KLAIM PADA KONTRAK KERJA KONSTRUKSI DI INDONESIA DAN CARA PENYELESAIANNYA

Nengah Tela dan Nursyam Saleh
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Kertas kerja ini di bentangkan dalam International Conference on Construction Industry, 21-24 Jun 2007, di Universitas Bung Hatta, Padang, Indonesia.

Abstrak
Didalam pelaksanaan pembinaan sering terjadi persoalan, yang mengakibatkan adanya para pihak yang dirugikan. Kerugian-kerugian yang ditimbulkan boleh berupa uang, masa maupun kualiti daripada hasil pekerjaan ataupun produk yang dihasilkan. Kecendrungan ini terus terjadi di Indonesia, yang sering tidak tahu apa penyebabnya. Berdasarkan ketentuan pembangunan, proses pembangunan melalui proses mulai dari studi, planing, sampai kepada pembangunan di site. Jika dilihat proses pembangunan pada masing-masing tahapan yang dilakulan sudah ada ketentuan-ketentuan yang mengatur dan sudah semuanya dituliskan, dan disepakati secara bersama dalam kontrak. Keadaan dokumen yang tidak jelas, kontrak yang tidak fokus dapat menimbulkan klim sehingga terjadi sengketa. Sengketa dapat membuka peluang para pihak untuk mencari pembenaran sendiri sehingga dapat merugikan para pihak, negara maupun pribadi sebagai pengguna maupun pemberi jasa. Guna menghindari sengketa diperlukan dokumen yang jelas dan terinci yang dibuat dalam dokumen kontrak, serta penyelesaian yang paling baik dalam pembangunan jasa konstruksi adalah dengan cara mediasi.

Kata Kunci
Klaim, sengketa, kontrak kontruksi.

I.PENDAHULUAN

Ada fenomena bahwa posisi Penyelia Jasa dipandang lebih lemah daripada posisi Pengguna Jasa. Dengan kata lain posisi Pengguna Jasa lebih dominan dari pada posisi Penyedia Jasa. Penyedia Jasa hampir selalu harus memenuhi konsep/draf kontrak yang dibuat Pengguna Jasa karena Pengguna Jasa selalu menempatkan dirinya lebih tinggi dari Penyelia Jasa. Mungkin hal ini diwarisi dari pengertian bahwa dahulu Pengguna Jasa disebut Bouwheer (Majikan Bangunan) sehingga sebagimana biasa “majikan” selalu lebih “kuasa”. Hal ini terjadi pada masa lalu sampai sekarang. Peraturan perundang-undangan yang baku untuk mengatur hak-hak dan kewajiban para pelaku industri jasa konstruksi sampai lahirnya Undang-Undang No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi, belum ada sehingga asas “Kebebasan Berkontrak” sebagaimana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1338 dipakai sebagai satu-satunya asas dalam penyusunan kontrak. Dengan posisi yang lebih dominan, Pengguna Jasa lebih leluasa menyusun kontrak dan ini dapat merugikan Penyedia Jasa (Nazarkhan Yasin, 2003).

Ketidak seimbangan antara terbatasnya pekerjaan Konstruksi/Proyek dan banyaknya Penyedia Jasa mengakibatkan posisi tawar Penyedia Jasa sangat lemah. Dengan banyaknya jumlah Penyedia Jasa maka Pengguna Jasa leluasa melakukan pilihan. Adanya kekhawatiran tidak mendapatkan pekerjaan yang ditenderkan Pengguna jasa/Pemilik Proyek menyebabkan Penyedia Jasa “rela” menerima Kontrak Konstruksi yang dibuat Pengguna Jasa. Bahkan sewaktu proses tender biasanya Penyedia Jasa enggan bertanya hal-hal yang sensitive namun penting seperti ketersediaan dana, isi kontrak, kelancaran pembayaran, Penyedia Jasa takut pihaknya dimasukkan dalam daftar hitam.

II. SEBAB TERJADINYA KLAIM

Sesungguhnya dengan mengetahui sebab-sebab dari suatu klaim, para pihak selaku pelaksana industri jasa konstruksi dengan pikiran jernih dapat menempatkan masalah klaim secara wajar dan proporsional dan tak perlu merasa canggung atau alergi. Pendapat beberapa penulis.
Prof. H. Priyatna Abdurrasyid, beberapa sebab utama terjadinya klaim: Informasi design yang tidak tepat, Informasi design yang tidak sempurna, Investigasi lokasi yang tidak sempurna, Reaksi klien yang lambat, Komunikasi yang buruk, Sasaran waktu yang tidak realistis, Administrasi kontrak yang tidak sempurna, Kejadian eksternal yang tidak terkendali, Informasi tender yang tidak lengkap, Alokasi risiko yang tidak jelas, Keterlambatan – ingkar membayar. Kebanyakan sengketa/ketidaksepakatan dibidang jasa konstruksi pada umumnya dapat diselesaikan melalui negosiasi/mediasi diluar pengadilan karena kontruksi merupakan kegiatan yang berkelanjutan dari awal sampai akhir. Melempar masalah kepengadilan berarti menghentikan pembangunan untuk jangka waktu yang tidak bisa diperhitungkan. Tapi negosiasi atau mediasi pun dapat tidak berfungsi/gagal.

Menurut Robert D. Gilbreath, sebab-sebab terjadinya klaim:
1. Pekerjaan yang cacat.
Para pengguna jasa yang tidak puas dengan apa yang dihasilkan penyedia jasa dapat mengajukan klaim atas kerugian termasuk biaya perubahan, penggantian atau pembongkaran pekerjaan yang cacat. Dalam banyak kejadian, pekerjaan yang tidak diselesaikan sesuai dengan spesifikasi yang disebut dalam kontrak atau hal lain yang tidak cocok dengan maksud yang ditetapkan. Kadang-kadang barang-barang atau jasa yang diminta tidak sesuai dengan garansi/jaminan yang diberikan penyedia jasa atau pemasok bahan.
2. Kelambatan yang disebabkan penyedia jasa.
Jika penyedia jasa berjanji melaksanakan pekerjaan tersebut, dalam waktu yang telah ditetapkan, pengguna jasa dapat mengajukan klaim atas kerugian bila keterlambatan tersebut disebabkan penyedia jasa atau dalam kejadian lain, bahkan jika keterlambatan tersebut diluar kendali dari penyedia jasa. Jenis-jenis klaim kerugian dalam hal ini adalah kehilangan kesempatan penggunaan dari fasilitas tersebut, pengaruh reaksi terhadap penyedia jasa lain dan kenaikan biaya dari pekerjaan lain yang terlambat.
3. Sebagai klaim tandingan.
Para pengguna jasa yang menghadapi klaim-klaim para penyedia jasa dapat membalasnya dengan klaim tandingan. Klaim tandingan biasanya menyerang atau berusaha memojokan/mendiskreditkan unsure-unsur asli dari klaim penyedia jasa, dengan membuka hal-hal yang tumpang tindih atau perangkap kerugian biaya atau menyebutkan perubahan-perubahan atau pasal-pasal klaim dalam kontrak yang melarang atau modifikasi dari tindakan-tindakan penyedia jasa dalam hal terjadinya sengketa. Kebanyakan klaim yang ditemukan dalam proyek konstruksi datang dari penyedia jasa terhadap pengguna jasa karena satu dan lain sebab. Perubahan-perubahan tidak resmi adalah sebagai berikut:
*Kelambatan atau cacat informasi dari pengguna jasa biasanya dalam bentuk gambar-gambar atau spesifikasi teknis.
* Kelambatan atau cacat informasi dari bahan-bahan atau peralatan yang diserahkan pengguna jasa.
* Perubahan-perubahan permintaan, gambar-gambar atau spesifikasi.
* Perubahan-perubahan kondisi lapangan atau kondisi lapangan yang tidak diketahui.
* Pengaruh reaksi dari pekerjaan yang tidak bersamaan.
* Larangan-larangan metode kerja tertentu termasuk kelambatan atau percepatan pelaksanaan pekerjaan penyedia jasa.
* Kontrak yang memiliki arti mendua atau perbedaan penafsiran.

Dari uraian diatas sebab-sebab atau asal usul klaim dapat dikelompokan sebagai berikut:

Sebab–sebab umum
Komunikasi antara pengguna jasa dan penyedia jasa buruk; Administrasi kontrak yang tidak mencukupi; Sasaran waktu yang tidak terkendali; Kejadian eksternal yang tidak terkendali; Kontrak yang artinya mendua.

Sebab–sebab dari pengguna jasa
Informasi tender yang tidak lengkap/sempurna mengenai desain, bahan, spesifikasi; Penyelidikan site yang tidak sempurna/perubahan site; Reaksi/tanggapan yang lambat; Alokasi risiko yang tidak jelas; Kelambatan pembayaran; Larangan metode kerja tertentu.

Sebab - sebab dari penyedia jasa
Pekerjaan yang cacat/mutu pekerjaan buruk; Kelambatan penyelesaian; Klaim tandingan/perlawanan klaim; Pekerjaan tidak sesuai spesifikasi; Bahan yang dipakai memenuhi syarat garansi.

