatan membalas budi itu rasuah?
Rasuah bukan seperti penyakit luka di tangan yang dapat dilihat darah mengalir dan dapat dirasakan kesakitannya. Tidak ada apa-apa perbezaan bagi kita menerima wang gaji dengan wang yang dikatakan sebagai rasuah. Kita merasai nikmat yang sama ketika meniduri isteri kita dengan ketika meniduri perempuan yang dikatakan bahan rasuah. Tidak ada satu lampu yang menyala ketika rasuah dilakukan. Adalah perkara biasa apabila kita menjaga kepentingan seseorang maka orang itu menjaga kepentingan kita. Berbagai-bagai lagi alasan yang diadakan bagi membungkus hakikat rasuah.
Kita sudah mempunyai harta yang banyak tetapi kita masih juga inginkan tambahan, sedangkan yang ada masih belum digunakan sepenuhnya. Kita diheret oleh sejenis tenaga supaya menimbun dan terus menimbun kepada longgokan yang sudah ada. Tenaga ini dinamakan tamak. Tenaga menghalang pandangan manusia daripada melihat kepada apa yang sudah ada. Sesiapa yang dikuasainya akan memiliki sifat sentiasa inigin memiliki. Jika sudah memiliki sebuah gunung emas dia mahukan sebuah lagi. Jika sudah memerintah sebuah negeri dia mahukan sebuah lagi. Jika sudah memiliki sepuluh buah kereta mewah dia mahukan sepuluh buah lagi. Tenaga tamak akan membuat manusia kehilangan kewarasannya apabila dia berhadapan dengan sesuatu yang diingininya. Samalah halnya dengan seekor harimau yang tidak dapat mengawal dirinya jika berhadapan dengan seekor kucing. Jika diperhatikan dengan mendalam tenaga tamak yang menguasai Dato’ Abu Basyir adalah sama dengan tenaga ganas yang menguasai Abu Zalim Cuma rupanya berbeza.
Salah satu ‘mata-wang’ yang sering digunakan dalam pertukaran rasuah ialah perempuan. Lebih tepat jika dikatakan wang itu ialah seks. Seks adalah satu kuasa yang kuat dalam mempengaruhi lelaki. Ramai lelaki yang berjawatan tinggi dan berkuasa tidak dapat disogokkan dengan harta tetapi dengan mudah ditundukkan dengan seks. Seks mampu menjadikan orang yang berpangkat tinggi menjadi hamba kepada orang yang tidak berpangkat.. Mengapa seks begitu berkuasa?
Lelaki dan perempuan mempunyai alat kelamin yang dinamakan kemaluan. Ia dinamakan kemaluan kerana ia adalah sesuatu yang dimalukan, yang dijaga dengan baik dan tidak didedahkan. Lelaki yang mengalami kecacatan pada kemaluannya akan kehilangan ‘kelakiannya’ dan ramai lelaki yang rela mati daripada mengalami demikian. Perempuan pula rela menggadaikan nyawanya demi mempertahankan kemaluannya. Benda yang paling tinggi nilainya dan paling dijaga kesuciannya itu hanya diserahkan oleh seorang lelaki kepada isterinya dan oleh perempuan kepada suaminya. Pertemuan secara suami dan isteri menjadi etika yang mulia bagi semua bangsa dan semua kaum.
Hanya dalam golongan manusia sahaja mempunyai peraturan ikatan suami isteri sebagai keizinan untuk mendapatkaan nikmat seks. Golongan haiwan tidak ada peraturan seperti ini. Dalam dunia haiwan jantan yang kuat itulah yang menguasai betina yang ia mahu. Seekor kerbau jantan yang kuat menguasai semua kerbau betina dalam kumpulannya. Inilah perbezaan di antara manusia dengan haiwan. Tetapi ada manusia yang suka menggabungkan aktiviti seks menurut peraturan manusia dan tabiat haiwan. Mereka mempunyai isteri dan kerbau betina. Ketika mengadakan hubungan seks dengan isteri mereka adalah manusia. Ketika mengadakan seks dengan kerbau betina mereka adalah kerbau jantan. Perlakuan seks secara kerbau jantan ini diluluskan oleh pelakunya hanya ketika melakukannya sahaja. Setelah nafsu kerbau jantannya puas kemanusiaannya kembali. Kemanusiaannya mengutuk perlakuan kerbau jantan yang telah dibuatnya. Perbuatan tersebut sangat memalukannya. Sebab itu mereka tidak mahu orang lain mengetahui perihal perbuatan mereka. Di sini berlakulah konflik dalam jiwa mereka. Apabila kemaluan digunakan secara tidak bermalu ia akan melahirkan ‘kemaluan’ yang lebih besar. Perasaan malu yang terbit daripada perbuatan kerbau jantan itu dijaga dengan rapi. Dalam menjaga dan menyembunyikan ‘kemaluan’ jenis ini mereka sanggup menjual negeri. Orang yang seperti inilah dijajah walaupun mereka berkedudukan tinggi.
Ada juga lelaki yang tidak menyetujui dan tidak melibatkan diri dengan aktiviti seks secara bertukar-tukar pasangan. Golongan ini hanya melakukan seks dengan perempuan yang dikasihinya, samada isteri atau perempuan lain yang dikasihinya. Dato’ Kamasutra termasuk di dalam golongan ini. Lelaki jenis ini menjadi hamba kepada cinta. Cinta boleh membuat seseorang hilang kewarasan. Romeo dan Juliet mati meminum racun kerana cinta. Qais menurut jejak Laila walau ke mana Laila pergi, meskipun Laila sudah menjadi isteri orang, semuanya kerana cinta. Raja zaman dahulu kala berperang, beribu rakyat terbunuh, semata-mata kerana raja mahu memiliki tuan puteri yang dicintainya. Manusia sangat tamak dalam mendapatkaan apa yang dicintainya kerana itu dia boleh diperkudakan. Inilah yang menimpa Dato’ Kamasutra.
Jika diperhatikan akan didapati bahawa rasuah adalah tenaga, satu tenaga yang kuat, berkumpul padanya beberapa tenaga atau boleh juga dikatakan rasuah adalah buah bagi beberapa penyakit yang berkumpul. Di antara penyakit-penyakit tersebut ialah:
1) Mementingkan diri sendiri.
2) Berasa besar diri kerana berkedudukan tinggi.
3) Tidak ikhlas.
4) Berasa nilai diri lebih tinggi daripada gaji yang diterima.
5) Tamakkan harta.
6) Hamba syahwat.
7) Keinginan bermewah lebih daripada kemampuan.
8) Mahukan keseronokan tetapi tidak mahu berbelanja untuknya.
9) Tidak menghormati peraturan dan undang-undang.
Beberapa tenaga individu apabila berkumpul akan melahirkan tenaga rasuah yang sangat kuat. Orang yang dikuasai oleh tenaga rasuah tidak dapat melakukan keadilan. Tenaga rasuah enggan melihat kepada kerosakan yang dilakukannya. Kita telah melihat tenaga ganas Abu Zalim mencederakan kanak-kanak berumur empat tahun. Tenaga ganas Darus merompak dan menyamun orang ramai. Tenaga rasuah Dato’ Abu Basyir pula merompak sebuah negeri. Abu Zalim ditangkap sebagai penjenayah dan dipenjarakan. Darus juga ditangkap sebagai penjenayah dan dikenakan hukuman rotan. Tetapi undang-undang tidak dapat menyentuh Dato’ Abu Basyir malah dia dilindungi dan diberi penghormatan. Siapakan yang paling merbahaya di antara mereka?
Tenaga rasuah menjajah semua peringkat masyarakat. Tenaga rasuah yang menjajah pemimpin peringkat kampung akan menggangu pentadbiran peringkat daerah. Tenaga rasuah yang menjajah pemimpin peringkat daerah akan menggangu pentadbiran negeri. Tenaga rasuah yang menjajah pemimpin peringkat negeri akan menggangu pentadbiran negara. Tenaga rasuah yang menjajah pemimpin negara akan membawa negara dijajah oleh orang luar. Kerosakan yang dilakukan oleh tenaga rasuah ini sangat hebat sekali sehingga Nabi s.a.w bersabda yang maksudnya:
“Kejahatan rasuah 36 kali melebihi kejahatan zina”
Orang yang berbuat rasuah sekali sama jahatnya dengan orang yang berzina 36 kali. Begitulah hebatnya kecaman Nabi s.a.w terhadap rasuah.