III. UNSUR-UNSUR KLAIM
Klaim-klaim konstruksi yang biasa muncul dan paling sering terjadi adalah klaim mengenai waktu dan biaya sebagai akibat perubahan pekerjaan. Bila pekerjaan berubah, katakanlah volume pekerjaan bertambah atau sifat dan jenisnya berubah, tidak terlalu sulit menghitung berapa tambahan biaya yang diminta penyedia jasa beserta tambahan waktu.

Namun terkadang penyedia jasa, disamping mengajukan klaim yang disebut tadi, juga mengajukan klaim sebagai dampak terhadap pekerjaan yang tidak berubah. Hal ini dapat diterangkan sebagai berikut: suatu pekerjaan yang tidak diubah terpaksa ditunda (karena alasan teknis pelaksanaannya dengan adanya pekerjaan lain yang berubah). Pekerjaan yang tidak berubah tadi seharusnya dikerjakan pada musim kemarau. Oleh karena terjadi penundaan pekerjaan ini terpaksa dilaksanakan dalam musim hujan yang mengakibatkan menurunkan produktifitas dan perlu tambahan biaya untuk melindungi pekerjaan tersebut dari pengaruh cuaca (hujan).
Belum lagi kemungkinan terjadinya kenaikan upah buruh karena musim hujan, tambahan tenaga pengamanan, biaya administrasi, dan overhead.

Menurut Robert D Gilbreath, unsur-unsur klaim konstruksi tersebut adalah:
* Tambahan upah, material, peralatan, pengawasan, administrasi, overhead dan waktu.
* Pengulangan pekerjaan (bongkar/pasang).
* Penurunan prestasi kerja.
* Pengaruh iklim.
* De-mobilisasi dan Re-mobilisasi.
* Salah penempatan peralatan.
* Penumpukan bahan.
* De-efisiensi jenis pekerjaan.

1. Kategori klaim
a. Dari pengguna jasa terhadap penyedia jasa:
* Pengurangan nilai kontrak.
* Percepatan waktu penyelesaian pekerjaan
* Kompensasi atas kelalaian penyedia jasa
b. Dari penyedia jasa terhadap pengguna jasa:
* Tambahan waktu pelaksanaan pekerjaan
* Tambahan kompensasi
* Tambahan konsesi atas pengurangan spesifikasi teknis atau bahan.
c. Dari Sub penyedia jasa atau pemasok bahan terhadap penyedia jasa utama

2. Jenis-jenis klaim
a. Klaim tambahan biaya dan waktu; Diantara beberapa jenis klaim, akan ditinjau 2 (dua) jenis klaim yang sering terjadi yaitu klaim yang timbul akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Klaim jenis ini biasanya mengenai permintaan tambahan waktu dan tambahan biaya.
b. Klaim biaya tak langsung (Overhead); Selain itu terdapat pula jenis klaim lain sebagai akibat kelambatan tadi, klaim atas biaya tak langsung (overhead). Penyedia jasa yang terlambat menyelesaikan suatu pekerjaan karena sebab-sebab dari pengguna jasa, meminta tambahan biaya overhead dengan alasan biaya ini bertambah karena pekerjaan belum selesai.
c. Klaim tambahan waktu (tanpa tambahan biaya); Walaupun klaim kelembatan kelihatannya sederhana saja, namun dalam kenyataannya tidak demikian. Misalnya penyedia jasa hanya diberikan tambahan waktu pelaksanaan tanpa tambahan biaya karena alasan-alsan tertentu.
d. Klaim kompensasi lain; Dilain kejadian penyedia jasa selain mendapatkan tambahan waktu mendapatkan pula kompensasi lain.
Ada kalanya penyedia jasa tidak mendapatkan seluruh klaim kelambatan yang diminta karena tidak seluruh kelambatan tersebut kesalahan pengguna jasa. Penyedia jasa juga mempunyai andil dalam kelambatan tersebut yang terjadi secara tumpang tindih.

IV. SENGKETA KONSTRUKSI
Sengketa konstruksi adalah sengketa yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan suatu usaha jasa konstruksi antara para pihak yang tersebut dalam suatu kontrak konstruksi yang di dunia Barat disebut construction dispute. Sengketa konstruksi yang dimaksudkan di sini adalah sengketa di bidang perdata yang menurut UU no.30/1999 Pasal 5 diizinkan untuk diselesaikan melalui Arbitrase atau Jalur Alternatif Penyelesaian Sengketa. (Nazarkhan Yasin. 2004, Mengenal Klaim Konstruksi dan Penyelesaian Sengketa Konstruksi).

Konstruksi dimaksud adalah kegiatan jasa konstruksi yang meliputi; Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan pekerjaan konstruksi. Undang-undang tentang Jasa Konstruksi No.18 tahun 1999 dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi. Sedangkan pengertian pekerjaan konstruksi adalah seluruh atau sebahagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. (Undang-Undang Jasa Konstruksi No.18 tahun 1999).

Sengketa konstruksi dapat timbul antara lain karena klaim yang tidak dilayani misalnya keterlambatan pembayaran, keterlambatan penyelesaian pekerjaan, perbedaan penafsiran dokumen kontrak, ketidak mampuan baik teknis maupun manajerial dari para pihak. Selain itu sengketa konstruksi dapat pula terjadi apabila pengguna jasa ternyata tidak melaksanakan tugas-tugas pengelolaan dengan baik dan mungkin tidak memiliki dukungan dana yang cukup. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa sengketa konstruksi timbul karena salah satu pihak telah melakukan tindakan cidera (wanprestasi atau default).

V. PENYELESAIAN SENGKETA

Sengketa konstruksi dapat diselesaikan melalui beberapa pilihan yang disepakati oleh para pihak yaitu melalui :
* Badan Peradilan (Pengadilan);
* Arbitrase (Lembaga atau Ad Hoc);
* Alternatif Penyelesaian Sengketa (konsultasi, negosiasi, mediasi, konsilisasi).

Penyelesaian sengketa harus secara tegas dicantumkan dalam kontrak konstruksi dan sengketa yang dimaksud adalah sengketa perdata (bukan pidana). Misalnya, pilihan penyelesaian sengketa tercantum dalam kontrak adalah Arbitrase. Dalam hal ini pengadilan tidak berwenang untuk mengadili sengketa tersebut sesuai Undang-Undang No.30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 3.

1. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan
Penyelesaian sengketa melalu pengadilan, kurang disukai dan diminati oleh para pelaku jasa konstruksi karena waktu penyelesaiannya terlalu lama, apalagi bila terjadi Peninjauan Kembali. Hal ini diungkapkan oleh Prof. Dr.Sudargo Gautama dalam bukunya Undang Undang Arbitrase Baru, 1999 hal 2-4 sebagai berikut:
Dunia dagang, terutama Internasional selalu "takut" untuk berperkara dihadapan badan-badan peradilan. Ini berlaku untuk tiap sistem negara, baik negara yang maju maupun masih berstatus negara berkembang. Para pedagang umumnya takut untuk berperkara bertahun-tahun lamanya. Keadaan ini dirasakan disemua negara. Tetapi lebih-lebih lagi dalam keadaan sistem peradilan di negara kita, berperkara bisa berlarut-larut, artinya bisa bertahun-taun lamanya.

2. Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase
Kata arbitrase berasal dari kata arbitrare (Latin), arbitrage (Belanda), arbitration (Inggris), schiedspruch (Jerman), dan arbitrage (Peracis), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh artbiter atau wasit.
Arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa. Sengketa yang harus diselesaikan tersebut berasal dari sengketa atas sebuah kontrak dalam bentuk sebagai berikut (Harahap, Yahya, Arbitrase, Pustaka Kartini, Jakarta, 1991).
a. Perbedaan penafsiran (disputes) mengenai pelaksanaan perjanjian, berupa:
* Kontroversi pendapat (controversy);
* Kesalahan pengertian (misunderstanding);
* Ketidaksepakatan (disagreement);

b. Pelanggaran perjanjian (breach of contract), termasuk di dalamnya adalah:
* Sah atau tidaknya kontrak;
* Berlaku atau tidaknya kontrak

c. Pengakhiran kontrak (termination of contract);
d. Klaim mengenai ganti rugi atas wanprestasi atau perbuatan atau melawan hukum.

Menurut Steven H. Grifis (1984), yang dimaksud dengan arbitrase adalah submission of controversies by agreement of the parties thereto, to person chosen by themselves for determination (suatu pengajuan sengketa, berdasarkan perjanjian antara para pihak, kepada orang-orang yang dipilih sendiri oleh mereka untuk mendapatkan suatu keputusan).
Dalam suatu sumber yang lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan arbitrase adalah the submission for determination of diputed matter to private unofficial persons selected in manner provided by law or agreement (pengajuan suatu sengeketa untuk diputuskan oleh orang-orang swasta yang tidak resmi, yang dipilih dengan cara yang ditetapkan oleh peraturan atau oleh suatu perjanjian) (Fuady, Munir, 2000).

Sementara R. Subekti mengartikan arbitrase :
Arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut (Subekti, Arbitrase Perdagangan, Bina Cipta, Bandung, 1992).

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU Arbitrase), yang dimaksud dengan arbitrase adalah :
Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, vide Pasal 1 ayat (1).
Arbitrase sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa, yang harus diselesaikan tersebut berasal dan sengketa atas sebuah kontrak dalam bentuk sebagai berikut: (Harahap, M. Yahya, 1991:108)
a. Perbedaan penafsiran (disputes) mengenai pelaksanaan perjanjian, berupa:
* Kontraversi pendapat (controversy);
* Kesalahan pengertian (misunderstanding);
* Ketidaksepakatan (disagreement);
b. Pelanggaran perjanjian (breach of contract). termasuk di dalamnya adalah:
* Sah atau tidaknya kontrak;
* Berlaku atau tidaknya kontrak;
c. Pengakhiran kontrak (termination of contract);
d. Klaim mengenai ganti rugi atas wanprestasi atau perbuatan atau melawan hukum.
Arbitrase merupakan suatu pengadilan swasta, yang sering juga disebut dengan “pengadilan wasit.” Sehingga para “arbiter” dalam peradilan arbitrase berfungsi memang layaknya seorang “wasit” (referee) seumpama wasit dalam suatu pertandingan bola kaki.
Yang dimaksud dengan “arbitrase” adalah submission of controversies, by agreement of the parties there to, to persons chosen by themselves for determination (suatu pengajuan sengketa, berdasarkan perjanjian antara para pihak, kepada orang-orang yang dipilih sendiri oleh mereka untuk mendapatkan suatu keputusan) (Gills, Steven H, 1984 : 27).
Dalam suatu sumber, arbitrase dimaksudkan sebagai:
Menurut yang tertulis, ialah memeriksa sesuatu, atau mengambll keputusan mengenai faedahnya. Proses yang oleh suatu perselisihan antara dua pihak yang bertentangan diserahkan kepada satu pihak atau lebih yang tidak berkepentingan untuk mengadakan pemeriksaan dan mengambil suatu keputusan terakhir. Pihak yang tidak berkepentingan, atau arbitrator tersebut, dapat dipilih oleh pihak-pihak itu sendiri, atau boleh ditunjuk oleh suatu badan yang lebih tinggi yang kekuasaannya diakui oleh pihak-pihak itu. Dalam prosedur arbitration, kedua belah pihak yang bertentangan itu sebelumnya telah menyetujui akan menerima keputusan arbitrator... (Abdurrachman, A., 1991 50).
Dalam suatu sumber yang lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan arbitrase adalah the submission for determination of disputed matter to private unofficial persons selected ini manner provided by law or agreement (pengajuan suatu sengketa untuk diputuskan oleh orang-orang swasta yang tidak resmi, yang dipilih dengan cara yang ditetapkan oleh peraturan atau oleh suatu perjanjian). (Black, Henry Campbell, 1968: 134).
Kemudian, menurut Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999, yang dimaksud dengan arbitrase adalah:
Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (vide Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999).

Arbitrase Lebih Disukai

Dalam Undang-Undang Arbitrase Baru 1999, dinyatakan antara lain bahwa dibandingkan dengan berperkara biasa memalui pengadilan negeri, arbitrase lebih diutamakan oleh pelaku bisnis internasional. Salah satu sebab adalah karena “lebih cepat, murah dan sederhana”. Cepat karena dalam rangka arbitrase ditentukan, baik dalam peraturan RV (Reglement of de Rechtsvordering, Hukum Acara Perdata) yang lama (Pasal 620, maupun yang baru, ditentukan pada prinsipnya, putusan arbitrase ini harus dijatuhkan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pengangkatan arbitrase (Pasal 47 RUU).

3. Memilih Penyelesaian Sengketa Alternatif
Karena berbagai kelemahan yang melekat pada badan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, baik kelemahan yang dapat diperbaiki ataupun tidak, maka banyak kalangan yang ingin mencari cara lain atau institusi lain dalam menyelesaikan sengketa di luar badan-badan pengadilan. Dan model penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang sangat populer adalah apa yang disebut dengan “arbitrase” itu.
Akan tetapi, institusi arbitrase bukan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadian. Masih banyak alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sungguhpun tidak sepopuler lembaga arbitrase.
Penyelesaian sengketa alternatif mempunyai kadar keterikatan kepada aturan main yang bervariasi, dan yang paling kaku dalam menjalankan aturan main sampai kepada yang paling relaks. Faktor-faktor penting yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja penyelesai sengketa alternatif juga mempunyai kadar yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut:
a. Apakah para pihak dapat diwakili oleh pengacaranya atau para pihak sendiri yang tampil.
b. Apakah partisipasi dalam penyelesaian sengketa alternatif tertentu wajib dilakukan oleh para pihak atau hanya bersifat sukarela.
c. Apakah putusan dibuat oleh para pihak sendiri atau oleh pihak ketiga.
d. Apakah prosedur yang digunakan bersifat formal atau tidak formal.
e. Apakah dasar untuk menjatuhkan putusan adalah aturan hukum atau ada kriteria lain.
f. Apakah putusan dapat dieksekusi secara hukum atau tidak. (Kanowitz, Leo, 1985 6).
g. Tidak semua model penyelesaian sengketa alternatif baik untuk para pihak yang bersengketa. Suatu penyelesaian sengketa alternatif yang baik setidak-tidaknya haruslah memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:
* Haruslah efisien dan segi waktu.
* Haruslah hemat biaya.
* Haruslah dapat diakses oleh para pihak. Misalnya tempatnya jangan terlalu jauh.
* Haruslah melindungi hak-hak dan para pihak yang bersengketa.
* Haruslah dapat menghasilkan putusan yang adil dan jujur.
* Badan atau orang yang menyelesaikan sengketa haruslah terpercaya di mata masyarakat dan di mata para pihak yang bersengkata.
* Putusannya haruslah final dan mengikat.
* Putusannya haruslah dapat bahkan mudah dieksekusi.
* Putusannya haruslah sesuai dengan perasaan keadilan dan komuniti di mana penyelesaian sengketa alternatif tersebut terdapat. (Kanowitz, Leo, 1985:14).

Sebagaimana diketahui bahwa masing-masing alternatif penyelesaian sengketa yang ada nilai plus minusnya. Tabel berikut ini merupakan perbandingan sisi kuat dan sisi lemah di antara berbagai alternatif penyelesaian sengketa, yaitu sebagai berikut:

   Tabel - Sisi Kuat dan Sisi Lemah dan Berbagai Alternatif Penyelesaian Sengketa 
        
       

Di samping itu, model-model alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat campuran di antara berbagai model, juga sering diketemukan. Misalnya apa yang disebut dengan “Med-Arb” yang merupakan bentuk kombinasi antara model mediasi dengan model arbitrase. Atau apa yang disebut dengan “Judicial Arbitration” atau “Court-Annexed Arbitration”, yang merupakan bentuk hibrida dan badan pengadilan dan arbitrase. Atau apa yang dikenal dengan “Concilio-Arbitration.” Dalam hal ini “Concilio-Arbitration” merupakan hibrida antara bentuk konsiliasi dan Arbitrase. Untuk itu, pertama sekali penyelesaian sengketa diusahakan secara Konsiliasi. Akan tetapi, apabila tidak berhasil akan dilanjutkan ke dalam bentuk arbitrase di mana pihak konsiliator akan berubah fungsinya menjadi arbiter.

VI. KESIMPULAN
Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa :
1. Sengketa konstruksi dapat timbul antara lain karena klaim yang tidak dilayani misalnya keterlambatan pembayaran, keterlambatan penyelesaian pekerjaan, perbedaan penafsiran dokumen kontrak, ketidak mampuan baik teknis maupun manajerial dari para pihak. Selain itu sengketa konstruksi dapat pula terjadi apabila pengguna jasa ternyata tidak melaksanakan tugas-tugas pengelolaan dengan baik dan mungkin tidak memiliki dukungan dana yang cukup.
2. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase lebih disukai, dalam Undang-Undang Arbitrase Baru 1999, dinyatakan antara lain bahwa dibandingkan dengan berperkara biasa memalui pengadilan negeri, arbitrase lebih diutamakan oleh pelaku bisnis internasional. Salah satu sebab adalah karena “lebih cepat, murah dan sederhana”.

DAFTAR PUSTAKA
Fuady, Munir. 2000. Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis. Bandung : Citra Aditya Bhakti.
Gautama Sudargo.1999. Undang-Undang Arbitrase Baru. Jakarta : PT Citra Aditya Bakti.
Harahap, M Yahya. 1999. Arbitrase. Jakarta : Pustaka Kartini.
Subekti, R.1992. Arbitrase Perdagangan. Bandung : Bina Cipta.
Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Undang-Undang No. 18/1999, tentang Jasa Konstruksi.
Yasin Nazarkhan. 2004. Mengenal Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
Yasin Nazarkhan. 2003. Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. 11

PERANAN QUANTITY SURVEYOR DI DALAM INDUSTRI KONSTRUKSI DI MALAYSIA

Prof. Dr. Abd. Ghani Khalid1 Mohd Arifin Omar2 Martalius Peli3 Wahyudi Putra Utama4

1 Jabatan Ukur Bahan, Fakulti Alam Bina, UTM, Malaysia
2 Assossasi Presiden Konsultant QS Bumiputra Malaysia
3,4 Jurusan Teknik Ekonomi Konsruksi, Universitas Bung Hatta

Kertas kerja ini di bentangkan dalam Internatonal Conference on Construction Industry, 21-24 Jun 2007, di Universitas Bung Hatta, Padang, Indonesia.