Orang yang mengamalkan rasuah tidak akan dapat melihat rasuah selagi dia tidak mengesan sifat-sifat individu yang menguasainya. Jika sifat-sifat tersebut tidak disingkap dia akan berlindung di sebalik berbagai-bagai istilah seperti bayaran pengurusan, bayaran khidmat nasihat, imbuhan membalas budi, hadiah yang diberi dengan ikhlas dan berbagai-bagai lagi. Seseorang itu haruslah merenungi perjalanan sejarah hidupnya dan mengenal pasti tenaga-tenaga perosak yang telah menjajahnya dan mengubati dirinya agar terlepas daripada penjajahan tersebut. Apabila tenaga-tenaga individu itu dapat dikalahkan tenaga rasuah tidak mempunyai kekuatan lagi.
Sumber: http://tamansufi.tripod.com/peny06d07.html
Kes kajian
Mat Dom bekerja sebagai pegawai tinggi di sebuah syarikat milik kerajaan. Syarikat ini banyak mendapat projek-projek tanpa dikeluarkan tender. Projek-rojek yang diperolehi diagih-agihkan kepada kontraktor-kontraktor kecil. Keputusan untuk memberi projek kepada mana-mana kontraktor dibuat oleh satu jawatan kuasa yang Mat Dom menjadi salah seorang ahlinya. Mat Dom tidak mempunyai kuasa untuk memberikan projek tetapi dia berhak memberi cadangan dan sokongan. Projek yang diberikan kepada kontraktor diselaraskan oleh Mat Dom. Mat Dom memberikan khidmat pengurusan kepada kontraktor-kontraktor yang rata-rata tidak memiliki kemahiran yang mencukupi. Dia membantu mereka dalam mendapatkaan bahan binaan, jentera-jentera sewaan dan juga memberi tunjuk ajar cara-cara mengendalikan sesuatu projek. Atas inisiatif Mat Dom pemborong-pemborong di bawah jagaannya dapat beroperasi dengan baik. Projek berjalan dengan lancar dan dapat disiapkan mengikut jadual. Sikap Mat Dom yang demikian membuatnya rapat dengan pemborong-pemborong yang mendapat projek daripada syarikat tempat dia bekerja. Oleh sebab Mat Dom selalu membantu mereka maka mereka juga tidak keberatan untuk membantu Mat Dom. Mereka membantu Mat Dom memperbesarkan rumahnya dan membelikannya kereta Proton Perdana. Mereka berbuat demikian bukan kerana desakan Mat Dom. Mereka menolong Mat Dom kerana Mat Dom menolong mereka. Adakah berlaku rasuah dalam kes Mat Dom ini?
Apabila ada dua daerah maka adalah sempadan di antara keduanya. Sempadan ini biasanya dipertikaikan, di dalam daerah yang mana satu sempadan ini berada. Di antara daerah rasuah dengan daerah bukan rasuah terdapat sempadan yang samar-samar kedudukannya. Dalam sempadan yang samar-samar inilah ramai orang berlumba-lumba mencari kesempatan kerana cahaya yang samar-samar itu menyebabkan mereka berani membuat hukum mengikut pendapat sendiri. Bagaimana hendak ditentukan kedudukan daerah yang menjadi pertikaian ini?
Pada zaman khalifah Umar al-Khattab seorang gabernor telah datang menghadapnya bertanyakan kedudukan hadiah yang diberikan kepadanya oleh rakyat tanpa meminta sesuatu sebagai balasan. Adakah hadiah itu termasuk di dalam istilah rasuah ataupun tidak. Khalifah Umar r.a menanyakan adakah jika orang itu tidak menjadi gabernor rakyat akan memberinya hadiah? Gabernor itu mengatakan tidak. Khalifah memfatwakan bahawa hadiah tersebut termasuk dalam takrif rasuah.
Satu lagi panduan dalam menentukan kedudukan perkara yang samar itu ialah sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud: “Dosa menimbulkan kekacauan dalam jiwa. Orang yang melakukannya tidak mahu diketahui orang akan perbuatannya”.
Sekiranya Mat Dom tidak menjadi pegawai tinggi dalam syarikatnya adakah pemborong-pemborong membantunya memperbesarkan rumah dan membeli kereta? Adakah jiwa Mat Dom tenang menerima bantuan pemborong-pemborong memperbesarkan rumah dan membeli kereta? Adakah Mat Dom suka jika orang lain tahu yang pemborong-pemborong membantunya memperbesarkan rumah dan membeli kereta? Jika jawapan kepada soalan-soalan di atas adalah tidak maka kes tersebut adalah rasuah. Pemborong-pemborong memberi rasuah dan Mat Dom menerima rasuah.
Kes kajian
Penyakit rasuah bukan sahaja menyerang golongan bawahan dan pertengahan yang selalu berada dalam keadaan ‘perbelanjaan melebihi pendapatan’. Ia juga menyerang golongan atasan dan hartawan yang pada zahirnya kelihatan tidak mengalami masalah kewangan.
Dato’ Abu Basyir adalah seorang pembesar negeri. Dia dibayar gaji yang tinggi, disediakan rumah mewah yang lengkap dengan perabot, kenderaan siap dengan pemandu dan beberapa orang gaji. Dia juga diberi peruntukan untuk mengadakan majlis rasmi di rumahnya sebanyak enam kali setahun, pada masa yang dipilihnya sendiri. Dia tidak memerlukan apa-apa lagi dalam hidupnya, Begitulah anggapan kebanyakan orang.
Dato’ Abu Basyir mempunyai empat orang anak. Dalam satu tahun keluarga Dato’ Abu Basyir mengadakan keramaian sebanyak enam kali, iaitu untuk menyambut hari jadi si bapa, si ibu dan empat orang anak.
Keramaian yang enam kali itu diadakan dengan menggunakan peruntukan rasminya. Tiap-tiap kali keramaian diadakan ramailah para jemputan yang diundang. Semua yang datang membawa hadiah yang mahal-mahal. Setiap kali menyambut hari jadi penuhlah rumah Dato’ Abu Basyir dengan jam tangan bertali emas, barang-barang kemas, tv, peti sejuk, microwave oven dan lain-lain. Kebanyakan daripada barang-barang tersebut sudah pun ada di rumah Dato’ Abu Basyir dan tidak diperlukan. Barang-barang yang tidak diperlukan akan dibeli oleh seorang peniaga bernama Wan Bakar. Wan Bakar berfungsi sebagai pembantu sulit Dato’ Abu Basyir secara tidak rasmi. Wan Bakarlah yang bertanggungjawab mengundang tetamu-tetamu ke majlis Dato’ Abu Basyir sekeluarga. Wan Bakar mempastikan ada tetamu membawa apa juga barang-barang istimewa yang diingini oleh mana-mana ahli keluarga Dato’ Abu Basyir. Sekiranya barang-barang kemas yang dihadiahkan tidak secucuk dengan keinginan anak-anak Dato’ Abu Basyir maka Wan Bakar akan meleburkannya dan membuat bentuk yang dikehendaki.
Wan Bakar adalah seorang yang pintar dalam menguruskan keperluan peribadi Dato’ Abu Basyir. Dia cukup memahami selera Dato’ Abu Basyir. Satu permainan yang sangat digemari oleh Dato’ Abu Basyir ialah perempuan cantik. Wan Bakar menyediakan tempat dan barang permainan kegemaran Dato’ Abu Basyir itu. Perbelanjaan yang besar diperlukan bagi menguruskan permainan begini tetapi Wan Bakar dapat mengadakan peruntukannya.
Dato’ Kamasutra pula adalah seorang pembesar juga di negeri yang sama. Dato’ Kamasutra asalnya seorang yang berpangkat rendah. Oleh kerana dia mempunyai kebolehan maka dia dinaikkan pangkat setingkat demi setingkat sehingga menjawat jawatan penting dalam pentadbiran negeri. Dato’ Kamasutra berkahwin dengan Datin Sukasih ketika dia masih berjawatan rendah dahulu. Ketika itu dia belum lagi bergelar Dato’. Perubahan taraf yang cepat berlaku menimbulkan kejutan dalam diri Datin Sukasih. Datin Sukasih melihat suaminya sebagai seorang pembesar yang ‘bertubuh emas’, yang menjadi idaman dan rebutan perempuan-perempuan lain. Dia mengawal bersungguh-sungguh agar tidak ada perempuan lain mencuri ‘emasnya’. Sikap Datin Sukasih yang demikian menyebabkan Dato’ Kamasutra merasakan kehilangan sesuatu yang manis dalam rumah tangganya yang pernah dikongsikan bersama isterinya dahulu. Keadaan ini mengwujudkan rasa kekosongan dalam jiwanya. Dato’ Kamasutra mempunyai Perwatakan yang berbeza daripada Perwatakan Dato’ Abu Basyir. Dato’ Abu Basyir yang juga mempunyai masalah dengan isterinya dapat menghiburkan hatinya dengan permainan yang disediakan oleh Wan Bakar. Dato’ Kamasutra tidak suka dengan permainan yang demikian. Kekosongan jiwanya diisikannya dengan Keasyikan bekerja sehingga dia menjadi seorang yang ketagih kerja.
Wan Bakar dapat membaca masalah yang ditanggung oleh Dato’ Kamasutra dan dia juga mengetahui perangai Dato’ Kamasutra yang tidak suka berseronok di luar. Wan Bakar mengambil jalan memperkenalkan beberapa orang wanita yang baik-baik kepada Dato’ Kamasutra tetapi semuanya ditolak oleh Dato’ Kamasutra.
Dato’ Kamasutra yang tidak berminat dengan wanita itu tiba-tiba tersentak apabila Wan Bakar mempertemukannya dengan Sukma Dewi. Memandang sahaja paras Sukma Dewi lampu yang sudah lama terpadam tiba-tiba menyala dalam jiwa Dato’ Kamasutra. Sukma Dewi mengembalikannya kepada zaman percintaannya yang silam. Sukma Dewi memiliki keayuan gadis kecintaannya yang dahulu terzahir pada Sukasih, kini muncul sebagai Sukma Dewi. Dato’ Kamasutra sangat gembira dapat berkenalan dengan Sukma Dewi dan dia berterima kasih kepada Wan Bakar yang telah menemukannya dengan sesuatu yang berjaya mengisi kekosongan jiwanya. Hubungan Dato’ Kamasutra dengan Wan Bakar menjadi semakin erat. Dato’ Kamasutra memerlukan Wan Bakar untuk mengatur pertemuannya dengan Sukma Dewi secara tertutup tanpa diketahui oleh isterinya dan juga orang lain. Ternyata Wan Bakar mampu melaksanakan tuagsnya dengan baik. Wan Bakar bukan sekadar mengaturkan perjumpaan sepasang kekasih itu malah dia juga memberi perhatian agar keselesaan hidup Sukma Dewi terpelihara. Segala perbelanjaan berkenaan diuruskan oleh Wan Bakar.
Dato’ Abu Basyir dan Dato’ Kamasutra, sebagai pembesar-pembesar negeri tentu sahaja mempunyai orang-orang bawahan yang perlu dijaga bagi memelihara kedudukan mereka. Sekali lagi Wan Bakar memainkan peranannya. Apa juga Perbelanjaan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan Dato’-dato’ tersebut dibiayai oleh Wan Bakar.
Penglibatan Wan Bakar sangat mendalam dan tanggungannya juga berat. Dato’ Abu Basyir dan Dato’ Kamasutra tidak membiarkan Wan Bakar menanggung kesusahan. Lagipun segala rahsia mereka disimpan oleh Wan Bakar. Oleh yang demikian Wan Bakar perlu diajak berunding bagi menjamin ‘jabatan’ yang dikendalikan oleh Wan Bakar dapat berjalan dengan lancar dan selamat. Biasanya sebelum menghadiri mesyuarat pengagihan perbelanjaan negeri Dato’ Abu Basyir dan Dato’ Kamasutra akan bermesyuarat secara sulit dengan Wan Bakar. Wan Bakar akan menjelaskan strateginya dan kedudukan kepentingannya yang perlu diambil kira dalam mengagihkan perbelanjaan negeri. Satu keputusan dicapai dan keputusan itulah yang dibawa ke majlis mesyuarat negeri. Cop mohor kerajaan diturunkan berdasarkan strategi yang digubal oleh Wan Bakar. Bila cop mohor sudah diperturunkan maka peruntukan yang besar dapat disalurkan kepada ‘jabatan’ yang dikendalikan oleh Wan Bakar bagi menjamin:
1) Dato’ Abu Basyir sentiasa mendapat hadiah istimewa.
2) Dato’ Abu Basyir dapat meneruskan permainannya.
3) Dato’ Kamasutra sentiasa berdampingan dengan kekasihnya.
4) Kedudukan kedua-duanya terpelihara.
Peruntukan yang disalurkan kepada ‘jabatan’ yang tidak ada di dalam senarai portfolio kerajaan ini sangatlah besar. Jika ia digunakan untuk membina masjid dalam tempoh lima tahun semua kampung dalam negeri berkenaan akan mendapat masjid yang indah dan selesa.
Persoalannya mengapa orang-orang yang telah dibayar gaji untuk membuat kerja yang diamanahkan kepada mereka masih juga mencari upah tambahan sedangkan ada di antara yang sudah tidak kehabisan wang? Jika kita mahu memahami tentang rasuah kita janganlah melihatnya sebagai perbuatan semata-mata, tetapi ia hendaklah dilihat sebagai sifat atau keperibadian yang terbentuk dalam diri seseorang. Kita perlu berfikir sebagai orang yang berkeperibadian rasuah untuk memahami penyakit ini. Jika kita melakukan rasuah dan kita ditanya adakah kita melakukan rasuah, kita akan menjawab tidak. Kita memang merasakan yang perbuatan kita itu bukan rasuah. Kita adalah orang yang mempunyai kuasa. Dalam melaksanakan kuasa yang diletakkan di atas bahu kita telah ramai orang yang kita bantu. Ramai penganggur yang sudah mendapat pekerjaan kerana pertolongan kita. Ramai pemborong yang sudah mendapat projek kerana pertolongan kita. Ada juga penjenayah yang tidak masuk penjara kerana pertolongan kita. Ramai yang sudah menjadi senang dan kaya raya kerana pertolongan kita. Kekayaan mereka lebih banyak daripada apa yang kita miliki. Pokoknya kerana pertolongan kita ada pihak yang mendapat kesenangan dan terhindar daripada kesusahan. Mereka yang telah terhutang budi dengan kita merasakan berkewajipan membalas budi. Mereka memberi kerana membalas budi. Kita tidak berasa bersalah. Orang lain yang mempunyai kuasa jua berbuat seperti apa yang kita buat. Apakah perbuatan membalas budi itu rasuah?
Rasuah bukan seperti penyakit luka di tangan yang dapat dilihat darah mengalir dan dapat dirasakan kesakitannya. Tidak ada apa-apa perbezaan bagi kita menerima wang gaji dengan wang yang dikatakan sebagai rasuah. Kita merasai nikmat yang sama ketika meniduri isteri kita dengan ketika meniduri perempuan yang dikatakan bahan rasuah. Tidak ada satu lampu yang menyala ketika rasuah dilakukan. Adalah perkara biasa apabila kita menjaga kepentingan seseorang maka orang itu menjaga kepentingan kita. Berbagai-bagai lagi alasan yang diadakan bagi membungkus hakikat rasuah.
Kita sudah mempunyai harta yang banyak tetapi kita masih juga inginkan tambahan, sedangkan yang ada masih belum digunakan sepenuhnya. Kita diheret oleh sejenis tenaga supaya menimbun dan terus menimbun kepada longgokan yang sudah ada. Tenaga ini dinamakan tamak. Tenaga menghalang pandangan manusia daripada melihat kepada apa yang sudah ada. Sesiapa yang dikuasainya akan memiliki sifat sentiasa inigin memiliki. Jika sudah memiliki sebuah gunung emas dia mahukan sebuah lagi. Jika sudah memerintah sebuah negeri dia mahukan sebuah lagi. Jika sudah memiliki sepuluh buah kereta mewah dia mahukan sepuluh buah lagi. Tenaga tamak akan membuat manusia kehilangan kewarasannya apabila dia berhadapan dengan sesuatu yang diingininya. Samalah halnya dengan seekor harimau yang tidak dapat mengawal dirinya jika berhadapan dengan seekor kucing. Jika diperhatikan dengan mendalam tenaga tamak yang menguasai Dato’ Abu Basyir adalah sama dengan tenaga ganas yang menguasai Abu Zalim Cuma rupanya berbeza.
Salah satu ‘mata-wang’ yang sering digunakan dalam pertukaran rasuah ialah perempuan. Lebih tepat jika dikatakan wang itu ialah seks. Seks adalah satu kuasa yang kuat dalam mempengaruhi lelaki. Ramai lelaki yang berjawatan tinggi dan berkuasa tidak dapat disogokkan dengan harta tetapi dengan mudah ditundukkan dengan seks. Seks mampu menjadikan orang yang berpangkat tinggi menjadi hamba kepada orang yang tidak berpangkat.. Mengapa seks begitu berkuasa?