Abstrak : Quantity Surveyor (QS) adalah salah satu pihak yang terlibat di dalam proses pembinaan memiliki peranan yang sangat penting khususnya dibidang pengurusan kewangan projek pembinaan. Di dalam pembinaan Malaysia, perunding QS merupakan pihak yang mesti dilibatkan sewaktu projek masih dalam tahap ide. Kertas kerja ini memberikan gambaran tentang perkembangan QS di Malaysia, penglibatan QS dipelbagai sektor, perkhidmatan asas yang diberikan QS, serta peranan QS di dalam setiap tahap pembinaan.

Keyword : Quantity Surveyor, Perkhidmatan, Peranan

1. Pendahuluan
Definisi Quantity Surveyor (QS) dalam konteks kertas kerja ini, adalah seorang professional yang berdaftar dengan Board of Quantity Surveyors Malaysia (BQSM). Sebelum bisa mendaftar beliau perlu mendapat pendidikan di universitas yang diiktiraf dan telah bekerja tidak kurang dari 2 tahun. Setelah itu beliau bisa menjalankan tugas Quantity Surveyor (QS) samaada di kantor pemerintah atau private.

Sebagai karyawan di firma QS atau di kantor pemerintah mereka akan dibayar gajian yang setaraf dengan gajian karyawan insineur. Bagi mereka yang mahu menjadi konsultan QS pula mereka diwajibkan bekerja tidak kurang dari 5 tahun selepas berdaftar dengan BQSM. Konsultan QS bisa menerima bayaran mengikut sekil bayaran standard BQSM. Sekil bayaran fee BQSM yang dilampirkan telah mendapat kelulusan pemerintah dan diterima pakai bagi semua projek-projek pemerintah. Bagi projek-projek private sekil bayaran fee adalah sedikit lebih rendah daripada sekil BQSM iaitu kurang dalam 20% - 30% daripada sekil tersebut. Kurikulum dan syllabus pengajian QS ini boleh dirujuk kepada kertas kerja kami yang bertajuk Proposal Pendidikan Profesion QS untuk Industri Konstruksi Indonesia.

2. Sejarah Perkembangan Profesyen QS di Malaysia
Profesyen QS dipercayai telah wujud di Malaya bermula pada awal tahun 1930an. Ia bermula apabila berlaku penghijrahan beberapa orang QS daripada negara England ke Singapura. Pada tahun 1934, Eric Watson dan Mr. Water telah menubuhkan firma perunding QS yang pertama di Malaya iaitu Messrs Water & Watson. Kewujudan firma tersebut telah bertahan sehingga tahun 1942. Selepas perang dunia kedua, kerajaan Malaya di bawah jajahan British telah menubuhkan Bahagian QS dibawah Jabatan Senibina pada tahun 1950. Walau bagaimanapun, peranan bahagian ini agak terhad kerana pada masa itu berada di bawah Cawangan Bangunan dan bertindak sebagai pegawai kontrak.

Kebanyakan projek kerajaan pada ketika itu tidak banyak menggunakan senarai kuantiti. QS ketika itu lebih banyak bertindak sebagai pegawai kontrak dengan tugas utama memanggil tender berbentuk Lump Sum, mengurus kontrak tersebut dan seterusnya menyediakan Akaun Muktamad bagi projek yang telah selesai.
Tiada sistem pembelajaran yang formal untuk melatih tenaga tempatan pada waktu itu. Para kakitangan tempatan mempelajari bidang QS menerusi QS asing yang bekerja di Jabatan Kerja Raya. Menerusi pengalaman kerja yang diperolehi, maka muncul beberapa QS tempatan selepas itu. Pada tahun 1951, kursus QS telah diperkenalkan di Maktab Teknik Kuala Lumpur yang bertujuan melatih anak watan menjadi QS berkelayakan. Bertitik tolah daripada itu, muncul lebih ramai QS tempatan yang terlatih.

Sekitar tahun 1958 - 1959, beberapa firma perunding QS yang diasaskan warga asing telah wujud di Malaya seperti Frank & Vergeson, Chris & Cavanaugh dan Bridge Water & Coulton. Dato' Hj Ishak Mohd. Yusof seorang QS bumi putera berkelayakan pertama menubuhkan firma perunding QS Pakatan International. Seterusnya banyak firma perunding QS telah ditubuhkan selaras dengan perkembangan sektor pembinaan di Malaysia. Sehingga kini telah lebih 200 firma QS ditubuhkan dan lebih dari 700 orang QS yang telah berdaftar dengan Lembaga Juruukur Bahan.

3. Institusi Profesional
Sejarah penubuhan institusi profesional QS di Malaysia bermula pada tahun 1961 apabila Royal Institusion of Chartered Surveyor (RICS) - Malayan Branch telah ditubuhkan. Kemudian institusi ini telah ditukarkan kepada Pertubuhan Juruukur Malaysia (Institution of Surveyor Malaysia - ISM). Pertubuhan ini terdiri dari dari pada Juruukur Tanah, Juruukur Bangunan, Juruukur Bahan dan Jurunilai Hartanah. Manakala keahlian ISM ini pula terbahagi kepada beberapa kategori iaitu student member, graduate member, professional member dan fellow member.

Lembaga Jururuukur Bahan Malaysia telah ditubuhkan pada 10 November 1973
berasaskan kepada Akta Pendaftaran Profesional 1967 berkaitan pendaftaran Juruukur Bahan. Akta tersebut telah mewajibkan setiap QS yang telah melalui praktis sebagai QS berdaftar dengan Lembaga Juruukur Bahan Malaysia. Ini bertujuan untuk memastikan khidmat profesional yang dijalankan oleh setiap QS adalah terjamin dan seterusnya melindungi masyarakat daripada sebarang kecuaian profesional.

Untuk menjadi seorang QS berdaftar, para lulusan Sarjana Muda QS (atau setaraf) hendaklah memiliki pengalaman praktis selama dua tahun dengan badan atau pihak yang diluluskan oleh pihak lembaga. Walau bagaimanapun, memandang perkembangan pesat di dalam industri pembinaan dan pertambahan bilangan QS di Malaysia, syarat pendaftaran tersebut telah diperketatkan. Setiap QS yang ingin berdaftar perlu mencatatkan segala pengalaman praktisnya dengan mengisi buku log (catatan harian) selama dua tahun. Seterusnya QS juga perlu menduduki peperiksaan profesional. Sekiranya lulus ujian tersebut, QS tersebut boleh mendaftar dan menjadi ahli Lembaga Juruukur Bahan Malaysia.

4. Penglibatan Profesyen QS
Di dalam perkembangan profesyen ini didapati lima sektor utama di dalam masyarakat yang mempekerjakan QS. Pertama sektor swasta dalam bentuk praktik swasta, kedua sektor perkhidmatan awam, ketiga kontraktor-kontraktor, keempat syarikat perniagaan komersil dan yang kelima sektor pendidikan.
i. Praktik Swasta
Kebanyakan praktis swasta bermaksud menyediakan pengurusan kewangan projek yang efisien dan menyediakan perkhidmatan perundingan kos bagi majikan dan perekabentuk sepanjang tempoh proses pembinaan. Praktis swasta ini samaada QS tersebut membuka firma sendiri ataupun melakukan kerjasama dengan profesional lain. Praktik swasta merupakan sektor terbesar dalam penglibatan QS.

iii. Perkhidmatan Awam
Perkhidmatan awam merangkumi kerajaan pusat, kerajaan negeri, penguasa tempatan,
perbadanan pembangunan bandar baru dan badan-badan berkanun lainnya. Pada kerajaan pusat QS dapat dijumpai pada jabatan-jabatan dan agensi-agensi kerajaan seperti Jabatan Kerja Raya.

iii. Kontraktor
Di dalam organisasi kontraktor, QS memiliki banyak tugas penting untuk dilaksanakan.
Peranan QS di dalam syarikat kontraktor antara lain:
a. Membuat anggaran penawaran
b. Membuat kawalan kos selama pelaksanaan projek
c. Menyiapkan dan melaksanakan perundingan dengan subkontraktor
d. Menyiapkan kuatiti item-item kerja dan bahan yang diperlukan untuk memesan bahan dan jentera
e. Melakukan pengukuran di tapak untuk tuntutan bayaran kemajauan
f. Melakukan pengukuran di tapak terhadap apa-apa perubahan dan membuat perbincangan untuk menentukan harga
g. Memberikan khidmat nasihat apabila berlaku perselisihan
h. Mengurus masalah kontrak

iv. Syarikat Perniagaan Komersil
Beberapa syarikat perniagaan komersil telah mempekerjakan QS pada syarikat mereka antara lain: syarikat pemaju hartanah, pembuatan dan penyulingan, bank, syarikat insurans dan industri petrokimia.

v. Sektor Pendidikan
Pada sektor ini, QS melibatkan diri sebagai pensyarah pada institusi pengajian tinggi, sebagai instruktur pada pusat-pusat pelatihan industri konstruksi ataupun sebagai kakitangan yang mengurus proses pembinaan kompleks pendidikan tersebut.