Lelaki dan perempuan mempunyai alat kelamin yang dinamakan kemaluan. Ia dinamakan kemaluan kerana ia adalah sesuatu yang dimalukan, yang dijaga dengan baik dan tidak didedahkan. Lelaki yang mengalami kecacatan pada kemaluannya akan kehilangan ‘kelakiannya’ dan ramai lelaki yang rela mati daripada mengalami demikian. Perempuan pula rela menggadaikan nyawanya demi mempertahankan kemaluannya. Benda yang paling tinggi nilainya dan paling dijaga kesuciannya itu hanya diserahkan oleh seorang lelaki kepada isterinya dan oleh perempuan kepada suaminya. Pertemuan secara suami dan isteri menjadi etika yang mulia bagi semua bangsa dan semua kaum.
Hanya dalam golongan manusia sahaja mempunyai peraturan ikatan suami isteri sebagai keizinan untuk mendapatkaan nikmat seks. Golongan haiwan tidak ada peraturan seperti ini. Dalam dunia haiwan jantan yang kuat itulah yang menguasai betina yang ia mahu. Seekor kerbau jantan yang kuat menguasai semua kerbau betina dalam kumpulannya. Inilah perbezaan di antara manusia dengan haiwan. Tetapi ada manusia yang suka menggabungkan aktiviti seks menurut peraturan manusia dan tabiat haiwan. Mereka mempunyai isteri dan kerbau betina. Ketika mengadakan hubungan seks dengan isteri mereka adalah manusia. Ketika mengadakan seks dengan kerbau betina mereka adalah kerbau jantan. Perlakuan seks secara kerbau jantan ini diluluskan oleh pelakunya hanya ketika melakukannya sahaja. Setelah nafsu kerbau jantannya puas kemanusiaannya kembali. Kemanusiaannya mengutuk perlakuan kerbau jantan yang telah dibuatnya. Perbuatan tersebut sangat memalukannya. Sebab itu mereka tidak mahu orang lain mengetahui perihal perbuatan mereka. Di sini berlakulah konflik dalam jiwa mereka. Apabila kemaluan digunakan secara tidak bermalu ia akan melahirkan ‘kemaluan’ yang lebih besar. Perasaan malu yang terbit daripada perbuatan kerbau jantan itu dijaga dengan rapi. Dalam menjaga dan menyembunyikan ‘kemaluan’ jenis ini mereka sanggup menjual negeri. Orang yang seperti inilah dijajah walaupun mereka berkedudukan tinggi.
Ada juga lelaki yang tidak menyetujui dan tidak melibatkan diri dengan aktiviti seks secara bertukar-tukar pasangan. Golongan ini hanya melakukan seks dengan perempuan yang dikasihinya, samada isteri atau perempuan lain yang dikasihinya. Dato’ Kamasutra termasuk di dalam golongan ini. Lelaki jenis ini menjadi hamba kepada cinta. Cinta boleh membuat seseorang hilang kewarasan. Romeo dan Juliet mati meminum racun kerana cinta. Qais menurut jejak Laila walau ke mana Laila pergi, meskipun Laila sudah menjadi isteri orang, semuanya kerana cinta. Raja zaman dahulu kala berperang, beribu rakyat terbunuh, semata-mata kerana raja mahu memiliki tuan puteri yang dicintainya. Manusia sangat tamak dalam mendapatkaan apa yang dicintainya kerana itu dia boleh diperkudakan. Inilah yang menimpa Dato’ Kamasutra.
Jika diperhatikan akan didapati bahawa rasuah adalah tenaga, satu tenaga yang kuat, berkumpul padanya beberapa tenaga atau boleh juga dikatakan rasuah adalah buah bagi beberapa penyakit yang berkumpul. Di antara penyakit-penyakit tersebut ialah:
1) Mementingkan diri sendiri.
2) Berasa besar diri kerana berkedudukan tinggi.
3) Tidak ikhlas.
4) Berasa nilai diri lebih tinggi daripada gaji yang diterima.
5) Tamakkan harta.
6) Hamba syahwat.
7) Keinginan bermewah lebih daripada kemampuan.
8) Mahukan keseronokan tetapi tidak mahu berbelanja untuknya.
9) Tidak menghormati peraturan dan undang-undang.
Beberapa tenaga individu apabila berkumpul akan melahirkan tenaga rasuah yang sangat kuat. Orang yang dikuasai oleh tenaga rasuah tidak dapat melakukan keadilan. Tenaga rasuah enggan melihat kepada kerosakan yang dilakukannya. Kita telah melihat tenaga ganas Abu Zalim mencederakan kanak-kanak berumur empat tahun. Tenaga ganas Darus merompak dan menyamun orang ramai. Tenaga rasuah Dato’ Abu Basyir pula merompak sebuah negeri. Abu Zalim ditangkap sebagai penjenayah dan dipenjarakan. Darus juga ditangkap sebagai penjenayah dan dikenakan hukuman rotan. Tetapi undang-undang tidak dapat menyentuh Dato’ Abu Basyir malah dia dilindungi dan diberi penghormatan. Siapakan yang paling merbahaya di antara mereka?
Tenaga rasuah menjajah semua peringkat masyarakat. Tenaga rasuah yang menjajah pemimpin peringkat kampung akan menggangu pentadbiran peringkat daerah. Tenaga rasuah yang menjajah pemimpin peringkat daerah akan menggangu pentadbiran negeri. Tenaga rasuah yang menjajah pemimpin peringkat negeri akan menggangu pentadbiran negara. Tenaga rasuah yang menjajah pemimpin negara akan membawa negara dijajah oleh orang luar. Kerosakan yang dilakukan oleh tenaga rasuah ini sangat hebat sekali sehingga Nabi s.a.w bersabda yang maksudnya:
“Kejahatan rasuah 36 kali melebihi kejahatan zina”
Orang yang berbuat rasuah sekali sama jahatnya dengan orang yang berzina 36 kali. Begitulah hebatnya kecaman Nabi s.a.w terhadap rasuah.
Orang yang mengamalkan rasuah tidak akan dapat melihat rasuah selagi dia tidak mengesan sifat-sifat individu yang menguasainya. Jika sifat-sifat tersebut tidak disingkap dia akan berlindung di sebalik berbagai-bagai istilah seperti bayaran pengurusan, bayaran khidmat nasihat, imbuhan membalas budi, hadiah yang diberi dengan ikhlas dan berbagai-bagai lagi. Seseorang itu haruslah merenungi perjalanan sejarah hidupnya dan mengenal pasti tenaga-tenaga perosak yang telah menjajahnya dan mengubati dirinya agar terlepas daripada penjajahan tersebut. Apabila tenaga-tenaga individu itu dapat dikalahkan tenaga rasuah tidak mempunyai kekuatan lagi.
Sumber: http://tamansufi.tripod.com/peny06d07.html
Ubah Suai Sistem Tender
Oleh Mastura Jaafar
Banyak pihak menyokong usaha kerajaan untuk menstruktur semula Badan Pencegah Rasuah (BPR). Sudah tentu kerajaan menyedari penstrukturan semua adalah satu langkah yang amat penting untuk meningkatkan keberkesanan, ketelusan dan akauntabiliti awam dan kepercayaan rakyat.
Tahun demi tahun, di negara kita terdapat peningkatan kadar kesalahan yang bersabit dengan rasuah. Peningkatan kadar rasuah sebanyak 28 peratus dalam tempoh lima tahun adalah satu angka yang amat membimbangkan.
Dalam ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi pada Forum Integriti ASEAN baru-baru ini menyatakan, sistem pemerolehan awam sedia ada dan prosedur menganugerahkan kontrak kerajaan penuh dengan peluang-peluang untuk rasuah.
Cuba kita perhatikan situasi dalam industri binaan terutamanya prestasi projek-projek kerajaan. Apakah punca-punca kegagalan projek-projek yang dilaksanakan oleh sektor awam seperti projek ibu pejabat Matrade (Malaysian External Trade Development Corporation), kelewatan penyiapan bangunan makmal komputer sekolah, keretakan dalam projek MRR2 (Lebuhraya Lingkaran Tengah Dua), siling runtuh di beberapa bangunan kerajaan di Putrajaya, kegagalan reka bentuk bangunan hospital yang menimbulkan banyak masalah di peringkat penyelenggaraan dan yang paling terkini ialah kejadian bumbung sekolah runtuh di Terengganu.
Menurut jabatan Kerja Raya (JKR), sehingga tahun lepas, sebanyak 10 projek mega yang bernilai sehingga berbilion ringgit adalah antara 215 projek terbengkalai (Utusan Malaysia, 2 Februari 2007).
Bagaimana pula dengan isu rasuah dan kontraktor Alibaba yang berleluasa dalam industri binaan? Kedua-dua isu ini saling berkait dan menjadi punca utama kepada kegagalan projek dalam industri binaan. Apabila bajet yang diperuntukkan tidak dapat diagihkan kepada keseluruhan rantaian pembekalan daripada pihak kerajaan kepada kontraktor utama dan paling akhir kepada tenaga kerja, maka akan berlaku kepincangan dalam pelaksanaan kerja.
Isu keperluan untuk menangani rasuah pernah dibangkitkan oleh Persatuan Kontraktor Malaysia namun ia sukar untuk dibanteraskan tanpa penstrukturan semula sistem pemerolehan.
Isu ketirisan pemberian kontrak kerajaan di mana 85.37 peratus projek yang diberikan kepada bumiputera dalam tahun 2006 telah dilaksanakan oleh kaum lain. Masalah kelewatan pembayaran daripada kerajaan bagi tempoh 2000 sehingga 2006, menunjukkan kerajaan gagal membuat pembayaran berjumlah RM23.7 bilion kepada 18,000 kontraktor utama dan sub kontraktor yang telah melaksanakan projek-projek kerajaan.
Kewujudan kontraktor Alibaba yang 'dibenarkan' dalam industri telah meningkatkan bilangan kontraktor yang tidak aktif dan tidak berwibawa dalam industri pembinaan. Ketidakseimbangan antara bilangan kontraktor dengan penawaran kerja dalam industri telah menyebabkan hanya sebilangan kecil kontraktor yang mampu bersaing dalam industri.
Ternyata, terdapat kelemahan dalam sistem pemerolehan (tender) yang diamalkan oleh sektor awam sehingga membawa wujudnya pelbagai permasalahan dalam sektor ini.
Penstrukturan
Sejak sedekad lalu, isu penstrukturan semula sistem pemerolehan sektor awam telah dijadikan sebagai agenda penting di beberapa negara seperti Filipina, Bangladesh, Afrika Selatan, United Kingdom dan beberapa jabatan kerajaan di Amerika Syarikat.
Antara kepentingan penstrukturan semula sistem pemerolehan adalah untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan, nilai kewangan yang lebih baik dalam perbelanjaan kerajaan, mengurangkan birokrasi dan mewujudkan persekitaran persaingan yang sihat dan sebagainya.
Jika kita imbas balik sistem pemerolehan sektor awam yang digunakan sehingga hari ini, kita hanya mengambil dan mengubah suai sistem yang dibawa masuk oleh penjajah. Kita mungkin tidak sedar bahawa selama ini sistem pemerolehan tersebut tidak mengambil kira isu-isu setempat seperti budaya, sistem pentadbiran dan struktur autoriti sektor awam.
Oleh itu sistem ini telah mempunyai banyak lompang. Contohnya, kita sedia maklum bahawa penghijrahan besar-besaran kaum Cina daripada Tanah Besar Cina telah mewujudkan budaya perniagaan yang hebat. Mereka menguasai segala sektor daripada pengeluar produk binaan, pembekal bahan dan juga pembekal tenaga kerja.
Di sini kita perlu melihat di manakah kekuatan usahawan Melayu dan bagaimana mereka boleh bekerjasama dengan golongan Cina untuk turut maju.
Di sini penulis melihat kegagalan sistem pemerolehan asal menyebabkan semakin hari kian ramai mereka yang menjadi kontraktor hanya untuk mendapatkan komisen. Kerja-kerja pembinaan ditinggalkan kepada kontraktor lain. Ini menggalakkan berlakunya fenomena 'multi layer sub contracting' atau wujudnya beberapa kontraktor yang hanya mengambil komisen dalam satu kontrak.
Amalan ini akan menyebabkan pihak akhir dalam rantaian pembekalan hanya melaksanakan kerja dengan tahap keuntungan yang minimum atau langsung tidak mendapat sebarang keuntungan. Perkara inilah yang seterusnya akan mempengaruhi prestasi projek.
Salah satu isu utama perlu ditonjolkan ialah sistem dan budaya kerja sektor awam. JKR ialah satu jabatan yang mempunyai kewibawaan dan terlibat secara langsung dalam memberi sebarang nasihat teknikal kepada kerajaan.
Penyeliaan dalam tempoh pembinaan amat penting untuk memastikan kualiti kerja yang dihasilkan mengikut spesifikasi dalam kontrak. Apabila banyak kepincangan berlaku dalam pelaksanaan projek-projek sektor awam, kewibawaan jabatan ini telah dipersoalkan.
Adakah kegagalan projek sektor awam akan berlaku sekiranya setiap pihak mempunyai dan mengikuti etika kerja masing-masing? Pernah Menteri Jabatan Kerja Raya pada tempoh tersebut mengutarakan kemungkinan keperluan untuk JKR memulihkan moral kerja mereka untuk menjadi jabatan yang lebih cekap dan bertanggungjawab.
Bagaimanapun, etika dan integriti sukar dilaksanakan apabila sistem pemerolehan (tender/procurement) yang diamalkan membenarkan mereka mengambil peluang untuk mendapatkan kemewahan dan mengetepikan segala tanggungjawab hakiki mereka.
Sehingga hari ini, banyak usaha dibuat dalam usaha menangani masalah dalam industri. Contohnya JKR melaksanakan penyemakan suku tahunan dan mengenakan penalti bagi kontraktor yang gagal serta mewujudkan Jabatan Juruukur Bangunan untuk menyemak bangunan-bangunan yang telah siap bagi mengelakkan pelbagai masalah selepas pembinaan.
Kementerian Kesihatan pula menyediakan standard piawaian bagi kontrak dan penyelenggaraan projek-projek hospital supaya dipastikan hanya kontraktor yang berwibawa dilantik.
Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM) juga turut melancarkan Pelan Master Industri Pembinaan (CIMP) dalam usaha untuk menjadikan industri pembinaan Malaysia mampu bersaing di peringkat antarabangsa.
Dalam CIMP, CIDB juga menggarislan keperluan untuk melihat semula sistem pemerolehan yang diguna pakai dalam industri. Model Terms of Construction Contract for Subcontract Work 2006 juga dilancarkan bagi mengatasi masalah isu pembayaran daripada kontraktor utama kepada sub kontraktor.
Namun bagaimana untuk menangani masalah pembayaran daripada kerajaan kepada kontraktor utama? Oleh itu, setiap jalan penyelesaian yang diutarakan hanya akan memberikan kesan sekiranya perkara yang menjadi akar umbi segala permasalahan diselesaikan dahulu.
Ternyata penstrukturan semula sistem pemerolehan amat penting dan perlu disegerakan untuk memulihkan imej sektor awam dan industri pembinaan. Kajian untuk melihat penstrukturan semula sistem pemerolehan dalam industri pembinaan telah dilaksanakan oleh Universiti Sains Malaysia dengan kerjasama daripada beberapa profesional yang terlibat dalam industri pembinaan.
ARKIB : 28/04/2008
http://utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2008&dt=0428&pub=Utusan_Malaysia&sec=Rencana&pg=re_01.htm
Ulasan: Ke arah negara kita yang adil dan bebas rasuah.
Banyak pihak menyokong usaha kerajaan untuk menstruktur semula Badan Pencegah Rasuah (BPR). Sudah tentu kerajaan menyedari penstrukturan semua adalah satu langkah yang amat penting untuk meningkatkan keberkesanan, ketelusan dan akauntabiliti awam dan kepercayaan rakyat.
Tahun demi tahun, di negara kita terdapat peningkatan kadar kesalahan yang bersabit dengan rasuah. Peningkatan kadar rasuah sebanyak 28 peratus dalam tempoh lima tahun adalah satu angka yang amat membimbangkan.
Dalam ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi pada Forum Integriti ASEAN baru-baru ini menyatakan, sistem pemerolehan awam sedia ada dan prosedur menganugerahkan kontrak kerajaan penuh dengan peluang-peluang untuk rasuah.
Cuba kita perhatikan situasi dalam industri binaan terutamanya prestasi projek-projek kerajaan. Apakah punca-punca kegagalan projek-projek yang dilaksanakan oleh sektor awam seperti projek ibu pejabat Matrade (Malaysian External Trade Development Corporation), kelewatan penyiapan bangunan makmal komputer sekolah, keretakan dalam projek MRR2 (Lebuhraya Lingkaran Tengah Dua), siling runtuh di beberapa bangunan kerajaan di Putrajaya, kegagalan reka bentuk bangunan hospital yang menimbulkan banyak masalah di peringkat penyelenggaraan dan yang paling terkini ialah kejadian bumbung sekolah runtuh di Terengganu.