5. Skop (Service) Profesion Quantity Surveyor
Service yang dilaksanakan oleh QS pada umumnya terbahagi kepada dua kategori berikut:
5.1 Service Utama
i. Penyediaan anggaran awal dan perancangan kos.
Anggaran awal dibuat QS berdasarkan maklumat awal dari klien dan lukisan kasar Arkitek. Terdapat beberapa teknik yang digunakan oleh QS di dalam membuat anggaran awal ini iaitu; teknik keluasan lantai, isi padu, dan jumlah unit. Anggaran awal ini akan dijadikan asas oleh klien dalam menetapkan perbelanjaan projeknya. Berdasarkan anggaran awal ini, Arkitek akan membuat rekabentuk permulaan. Sebaliknya apabila Arkitek telah membuat rekabentuk awal dan dipersetujui klien, maka QS akan membuat anggaran awal berdasarkan rekabentuk tersebut.

Perancangan kos merupakan suatu cadangan perbelanjaan keatas bangunan atau projek yang telah diagihkan untuk tiap-tiap elemen bangunan atau projek tersebut. QS di dalam membuat perancangan kos ini memerlukan sekurang-kurangnya lukisan layout dan elevation, petunjuk bahan dan material yang akan digunakan, maklumat kontrak serta analisis biaya perbandingan dari projek-projek lepas.

ii. Penyediaan Bill of Quantities.
Bill of Quantities (senarai kuantiti) merupakan senarai dari kerja-kerja yang harus dilakukan oleh kontraktor. Ia merupakan satu bahagian terpenting dari kandungan dokumen kontrak yang berasaskan kuantiti. Senarai kuantiti ini harus dihargakan oleh kontraktor sebagai asas tawarannya.

Senarai kuantiti disediakan oleh QS apabila lukisan-lukisan terperinci telah diterima dari Arkitek dan Insineur di dalam senarai kuantiti, QS perlu menerangkan jenis kerja, jenis dan saiz bahan, cara pemasangan, kuantiti serta unitnya. Di dalam membuat senarai kuantiti ini QS akan berpandukan kepada piawai pengukuran tertentu.

iii. Penyediaan dokumen tender dan lapuran tender.
Dokumen tender atau dokumen penawaran merupakan suatu dokumen yang digunakan
untuk memanggil dan memilih kontraktor bagi sesuatu projek. Kandungan dokumen tender ini antara lain
a. Borang tawaran
b. Sarat-syarat tender
c. Senarai kuantiti
d. Jadwal kadar harga
e. Spesifikasi
f. Lampiran

Selain bertugas mempersiapkan kelengkapan dokumen tender, QS memberi nasihat
kepada klien tentang jenis tender yang akan digunakan seperti tender terbuka, tender secara pemilihan, perundingan dan sebagainya.

Apabila tarikh penutupan tender telah tiba, QS akan membuat penilaian keatas tender-tender yang diterima dari bakal kontraktor. Penilaian dibuat sama ada atas persyaratan yang dinyatakan klien ataupun format penilaian yang ada pada masing-masing QS. Penilaian disusun dalam suatu laporan antara lain berisi senarai petender dari terendah hingga tertinggi, kelebihan dan kekurangan masing-masing, cadangan kontraktor yang layak untuk dilantik klien meskipun keputusan muktamad berada ditangan klien.

iv. Penyediaan dokumen kontrak.
Dokumen kontrak dapat dikatakan sebagai dokumen perjanjian antara klien dengan
kontraktor. Kandungan dokumen kontrak terdiri dari dokumen tender dilengkapi dengan syarat-syarat kontrak serta lukisan-lukisan kontrak. Perkara penting di dalam dokumen kontrak ini adalah jumlah harga kontrak serta tempoh penyiapan projek.

QS didalam menyediakan dokumen syarat-syarat kontrak sama ada atas permintaan
klien dengan menggunakan borang kontrak setara tertentu ataupun yang telah diubahsuai mengikut keperluan. Jika diperlukan, QS juga membuat pindaan-pindaan terhadap mana-mana syarat kontrak.

v. Penyediaan progress payment & financial statement.
Kemajuan kerja yang dibuat kontraktor perlu dinilai bagi menetapkan bayaran
kemajuan (progress payment) yang sepatutnya diterima oleh kontraktor. Pengiraan penilaian kemajuan kerja ini harus dinyatakan di dalam kontrak, dan QS membuat penilaian berasaskan hal tersebut.

vi. Penyediaan final account.
Selepas tamat tempoh pembinaan dan kontraktor telah menyelesaikan kerja-kerjanya, QS akan menydiakan suatu laporan final account (akaun muktamad). Laporan ini mengandungi semua bayaran yang telah dibuat dan perubahan-perubahan yang timbul. Penyediaan akaun muktamad ini untuk melihat berapa total kos sebenar yang ditanggung klien untuk menyiapkan sesuatu projek.

5.2 Service Sampingan
i. Penyediaan financial feasibility study & cash flow.
Sebelum apa-apa pembinaan dijalankan keatas suatu tapak, seorang klien memerlukan suatu laporan tentang seberapa besar kemungkinan pembinaan yang akan dijalankan dapat dilaksanakan. Ia memerlukan nasihat yang tepat tentang harga sesuatu tanah, kemungkinan kos bangunan, dan kemungkinan harga sewa dan jual bangunan yang telah siap. Untuk mendapatkan jawaban tersebut diperlukan suatu kajian yang dikenal sebagai kajian kemungkinan (feasibility study), dan ia cenderung dugunakan untuk pembinaan dengan tujuan komersil seperti memajukan suatu kawasan atau pembangunan perumahan pelbagai jenis.

ii. Menyediakan dokumen dan laporan bagi pra-kelayakan kontraktor 
Pra-kelayakan kontraktor biasanya dijalankan untuk cadangan pembinaan projek-projek besar dan rumit dimana kualiti suatu projek merupakan tujuan utama. Ia memerlukan kontraktor-kontraktor berpengalaman dan pernah melaksanakan kerja-kerja tersebut dengan rekod yang baik. Tujuan pra-kelayakan ini adalah agar kontraktor-kontraktor yang akan memasuki tender nanti betul-betul kontraktor yang terpilih.

iii. Pelaksanaan proses arbitration (Contractual disputes)
Selain sebagai pakar kos, QS juga memiliki latar belakang disiplin ilmu undang-undang pembinaan, dengan pengetahuan di dalam undang-undang pembinaan ia dapat membantu perselisihan (dispute) yang terjadi di antara pihak-pihak yang berkontrak, sama ada dalam bentuk timbang tara (arbitration), pengantaraan (mediasi) dan litigasi. Dengan penglibatan dan kepakaran juruukur bahan di dalam undang-undang pembinaan, maka perasaan menang dan kalah diantara pihak yang bertikai dapat dihindari.

Service QS amat berguna kepada pemilik pemerintah untuk menentukan budget sesuatu projek. Manfaat service QS telah diterima pakai dan berkembang luas bukan sahaja projek-projek bangunan tetapi juga projek-projek kejuruteraan sipil, elektrikal dan mekanikal.

Projek-projek yang tidak mengguna service QS seringkali menghadapi biaya yang melewati budget. Oleh yang demikian service QS sangat diperlukan untuk menyediakan budget yang tepat. Pengawalan biaya semasa proses pembinaan amat juga diperlukan bagi mengelakan berlakunya lebihan biaya yang besar.

Di Malaysia service QS tersebut sangat penting kerana pemerintah mewajibkan
"accountability" dalam semua projek-projeknya. Administrasi kontrak (contract administration) merupakan service yang juga penting dalam perlaksanaan konstruksi projek.

Service diatas sudah menjadi perkara yang lumrah kepada QS sejak beberapa dekad yang lalu iaitu kemahiran menganilisis, merencana biaya, mengukur serta menghitung nilai kerja-kerja pembinaan bagi mengujudkan "accountability" terhadap biaya tersebut. Dalam arti kata lain service QS dapat memberi "good value for money" kepada pemilik.

6. Peranan (Roles) Quantity Surveyor di Malaysia
Diperingkat tender QS bisa menilai bukan sahaja harga tender yang paling kompetitif yang dibida olih pretender tetapi juga keupayaan keuwangan dan teknikal pretender tersebut agar kontraktor yang dipilih untuk melaksana projek tersebut adalah yang terbaik. Seseorang QS perlu mahir menghitung kos buroh, material, plant & equiptment yang diperlukan untuk sesuatu projek dan berkebolehan menghitung rate / harga yang munasabah untuk sesuatu item kerja. Kemahiran ini membolihkan QS membuat rekomendasi unit harga/rate yang paling munasabah terutama ketika negosasi harga dengan kontraktor.