Menurut jabatan Kerja Raya (JKR), sehingga tahun lepas, sebanyak 10 projek mega yang bernilai sehingga berbilion ringgit adalah antara 215 projek terbengkalai (Utusan Malaysia, 2 Februari 2007).
Bagaimana pula dengan isu rasuah dan kontraktor Alibaba yang berleluasa dalam industri binaan? Kedua-dua isu ini saling berkait dan menjadi punca utama kepada kegagalan projek dalam industri binaan. Apabila bajet yang diperuntukkan tidak dapat diagihkan kepada keseluruhan rantaian pembekalan daripada pihak kerajaan kepada kontraktor utama dan paling akhir kepada tenaga kerja, maka akan berlaku kepincangan dalam pelaksanaan kerja.
Isu keperluan untuk menangani rasuah pernah dibangkitkan oleh Persatuan Kontraktor Malaysia namun ia sukar untuk dibanteraskan tanpa penstrukturan semula sistem pemerolehan.
Isu ketirisan pemberian kontrak kerajaan di mana 85.37 peratus projek yang diberikan kepada bumiputera dalam tahun 2006 telah dilaksanakan oleh kaum lain. Masalah kelewatan pembayaran daripada kerajaan bagi tempoh 2000 sehingga 2006, menunjukkan kerajaan gagal membuat pembayaran berjumlah RM23.7 bilion kepada 18,000 kontraktor utama dan sub kontraktor yang telah melaksanakan projek-projek kerajaan.
Kewujudan kontraktor Alibaba yang 'dibenarkan' dalam industri telah meningkatkan bilangan kontraktor yang tidak aktif dan tidak berwibawa dalam industri pembinaan. Ketidakseimbangan antara bilangan kontraktor dengan penawaran kerja dalam industri telah menyebabkan hanya sebilangan kecil kontraktor yang mampu bersaing dalam industri.
Ternyata, terdapat kelemahan dalam sistem pemerolehan (tender) yang diamalkan oleh sektor awam sehingga membawa wujudnya pelbagai permasalahan dalam sektor ini.
Penstrukturan
Sejak sedekad lalu, isu penstrukturan semula sistem pemerolehan sektor awam telah dijadikan sebagai agenda penting di beberapa negara seperti Filipina, Bangladesh, Afrika Selatan, United Kingdom dan beberapa jabatan kerajaan di Amerika Syarikat.
Antara kepentingan penstrukturan semula sistem pemerolehan adalah untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan, nilai kewangan yang lebih baik dalam perbelanjaan kerajaan, mengurangkan birokrasi dan mewujudkan persekitaran persaingan yang sihat dan sebagainya.
Jika kita imbas balik sistem pemerolehan sektor awam yang digunakan sehingga hari ini, kita hanya mengambil dan mengubah suai sistem yang dibawa masuk oleh penjajah. Kita mungkin tidak sedar bahawa selama ini sistem pemerolehan tersebut tidak mengambil kira isu-isu setempat seperti budaya, sistem pentadbiran dan struktur autoriti sektor awam.
Oleh itu sistem ini telah mempunyai banyak lompang. Contohnya, kita sedia maklum bahawa penghijrahan besar-besaran kaum Cina daripada Tanah Besar Cina telah mewujudkan budaya perniagaan yang hebat. Mereka menguasai segala sektor daripada pengeluar produk binaan, pembekal bahan dan juga pembekal tenaga kerja.
Di sini kita perlu melihat di manakah kekuatan usahawan Melayu dan bagaimana mereka boleh bekerjasama dengan golongan Cina untuk turut maju.
Di sini penulis melihat kegagalan sistem pemerolehan asal menyebabkan semakin hari kian ramai mereka yang menjadi kontraktor hanya untuk mendapatkan komisen. Kerja-kerja pembinaan ditinggalkan kepada kontraktor lain. Ini menggalakkan berlakunya fenomena 'multi layer sub contracting' atau wujudnya beberapa kontraktor yang hanya mengambil komisen dalam satu kontrak.
Amalan ini akan menyebabkan pihak akhir dalam rantaian pembekalan hanya melaksanakan kerja dengan tahap keuntungan yang minimum atau langsung tidak mendapat sebarang keuntungan. Perkara inilah yang seterusnya akan mempengaruhi prestasi projek.
Salah satu isu utama perlu ditonjolkan ialah sistem dan budaya kerja sektor awam. JKR ialah satu jabatan yang mempunyai kewibawaan dan terlibat secara langsung dalam memberi sebarang nasihat teknikal kepada kerajaan.
Penyeliaan dalam tempoh pembinaan amat penting untuk memastikan kualiti kerja yang dihasilkan mengikut spesifikasi dalam kontrak. Apabila banyak kepincangan berlaku dalam pelaksanaan projek-projek sektor awam, kewibawaan jabatan ini telah dipersoalkan.
Adakah kegagalan projek sektor awam akan berlaku sekiranya setiap pihak mempunyai dan mengikuti etika kerja masing-masing? Pernah Menteri Jabatan Kerja Raya pada tempoh tersebut mengutarakan kemungkinan keperluan untuk JKR memulihkan moral kerja mereka untuk menjadi jabatan yang lebih cekap dan bertanggungjawab.
Bagaimanapun, etika dan integriti sukar dilaksanakan apabila sistem pemerolehan (tender/procurement) yang diamalkan membenarkan mereka mengambil peluang untuk mendapatkan kemewahan dan mengetepikan segala tanggungjawab hakiki mereka.
Sehingga hari ini, banyak usaha dibuat dalam usaha menangani masalah dalam industri. Contohnya JKR melaksanakan penyemakan suku tahunan dan mengenakan penalti bagi kontraktor yang gagal serta mewujudkan Jabatan Juruukur Bangunan untuk menyemak bangunan-bangunan yang telah siap bagi mengelakkan pelbagai masalah selepas pembinaan.
Kementerian Kesihatan pula menyediakan standard piawaian bagi kontrak dan penyelenggaraan projek-projek hospital supaya dipastikan hanya kontraktor yang berwibawa dilantik.
Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM) juga turut melancarkan Pelan Master Industri Pembinaan (CIMP) dalam usaha untuk menjadikan industri pembinaan Malaysia mampu bersaing di peringkat antarabangsa.
Dalam CIMP, CIDB juga menggarislan keperluan untuk melihat semula sistem pemerolehan yang diguna pakai dalam industri. Model Terms of Construction Contract for Subcontract Work 2006 juga dilancarkan bagi mengatasi masalah isu pembayaran daripada kontraktor utama kepada sub kontraktor.
Namun bagaimana untuk menangani masalah pembayaran daripada kerajaan kepada kontraktor utama? Oleh itu, setiap jalan penyelesaian yang diutarakan hanya akan memberikan kesan sekiranya perkara yang menjadi akar umbi segala permasalahan diselesaikan dahulu.
Ternyata penstrukturan semula sistem pemerolehan amat penting dan perlu disegerakan untuk memulihkan imej sektor awam dan industri pembinaan. Kajian untuk melihat penstrukturan semula sistem pemerolehan dalam industri pembinaan telah dilaksanakan oleh Universiti Sains Malaysia dengan kerjasama daripada beberapa profesional yang terlibat dalam industri pembinaan.
ARKIB : 28/04/2008
http://utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2008&dt=0428&pub=Utusan_Malaysia&sec=Rencana&pg=re_01.htm
Ulasan: Ke arah negara kita yang adil dan bebas rasuah.
Tuesday, December 23, 2008
Importance of Contractor Progress Payment Terms
CASH IS KING
Getting The Tender Right
It has been said that an army marches on its stomach. Contractors and subcontractors in the construction industry run on cash. Lord Denning many years ago made the oft repeated phrase that cash flow is the lifeblood of the construction industry and this sentiment is still relevant today. Estimators when preparing tenders usually concentrate on building profits into the price. Of equal importance is the amount of working capital required to fund the contract and the need to keep the amount to a minimum. The payment terms are therefore crucial to every contractor and subcontractor. Certification and payment should be the subject of careful strategy and planning.
Mobilisation payments are common on overseas projects and should be considered by estimators on home based contracts and proper provision where appropriate included in the tender. The cost of manufacture is often greater than onsite erection but many standard contracts do not provide for certification and payment until the goods have been delivered to site. The reasons are historic in that when these contracts were first drafted many years ago there was very little offsite manufacture and fabrication. Many contracts drafted more recently however recognise that there are substantial costs which may be incurred prior to a start being made on site. The same principle applies to the design costs.
Many years have passed since Architects designed work undertaken by specialist subcontractors. Collateral design warranties became widespread due to the design of specialist installations being passed down to the specialist subcontractor. These early design costs need to be recovered as soon as possible usually long before onsite erection has commenced. When preparing a tender it is therefore essential for proper provision to be made for certification and payment for design and offsite manufacture when the costs are incurred and not many weeks of months later. The specialist subcontractor needs to stand firm when these provisions are challenged by the main contractor or the Employer’s consultants.
In contract negotiations price and performance are usually of more importance to the Employer as the money to pay for the project has usually already been allocated and it is a matter of timing as to when it is called down.
Improving On Going Contractor Payments
Most standard forms of contract provide for monthly payments which are based upon the value of work completed in the previous month. The process of valuing work on a monthly basis can be time consuming and therefore in recent years there has been a move to introduce milestone or stage payments whereby a pre-agreed sum is paid only when work has reached a certain stage or milestone. This information is usually provided at tender stage by the tenderer who needs to invest time and effort into ensuring that the stage or milestone payment plan is calculated to maximise cash flow. Employers who use the normal JCT forms of contract are rarely advised of the risk allocation which is prescribed in the contract.
No provision is usually made in Employers budgets for the possibility of cost overrun. When as a result of variations and delay and disruption claims this becomes a reality the payment shutters come down and receiving money for this type of item becomes very difficult. Contractors and subcontractors often do nothing to help themselves.
Final valuation of variations and delay and disruption claims isn’t given a priority status and can be very damaging to cash flow if left until the work on site has been completed. Time is often saved if variations are finally valued at the time the work is being carried out and delay and disruption claims at the time when these events occur. Getting the additional cost of variations and delay and disruption claims agreed and paid has created a problem for contractors and subcontractors for as long as anyone can remember.
There is no need to suffer for very long in view of the provisions of the Construction Act 1996 which came into force on 1st May 1998. Adjudication which is provided for under the Act is now available at any time to both parties to a construction contract. It takes less than a week to have an adjudicator appointed and his or her decision must be published within 28 days thereafter. With a few exceptions these decision are enforceable by the Courts. In excess of 6000 adjudications have been heard since the Act came into force, the majority of which have been commenced by specialist subcontractors who consider they have been underpaid. Often the threat of adjudication is sufficient to enable meaningful negotiations to get under way.
Remedies For Late or Non-payment
The Construction Act has been a blessing to specialist subcontractors. Not only does it provide facilities for referring disputes to adjudication but it outlaws pay when paid clauses. These clauses allow the main contractor to delay payment to the subcontractor until the money is received from the Employer and to avoid payment to the subcontractor entirely if the money isn’t received from the Employer. Since the coming into force of the Act the only pay when paid clause permitted is in respect of non-payment due to the insolvency of the Employer. A further benefit included in the Act provides that if payment is not forthcoming in accordance with the contract terms the contractor or subcontractor may subject to proper written notice suspend work until payment has been received. When money is in short supply often the companies who threaten to suspend work are the ones who receive payment first particularly if the work is on the critical path. If payment is made late interest becomes due on the outstanding money in accordance with Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act 1998 which applies to all contracts as from 1st November 2002. The rate of interest payable is 8% above bank minimum lending rate unless the contract itself provides a substantial remedy for late payment. This contractual remedy to be regarded as substantial would have to be in the region of an 8% interest rate. If properly applied these statutory provisions can often substantially improve a specialist subcontractor’s cash position.
Benefits of Partnering
It has been argued that many of these problems are removed on Partnering Contracts. If this is the case many specialist subcontractors are still still waiting for the benefits to filter down and in the mean time may prefer to apply the “Cash is King” policy.
Source: http://www.longworthconsulting.co.uk/news%20construction%20contract%203.htm
Note: English and Scots Law Cases in Construction Contract Disputes & Adjudication
Getting The Tender Right
It has been said that an army marches on its stomach. Contractors and subcontractors in the construction industry run on cash. Lord Denning many years ago made the oft repeated phrase that cash flow is the lifeblood of the construction industry and this sentiment is still relevant today. Estimators when preparing tenders usually concentrate on building profits into the price. Of equal importance is the amount of working capital required to fund the contract and the need to keep the amount to a minimum. The payment terms are therefore crucial to every contractor and subcontractor. Certification and payment should be the subject of careful strategy and planning.
Mobilisation payments are common on overseas projects and should be considered by estimators on home based contracts and proper provision where appropriate included in the tender. The cost of manufacture is often greater than onsite erection but many standard contracts do not provide for certification and payment until the goods have been delivered to site. The reasons are historic in that when these contracts were first drafted many years ago there was very little offsite manufacture and fabrication. Many contracts drafted more recently however recognise that there are substantial costs which may be incurred prior to a start being made on site. The same principle applies to the design costs.
Many years have passed since Architects designed work undertaken by specialist subcontractors. Collateral design warranties became widespread due to the design of specialist installations being passed down to the specialist subcontractor. These early design costs need to be recovered as soon as possible usually long before onsite erection has commenced. When preparing a tender it is therefore essential for proper provision to be made for certification and payment for design and offsite manufacture when the costs are incurred and not many weeks of months later. The specialist subcontractor needs to stand firm when these provisions are challenged by the main contractor or the Employer’s consultants.
In contract negotiations price and performance are usually of more importance to the Employer as the money to pay for the project has usually already been allocated and it is a matter of timing as to when it is called down.
Improving On Going Contractor Payments
Most standard forms of contract provide for monthly payments which are based upon the value of work completed in the previous month. The process of valuing work on a monthly basis can be time consuming and therefore in recent years there has been a move to introduce milestone or stage payments whereby a pre-agreed sum is paid only when work has reached a certain stage or milestone. This information is usually provided at tender stage by the tenderer who needs to invest time and effort into ensuring that the stage or milestone payment plan is calculated to maximise cash flow. Employers who use the normal JCT forms of contract are rarely advised of the risk allocation which is prescribed in the contract.
No provision is usually made in Employers budgets for the possibility of cost overrun. When as a result of variations and delay and disruption claims this becomes a reality the payment shutters come down and receiving money for this type of item becomes very difficult. Contractors and subcontractors often do nothing to help themselves.
Final valuation of variations and delay and disruption claims isn’t given a priority status and can be very damaging to cash flow if left until the work on site has been completed. Time is often saved if variations are finally valued at the time the work is being carried out and delay and disruption claims at the time when these events occur. Getting the additional cost of variations and delay and disruption claims agreed and paid has created a problem for contractors and subcontractors for as long as anyone can remember.
There is no need to suffer for very long in view of the provisions of the Construction Act 1996 which came into force on 1st May 1998. Adjudication which is provided for under the Act is now available at any time to both parties to a construction contract. It takes less than a week to have an adjudicator appointed and his or her decision must be published within 28 days thereafter. With a few exceptions these decision are enforceable by the Courts. In excess of 6000 adjudications have been heard since the Act came into force, the majority of which have been commenced by specialist subcontractors who consider they have been underpaid. Often the threat of adjudication is sufficient to enable meaningful negotiations to get under way.
Remedies For Late or Non-payment
The Construction Act has been a blessing to specialist subcontractors. Not only does it provide facilities for referring disputes to adjudication but it outlaws pay when paid clauses. These clauses allow the main contractor to delay payment to the subcontractor until the money is received from the Employer and to avoid payment to the subcontractor entirely if the money isn’t received from the Employer. Since the coming into force of the Act the only pay when paid clause permitted is in respect of non-payment due to the insolvency of the Employer. A further benefit included in the Act provides that if payment is not forthcoming in accordance with the contract terms the contractor or subcontractor may subject to proper written notice suspend work until payment has been received. When money is in short supply often the companies who threaten to suspend work are the ones who receive payment first particularly if the work is on the critical path. If payment is made late interest becomes due on the outstanding money in accordance with Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act 1998 which applies to all contracts as from 1st November 2002. The rate of interest payable is 8% above bank minimum lending rate unless the contract itself provides a substantial remedy for late payment. This contractual remedy to be regarded as substantial would have to be in the region of an 8% interest rate. If properly applied these statutory provisions can often substantially improve a specialist subcontractor’s cash position.
Benefits of Partnering
It has been argued that many of these problems are removed on Partnering Contracts. If this is the case many specialist subcontractors are still still waiting for the benefits to filter down and in the mean time may prefer to apply the “Cash is King” policy.