Di peringkat pembinaan, QS akan bertanggungjawab mencatat perbelanjaan dan memonitor biaya supaya projek dapat di siapkan dengan kos yang paling munasabah. Untuk memberikan gambaran sebenar tentang kedudukan keuwangan bagi sesuatu projek, QS harus senantiasa menyediakan report kewangan yang berterusan kepada pemilik bagi memonitor budget projek tersebut.

Kemahiran QS mengukur dan mengharga biaya dengan tepat membolihkan belian dilantik sebagai auditor bagi mengesan kemungkinan penyelewengan dana projek. Peranan lain yang bolih dimainkan oleh QS di dalam melaksana projek pembinaan termasuklah menyediakan financial feasibility study sesuatu projek bagi membantu pemilik samaada mahu meneruskan projek tersebut atau sebaliknya.

QS bolih juga memberikan service untuk menilai perancangan binaan kota perbandaran dan pembangunan daerah dengan menggunakan pengetahuan di dalam teknik penganggaran dan menilai kos. Dengan menggunakan pengalaman yang telah ada, seseorang QS itu akan dapat mengguna rekod kos yang dianalisis untuk merencana harga pembinaan mengikut saiz, lokasi dan type / jenis yang mana diperlukan olih pihak pemerintah bagi menguruskan budget industri konstruksi sesebuah negara.

7. Kesimpulan
Peranan QS di Malaysia telah berkembang luas bukan sahaja difirma-firma QS tetapi juga diperlukan olih kontraktor, developers, bank, insuran companies, material suppliers dan industri pembinaan perkapalan (ship building). Olih yang demikian profesyen QS bertambah dikenali semakin ramai ingin memasuki bidang QS dan pendidikan QS juga kian tambah maju terutama dari aspek penggunaan komputer bagi memantapkan service QS sediaada selaras dengan cabaran teknologi terkini di dalam industri konstruksi.

QS telah memainkan peranan yang besar dalam pengurusan biaya projek-projek di Malaysia dan diharapkan pengalaman kami di Malaysia ini dapat juga dimanfaatkan di Indonesia.

Senarai Lampiran
A - Skil bayaran fee BQSM
B - Skop Service BSQM.
C - Sampel (example) dokumen budget.
D - Sampel dokumen Bill of Quantities.
E - Sampel certificate of progress payment
F - Sample dokumen final account.

PENGGUNAAN INSURANS ISLAM OLEH KONTRAKTOR DALAM PROJEK PEMBINAAN - PELUANG PEMASARAN

Suhaila bte Sulaiman, Mohd Hanizun Hanafi, Norizan Mansor,
Wan Yusoff Wan Mahmood, Dr Razali Adul Hamid
Jabatan Ukur Bahan
Universtiti Teknologi Malaysia, Skudai

Abstrak

Kertas kerja ini berdasarkan dua kajian yang telah dijalankan yang bertujuan melihat sejauhmana penggunaan insurans Islam oleh kontraktor pembinaan yang telah lama diperkenalkan dan diamalkan di Malaysia. Kelebihan sistem ini dari segi konsep berbanding system insuran konvensional sediada di Malaysia dibincangkan terlebih dahulu. Cadangan telah diberikan bagaimana untuk meningkatkan penggunaan system ini dalam industri pembinaan.

Kata kunci : Takaful, insurans, pemasaran.

1.0 Pengenalan

Kerugian yang mungkin dialami oleh sesebuah kontraktor sewaktu melaksanakan sesuatu projek pembinaan dapat dikurangkan dengan mengambil polisi insurans. Sistem insurans Islam yang menyediakan perlindungan-perlindungan insurans secara yang diizinkan oleh perundangan Islam, diwujudkan di Malaysia ekoran minat umat Islam untuk mengamalkan ajaran dan peraturan Islam sepenuhnya dalam kehidupan mereka selepas melihat dan merasai sendiri kelemahan sistem insurans konvensional sediada, bermula dengan penubuhan Syarikat Takaful Malaysia Sdn Bhd pada tahun 1984 diikuti dengan penubuhan syarikat insurans Islam kedua iaitu Syarikat MNI Takaful Sdn Bhd pada 1993. Bank Rakyat sedang dalam proses memohon lesen untuk mengendalikan syarikat insurans Islam ketiga diMalaysia (Utusan Malaysia, 16 Oktober 2001). Insurans Islam lebih dikenali sebagai Takaful.

2.0 Objektif Kajian

Untuk mengenalpasti tahap penggunaan insurans Islam yang diperkenalkan dan diamalkan di Malaysia, oleh kontraktor pembinaan. Kajian tertumpu kepada kontraktor kerja kejuruteraan awam dan bangunan di Negeri Johor yang berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dalam kelas seperti berikut:

a) Kontraktor dalam sebarang kelas
b) Kontraktor Kelas ‘F’ sahaja

3.0 Kajian Literatur

Didalam kerja pembinaan, kebiasaannya risiko dan kecederaan yang mungkin berlaku merupakan perkara yang berulang seperti kematian, kecederaan dan kerosakan kepada kerja yang dilaksanakan serta kerosakan kepada harta benda orang awam. Akibat daripada kekerapan berlakunya risiko ditapak bina menyebabkan kontraktor perlu mengambil perlindungan insurans untuk melindungi dirinya daripada menanggung sendiri kerugian yang besar (Laporan Ketua Pengarah Insurans, 1997). Segala bentuk risiko tersebut akan ditanggung oleh pihak kontraktor sehingga meliputi tempoh liabiliti kecacatan (Hickson, 1987). Sekiranya projek tersebut tidak dapat disiapkan dalam masa yang ditetapkan, tambahan tempoh keatas tempoh perlindungan insurans juga perlulah dilakukan.

Bagi mengurangkan penanggungan risiko pihak kontraktor, pihak klien mensyaratkan supaya perlindungan insurans hendaklah diperolehi sebelum kerja dilaksanakan ditapak bina. Jenis-jenis insuran yang biasanya diperlukan oleh pihak kontraktor dalam melaksanakan kerja kontraknya ialah Insurans Pampasan Pekerja, Insurans Liabiliti Awam, dan Insurans Semua Risiko Kontraktor yang meliputi Insurans Kerja serta Insurans Liabiliti Awam.

Syarat yang menghendaki kontraktor menyediakan perlindungan insurans terdapat dalam Borang Kontrak Setara JKR 203 dan 203A (semakan 10/83) yang digunakan untuk kontrak kerajaan iaitu dalam Klausa 33 untuk Insurans Liabiliti Awam, Klausa 34 untuk Insurans Pampasan Pekerja dan dan Klausa 36 untuk Insurans Kerja. Borang Kontrak Setara PAM yang digunakan untuk projek swasta di Malaysia pula meletakkan keperluan insurans dalam Klausa 19(1)(a) untuk Insurans Pampasan Pekerja, Klausa 19(b) untuk Liabiliti Awam dan Klausa 20 untuk Insurans Kerja.

Pengambilan insurans dapat membantu pihak kontraktor dalam pelaksanaan projek kerana tidak terlalu dibebani dengan risiko yang boleh berlaku ditapak bina. Insurans Pampasan pekerja dapat memberikan perlindungan kepada pekerjanya sekiranya berlaku risiko yang mebabitkan pekerja. Insurans juga dapat membantu melindungi modal kerana pihak kontraktor tidak perlu membekukan modalnya semata-mata untuk menghadapi kemungkinan berlakunya risiko.

Insurans Islam (lebih di kenali dengan nama unik, Takaful) diwujudkan sebagai alternatif tanpa keraguan setelah dijalankan kajian menyeluruh oleh pakar perundangan Islam yang mendapati terdapat keraguan dalam pengurusan Insurans konvensional dari segi hukum Islam.

Terdapat beberapa perbezaan asas diantara insuran Islam dengan insuran konvensional.
a) Konsep kerjasama atau saling membantu
Dalam insurans Islam, peserta merelakan sebahagian daripada sumbangan takaful (premium dalam insuran konvensional) dikumpulkan kedalam akaun khas untuk membantu kalangan peserta yang ditimpa malapetaka. Syarikat takaful tidak menjadi penjamin atau pemikul risiko seperti amalan dalam insurans konvensional tetapi sebagai pengurus atau pemegang amanah dana bagi pihak semua peserta takaful. Risiko tidak berpindah kepada syarikat takaful seperti amalan insurans konvensional tetapi peserta bersama-sama bersetuju membantu melalui dana yang diwujudkan bersama.

b) Bebas riba’ (usury or interest free)
Dalam sistem takaful, Lembaga Pengawasan Syariah (Islamic Monitoring Panel) yang dianggotai oleh pakar-pakar perundangan dan muamalat Islam disamping Lembaga Pengarah Syarikat Takaful berperanan mengawal operasi syarikat secara keseluruhan supaya tidak bercanggah dengan hukum Islam. Setiap pelaburan syarikat diperincikan supaya selaras dengan kehendak muamalat Islam. Antaranya ialah tidak terlibat dengan kegiatan yang berunsur riba’ kerana diharamkan secara de facto oleh peraturan Islam.