Source: http://www.longworthconsulting.co.uk/news%20construction%20contract%203.htm
Note: English and Scots Law Cases in Construction Contract Disputes & Adjudication
JCT and ICE PAYMENT CERTIFICATES UNDER SCRUTINY
The Process
The Certification process in the construction industry has been in place for many a long year and is an integral part of both building and civil engineering. It involves client, consultant, main contractor and subcontractor alike. The very existence of large numbers of companies who make their living in the construction industry depend upon the certification process. On many standard forms of main contract the contractor is entitled to be paid the sum which is certified by the Architect, Engineer or Contract Administrator. Main contractors in an effort to ensure that they do not finish up paying out more than they receive link the payment under the subcontract to the amount certified under the main contract. The widely used standard forms of contract published by the JCT and ICE provide for the Architect, Contract Administrator or Engineer to issue a payment certificate at regular intervals normally monthly which under the terms of the contract is the sum which the Employer is required to pay. Where any form of advanced payment or payment on account is involved there is always a fear on the part of the paying party that there may be an overpayment followed closely by the insolvency of the party who has received payment. Where this occurs the paying party is usually left out of pocket. Architects and the Quantity Surveyors who provide the necessary financial advice, Contract Administrators and Engineers are only too well aware of the dangers of over certifying. Employers who find themselves in the position of having overpaid a main contractor who subsequently goes out of business are usually never slow to argue that the over payment has resulted from negligence on the part of one or more of its consultants and are quick to threaten legal action to recover the overpayment.
Unilateral Action
Often Employers take matters into their own hands having received a payment certificate and take unilateral action to reduce the amount certified before making payment. Employers who take the decision to reduce the amount certified often fail to realise that it is not just a simple matter of sending off a cheque in a reduced amount. The Housing Grants, Construction and Regeneration Act 1996 put a stop to that method. One of the objects of the Act is to assist cash flow in the construction industry and so includes a procedure intended to make it a little more difficult to avoid paying sums when they are due. Section 110(2) states that a party to a construction contract may not withhold payment unless an effective notice to withhold payment has been made. To be effective the notice must state the amount which the Employer intends to withhold and the reasons for it being withheld The contract must provide a timescale within which the notice must be served before payment is to be made.
Legal Scrutiny
The withholding by the Employer of sums certified came under review in the recent case of Rupert Morgan Building Services Ltd v David Jervis and Harriet Jervis (2003). Work was undertaken by the claimant on a cottage owned by the defendants, the conditions of contract used were those issued by the Architecture and Surveying Institute. These conditions provided for the defendant to pay the claimants sums which had been certified by the Architect who had been appointed by the defendants. A dispute arose out of the payment of the sum included in Certificate No 7. The Architect certified as due for payment a sum of £44,000 plus VAT of which the defendants disputed £27000. It was argued by the defendants that the amount certified included items for which payment had already been made. In time honoured fashioning the defendants merely sent off a cheque in the reduced amount. It is unlikely that they were familiar with the requirements of the 1996 Act and due to a lack of the necessary withholding notice the claimant applied to the court to enforce payment in full of the sum certified. The case finished up in the Court of Appeal who had the task of wading through a number of cases which involve reviewing the circumstances under which a withholding notice in accordance with the 1996 Act is required. It has to be said that the decisions handed down by the courts on this matter lack consistency. There is what is referred to as the narrow and alternatively the wider interpretation of the wording. The Act refers to the notice being required in respect of a sum which is due under the contract. It is often argued in accordance with the narrow interpretation that if some or all of the work for which payment is sought has not been carried out in accordance with the contract then payment cannot be due. This being the case the need for a withholding notice does not arise. The wider view is that payment properly applied for under the contract will have to be made in full unless a proper withholding notice has been served.
Court Explains
The Court of Appeal avoided deciding whether the narrow view or wider view was correct. The opinion however was expressed that if the narrow view is taken as being correct then there is a fuzzy line between claims for breach of contract such as delay which require withholding notice and abatement, which reduces the value of work carried out, which does not. To get round this difficulty the Court of Appeal decided that the sum due under the contract was the amount which has been certified by the Architect. This being the case the narrow view argument used by the defendants that the sum wasn’t paid because it wasn’t due could not apply.
It seems in view of what was said in the Court of Appeal concerning the narrow and wider interpretation of the circumstances when a withholding notice is required that commercial common sense needs to be in place at all times. It must always be good policy for the paying party to send a withholding notice as required by the contract if the intention is not to pay the full amount of sums certified or where an application for payment is made the intention is to pay a lesser sum.
Source: http://www.longworthconsulting.co.uk/news%20construction%20contract%207.htm
The Certification process in the construction industry has been in place for many a long year and is an integral part of both building and civil engineering. It involves client, consultant, main contractor and subcontractor alike. The very existence of large numbers of companies who make their living in the construction industry depend upon the certification process. On many standard forms of main contract the contractor is entitled to be paid the sum which is certified by the Architect, Engineer or Contract Administrator. Main contractors in an effort to ensure that they do not finish up paying out more than they receive link the payment under the subcontract to the amount certified under the main contract. The widely used standard forms of contract published by the JCT and ICE provide for the Architect, Contract Administrator or Engineer to issue a payment certificate at regular intervals normally monthly which under the terms of the contract is the sum which the Employer is required to pay. Where any form of advanced payment or payment on account is involved there is always a fear on the part of the paying party that there may be an overpayment followed closely by the insolvency of the party who has received payment. Where this occurs the paying party is usually left out of pocket. Architects and the Quantity Surveyors who provide the necessary financial advice, Contract Administrators and Engineers are only too well aware of the dangers of over certifying. Employers who find themselves in the position of having overpaid a main contractor who subsequently goes out of business are usually never slow to argue that the over payment has resulted from negligence on the part of one or more of its consultants and are quick to threaten legal action to recover the overpayment.
Unilateral Action
Often Employers take matters into their own hands having received a payment certificate and take unilateral action to reduce the amount certified before making payment. Employers who take the decision to reduce the amount certified often fail to realise that it is not just a simple matter of sending off a cheque in a reduced amount. The Housing Grants, Construction and Regeneration Act 1996 put a stop to that method. One of the objects of the Act is to assist cash flow in the construction industry and so includes a procedure intended to make it a little more difficult to avoid paying sums when they are due. Section 110(2) states that a party to a construction contract may not withhold payment unless an effective notice to withhold payment has been made. To be effective the notice must state the amount which the Employer intends to withhold and the reasons for it being withheld The contract must provide a timescale within which the notice must be served before payment is to be made.
Legal Scrutiny
The withholding by the Employer of sums certified came under review in the recent case of Rupert Morgan Building Services Ltd v David Jervis and Harriet Jervis (2003). Work was undertaken by the claimant on a cottage owned by the defendants, the conditions of contract used were those issued by the Architecture and Surveying Institute. These conditions provided for the defendant to pay the claimants sums which had been certified by the Architect who had been appointed by the defendants. A dispute arose out of the payment of the sum included in Certificate No 7. The Architect certified as due for payment a sum of £44,000 plus VAT of which the defendants disputed £27000. It was argued by the defendants that the amount certified included items for which payment had already been made. In time honoured fashioning the defendants merely sent off a cheque in the reduced amount. It is unlikely that they were familiar with the requirements of the 1996 Act and due to a lack of the necessary withholding notice the claimant applied to the court to enforce payment in full of the sum certified. The case finished up in the Court of Appeal who had the task of wading through a number of cases which involve reviewing the circumstances under which a withholding notice in accordance with the 1996 Act is required. It has to be said that the decisions handed down by the courts on this matter lack consistency. There is what is referred to as the narrow and alternatively the wider interpretation of the wording. The Act refers to the notice being required in respect of a sum which is due under the contract. It is often argued in accordance with the narrow interpretation that if some or all of the work for which payment is sought has not been carried out in accordance with the contract then payment cannot be due. This being the case the need for a withholding notice does not arise. The wider view is that payment properly applied for under the contract will have to be made in full unless a proper withholding notice has been served.
Court Explains
The Court of Appeal avoided deciding whether the narrow view or wider view was correct. The opinion however was expressed that if the narrow view is taken as being correct then there is a fuzzy line between claims for breach of contract such as delay which require withholding notice and abatement, which reduces the value of work carried out, which does not. To get round this difficulty the Court of Appeal decided that the sum due under the contract was the amount which has been certified by the Architect. This being the case the narrow view argument used by the defendants that the sum wasn’t paid because it wasn’t due could not apply.
It seems in view of what was said in the Court of Appeal concerning the narrow and wider interpretation of the circumstances when a withholding notice is required that commercial common sense needs to be in place at all times. It must always be good policy for the paying party to send a withholding notice as required by the contract if the intention is not to pay the full amount of sums certified or where an application for payment is made the intention is to pay a lesser sum.
Source: http://www.longworthconsulting.co.uk/news%20construction%20contract%207.htm
Subscribe to:
Posts (Atom)