Dalam sistem konvensional, kegiatan riba’ wujud pada setiap peringkat bermula dengan pengiraan premium hinggalah kepada pembayaran gantirugi (Afzalur-Rahman, 1991). Sebahagian besar pendapatan syarikat insurans konvensional ialah dividen dari dana (terkumpul daripada premium pemegang polisi) yang dilabur dalam pelaburan yang mengamalkan riba’ (interest).

c) Bebas dari unsur maisir
Maisir merujuk kepada semua bentuk mengaut kekayaan dengan kaedah peluang (chances atau probability) seperti loteri, tikam ekor, bertaruh atau berjudi. Dalam sistem konvensional syarikat insurans berperanan sebagai ‘bank pertaruhan’ yang menerima premium dari pemegang polisi dan membuat bayaran gantirugi sekiranya berlaku kerugian atau kemalangan keatas pemegang polisi.

Dalam sistem takaful, unsur maisir tidak wujud kerana pelaksanaannya adalah berteraskan kepada konsep menolong peserta lain yang terkena musibah (tabarru’). Sistem insurans Islam juga mengamalkan pembahagian keuntungan dan kerugian bersama (profit and loss sharing, al Mudharabah) diantara peserta dan syarikat takaful. Peserta akan memperolehi keuntungan daripada operasi syarikat takaful setelah ditolak segala tuntutan para peserta yang mengalami kemalangan.

d) Pengagihan keuntungan

Dalam sistem Islam, pihak syarikat sebagai pengusaha yang melaburkan dana dari sebahagian besar sumbangan peserta takaful akan membahagikan keuntungan kepada peserta dan syarikat berdasarkan nisbah yang dipersetujui . Hal ini tidak berlaku dalam sistem konvensional kerana keuntungan yang diperolehi dari operasi syarikat dianggap hak mutlak syarikat.

Perjalanan perniagaan insurans konvensional tertakluk kepada Akta Insurans 1963 (Akta 89). Sistem insurans Islam pula dikawal oleh Akta Takaful 1984 dan Akta Takaful (Pindaan) 1985.

4.0 Metodologi kajian

Kajian dijalankan dalam dua peringkat
a) Meliputi kontraktor kelas F
b) Meliputi kontraktor berbagai kelas.

Kajian (a) adalah berdasarkan 26 borang soalselidik yang dikembalikan oleh responden yang dikenalpasti secara rambang daripada keseluruhan 80 soalselidik yang dihantar secara pos.
Kajian (b) adalah berdasarkan 21 borang soalselidik yang dipulangkan oleh responden yang dikenalpasti secara rambang daripada 60 yang dihantar.
Analisis adalah menggunakan kaedah statistik kekerapan.

5.0 Penemuan

Kajian (a) mendapati

· Tahap penggunaan
Didapati peratusan responden yang pernah menggunakan insurans Islam ialah 35% dan tidak pernah menggunakannya 65%.

· Sebab utama penggunaan
Didapati sebab utama penggunaan ialah kesedaran terhadap unsur-unsur yang ditegah syarak sebanyak 46% diikuti kehendak klien 23%, berpuas hati dengan layanan 16% dan mudah diperolehi 15%.

· Sebab-sebab tidak menggunakan insurans Islam
Bagi responden (65%) yang tidak pernah menggunakan insurans Islam, sebab-sebabnya ialah seperti ditunjukkan dalam Rajah 3. Sebab-sebabnya ialah kurang pendedahan : 33%, sukar diperolehi : 33%, kehendak klien : 15% dan lain-lain (kurang kenalan, tiada wakil insurans berdekatan, bayaran premium mahal dan biasa dengan insurans konvensional) : 19%

· Bila mula menggunakan
Didapati majoriti 78% menggunakannya mulai 1993-1996 dan 22% menggunakannya mulai 1989-1992.

Kajian (b) mendapati

· Tahap penggunaan semua responden
Pernah menggunakan: 52%
Tidak pernah menggunakan : 48%

· Taburan Pengguna
Kelas F : 78%, Kelas B : 5%, Kelas BX : 5%, Kelas C : 5%, Kelas A, D, E : 0%

· Bila mula menggunakan
Mulai 1986-1988 : 11%
Mulai 1989-1991 : 11%
Mulai 1992-1994 : 11%
Mulai 1995-1998 : 67%

· Sebab utama penggunaan
Pilihan sendiri : 91%
Kehendak klien : 9%

· Penginsurans pilihan kontraktor
Syarikat Takaful Malaysia Bhd : 36%
Syarikat MNI Takaful Sdn Bhd : 55%

6.0 Limitasi penemuan

Oleh kerana kajian hanya menggunakan responden yang bilangannya tidak besar penemuan yang didapati hanya terhad kepada kepada kajian ini.

7.0 Kesimpulan

Walaupun secara keseluruhan tahap penggunaan insurans Islam mencapai 52% dikalangan semua kelas kontraktor, majoriti pengguna adalah dikalangan kontraktor kelas rendah. Dikalangan kelas terendah (kelas F) pun, majoriti masih belum menggunakannya. Sebab utama penggunaan insurans Islam ialah kesedaran sendiri terhadap unsur-unsur yang ditegah oleh agama dalam urusan perniagaan dan kehendak klien. Alasan utama tidak menggunakannya ialah kurang pendedahan, sukar diperolehi dan kehendak klien. Syarikat MNI Takaful Sdn Bhd lebih popular dikalangan kontraktor diikuti dengan Syarikat Takaful Malaysia Bhd. Penemuan ini boleh dimanfaatkan oleh syarikat insurans Islam sebagai peluang memasarkan produk mereka dikalangan kontraktor pembinaan. Program penerangan yang tersusun, menarik, agresif dan bersungguh-sungguh kepada masyarakat amnya (contohnya kempen ‘Minggu Perbankan Islam dan Takaful’ (Utusan Malaysia, 23 Oktober 2001, ms 25)) dan kepada syarikat kontraktor kelas tinggi serta klien khasnya akan dapat memberikan pendedahan dan kefahaman mengenai sistem Takaful. Matlamat usaha ini mestilah untuk mengekalkan hubungan dengan pelanggan sedia ada dan menarik pelanggan baru untuk mencuba dan kekal dengan produk yang setanding lagi halal serta mudah diperolehi oleh pelanggan. Syarikat insurans Islam wajar secara berterusan, dalam lingkungan yang diizinkan peraturan Islam, menilai dan membaiki kelemahan sendiri dan mencontohi kekuatan syarikat lain dalam memasarkan produk mereka. Persaingan harus dilihat bukan sekadar sesama syarikat insurans Islam tetapi juga syarikat insurans konvensional yang lebih terkedepan.

8.0 Rujukan

1. Afzalur-Rahman ( 1991). Doktrin Ekonomi Islam – Jilid IV. Kuala Lumpur : DBP. ms 22.
2. Hickson, R.J (1987). Construction Insurance. Bristol : J.W. Arrowsmith Ltd. pp1
3. Mohamad Muslehuddin (1988). Insurans dan Hukum Islam. Kuala Lumpur : DBP.
4. Mohd Fadzli Yusof (1996). Takaful : Sistem Insurans Islam. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors.
5. Utusan Malaysia , 16 Oktober 2001
6. Akta Insuran 1963
7. Akta Takaful 1984
8. Akta Takaful (Pindaan) 1985
9. Utusan Malaysia, 23 Oktober 2001

TUNTUTAN KONTRAKTOR DALAM KERJA PEMBINAAN

1.0 PENGENALAN

Tindakan satu pihak yang berkontrak boleh mendatangkan kerugian kepada pihak yang lain. Pihak yang mengalami kerugian mempunyai hak atau peluang menuntut gantian kerugian.

2.0 TAKRIF

Hak kontraktor menuntut apa-apa kerugian langsung dan/atau perbelanjaan langsung yang ditanggung oleh kontraktor akibat dari sesuatu peristiwa tertentu yang mana kontraktor tidak akan dibayar ganti di bawah mana-mana peruntukan lain mengikut kontrak.

3.0 JENIS TUNTUTAN

a) Tuntutan Kontrak (Contractual).
b) Tuntutan Luar Kontrak (Extra-Contractual).
c) Tuntutan Belas Kasihan (Ex-Gratia).

4.0 KEBAIKAN PERUNTUKAN TUNTUTAN DI DALAM KONTRAK

a) Merendahkan harga tawaran, risiko berlaku sesuatu yang boleh merugikan kontraktor tidak perlu dimasukkan ke dalam tawaran.

b) Mengganti bayar kerugian dan/atau perbelanjaan yang ditanggung oleh kontraktor sebagai akibat langsung dari sesuatu peristiwa tertentu dan yang mana dia tidak akan diganti bayar di bawah mana-mana peruntukan;

c) Menyediakan satu cara yang mudah untuk menyelesaikan masalah tuntutan kewangan kontraktor.

d) Mempastikan kontraktor tidak mengalami masalah aliran wang tunai disebabkan sesuatu peristiwa tertentu yang telah secara matan menjejaskan kemajuan teratur kontraktor; dan

e) Menyelamatkan kontraktor dari terpaksa mengemukakan permohonan di mahkamah.

5.0 SYARAT-SYARAT

Syarat-syarat utama untuk membolehkan kontraktor membuat tuntutan kerugian langsung dan/atau perbelanjaan ialah:

a) Permohonan hendaklah dibuat mengikut masa yang telah ditentukan di dalam kontraktor.

b) Sebab-sebab kerugian atau perbelanjaan yang tertanggung itu mestilah seperti yang dinyatakan di dalam kontraktor yang dikenali sebagai "peristiwa tertentu" (specified events);

c) Kontraktor mesti mengemukakan bukti-bukti kerugian/perbelanjaan yang ditanggung; dan

d) Kerugian dan/atau perbelanjaan itu tidak akan diganti bayar di bawah mana-mana peruntukan lain di dalam kontrak.

FASAL 44 JKR 203A (Semakan 10/83)

1.0 PENGENALAN

Peruntukan berkaitan dengan KPL di dalam borang kontrak setara Jabatan Kerja Raya Malaysia, iaitu, Borang 203A (Semakan 10/83) (JKR) terdapat di bawah Fasal 44. Fasal ini memperuntukkan:

Fasal 44

Jika kemajuan kerja yang teatur atau mana-mana bahagiannya telah terjejas secara material oleh sebab-sebab sebagiamana dinyatakan di bawah Fasal 43(c), (f) atau (i) Syarat-syarat ini (dan bukannya oleh sebab-sebab yang lain) dan Kontraktor telah menanggung kerugian secara langsung dan/atau perbelanjaan yang dia tidak akan diganti bayar melalui pembayaran yang dibuat di bawah mana-mana peruntukan lain dalam Kontrak ini, maka Kontraktor hendalah dalam tempuh satu (1) bulan selepas berlakunya kejadian atau hal keadaan itu memberi notis secara bertulis kepada P.P. tentang maksudnya untuk ;menuntut kerugian secara langsung dan/atau perbelanjaan, bersama-sama dengan satu jumlah anggaran bagi kerugian secara langsung dan/atau perbelanjaan itu, tertakluk sentiasa kepada Fasal 48 Syarat-syarat ini.

2.0 ANALISIS

a. PROSEDUR

i. Notis untuk membuat tuntutan (Fasal 44) : Kontraktor hendalah mengemukakan notis bertulis kepada Pegawai Penguasa (P.P.) dalam tempuh satu bulan selepas berlakunya "peristiwa tertentu".

ii. Permohonan Sebenar (Fasal 48) : Tuntutan sebenar untuk mendapat kerugian atau perbelanjaan di bawah JKR 203A dibuat mengikut prosidur yang diperihalkan di bawah Fasal 48.

b. SYARAT-SYARAT

Kerugian atau perbelanjaan yang dituntut itu mestilah merupakan akibat langsung dari sesuatu "peristiwa tertentu" yang telah menjejaskan kemajuan kerja yang teratur dan kerugian atau perbelanjaan itu tidak akan dibayar di bawah mana-mana peruntukan lain dalam kontrak.

c. PENILAIAN

Apabila permohonan di bawah fasal 48(a) ini diterima, P.P. hendaklah meneliti permohonan itu dan membuat penilaiannya atau pun mengarahkan tugas ini dibuat oleh juruukur bahan.

d. PEMBAYARAN

Setelah P.P. selesai membuat penilaiannya, jumlah yang dinilai itu akan dimasukkan ke dalam perakuan muktamad, dan tertakluk kepada syarat yang diperuntukkan di bawah fasal 48(d):

"Tiada apa-apa bayaran ...... kepada kontraktor di bawah Perakuan Muktamad boleh dibuat sehingga kontraktor telah: (i) membuat Akuan Statutori, atau (ii) Ketua Pengarah Buruh membuat perakuan bahawa semua tanggungjawab kontraktor kepada buruhnya, termasuk buruh sub-kontraktor telah dilaksanakan."

e. PERISTIWA BERKAITAN

Sebab-sebab yang membolehkan kontraktor menuntut KLP ini dikenali dengan "peristiwa tertentu" (specified events) di bawah Borang Kontrak 203A, disenaraikan di dalam fasal 44 seperti berikut:

i) Arahan P.P. (di bawah Fasal 5(a));

ii) Pertikaian dengan tuan punya berjiran (Fasal 43 (c));

iii) Kontraktor lewat terima arahan, lukisan, aras dll. (Fasal 43(f).; dan

iv) Kelambatan oleh artisan, tukang atau orang-orang lain (Fasal 43(i)).

FASAL 24 PAM

1. PENGENALAN

Peruntukan berkaitan dengan KLP di dalam borang kontrak setara Pertubuhan Arkitek Malaysia (PAM) terdapat di bawah Fasal 24. Fasal ini memperuntukan:

24(1)

Jika permohonan bertulis di buat kepadanya oleh Kontraktor, Arkitek berpendapat bahawa Kontraktor terlibat dengan kerugian dan/atau perbelanjaan secara langsung di mana dia tidak akan diganti bayar melalui pembayaran yang dibuat di bawah mana-mana peruntukan lain dalam kontrak ini disebabkan oleh kemajuan kerja yang teratur atau mana-mana bahagiannya telah terjejas secara material kerana:

a. Kontraktor tidak menerima mengikut masa arahan-arahan, lukisan-lukisan, perincian atau aras yang perlu dari Arkitek yang mana permohonan khusus secara bertulis telah dikemaukakan kepadanya pada satu tarikh yang mengambil kira Tarikh Penyiapan yang tercatit dalam Appendiks kepada Syarat-Syarat ini atau mana-mana lanjutan masa ditetapkan mengikut Fasal 23 atau Fasal 32(1)(c) Syarat-Syarat ini tidaklah terlalu awal atau pun terlalu suntuk kepada tarikh perkara-perkara tersebut diperuntukan; atau

b. Pendedahan untuk pemeriksaan mana-mana kerja yang tertutup atau ujian ke atas bahan atau barang mengikut Fasal 6(3) Syarat-Syarat ini (termasuk kerja membaiki akibat dari pendedahan atau ujian itu) kecuali jika pemeriksaan atau ujian itu menunjukkan bahawa kerja, bahan atau barang tersebut tidak mengikut kehendak kontrak; atau

c. Apa-apa percanggahan atau perbezaan antara lukisan dan/atau senarai kuantiti; atau

d. Kelewatan oleh artisan, tukang-tukang atau orang-orang lain yang ditugaskan oleh Majikan untuk menjalankan kerja yang tidak merupakan sebahagian daripada kontrak ini; atau

e. Arahan Arkitek yang dikeluarkan berkaitan dengan penangguhan mana-mana bahagian kerja yang perlu dilaksanakan di bawah peruntukan Kontrak ini; dan jika permohonan itu dibuat dalam jangka masa yang munasabah apabila menjadi jelas bahawa kemajuan kerja atau mana-mana bahagiannya telah terjejas, Arkitek hendaklah, sama ada secara sendirinya, menentukan atau mengarahkan Juru Ukur Bahan menentukan kerugian dan/atau perbelanjaan berkenaan. Apa-apa amaun yang ditentukan sedemikian dari masa kesemasa hendaklah dicampurkan kepada Jumlah Kontrak, dan jika Pengakuan Interim dikeluarkan selepas tarikh penentuan apa-apa amaun sedemikian hendaklah dicampurkan kepada amaun yang akan dibayar dalam Pengakuan itu.

24(2)

Peruntukan di bawah Syarat ini adalah tanpa prajudis kepada apa-apa remedi lain yang ada kepada Kontraktor.

2. ANALISIS

Dari peruntukan di atas, bolehlah dianalisiskan seperti berikut:

a. Notis

Masa : Fasal 24 menghendaki kontraktor mengemukakan notis tuntutannya kepada arkitek secara bertulis apabila didapati atau dijangkakan bahawa kemajuan kerja teratur telah atau akan terjejas secara material.

Maklumat: antara maklumat-maklumat yang perlu disertakan bersama-sama dengan notis tersebut, termasuklah:

a. maklumat lengkap dan terperinci berkaitan dengan peristiwa dan keadaan yang berlaku;

b. masa dan tempuh masa peristiwa/keadaan itu berlarutan;

c. aktiviti-aktiviti yang terjejas; dan

d. bagaimana aktiviti boleh terjejas

e. maklumat-maklumat berkaitan dengan kos seperti:

i. buruh & loji.
ii. bahan-bahan.
iii. overheads.
iv. keuntungan.

Format : fasal 24 tidak pula menerangkan format tertentu notis tersebut. Oleh itu, kontraktor bebas untuk membentuk formatnya sendiri asalkan perkara-perkara penting yang dikehendaki disertakan.

b. Syarat-Syarat

Bagi membolehkan peruntukan ini beroperasi kerugian ata perbelanjaan itu mestilah akibat dari satu atau lebih dari peristiwa tertentu, yang menyebabkan kemajuan kerja teratur terjejas yang mana kontraktor itu tidak akan di bayar di bawah mana-mana peruntukan lain di dalam kontrak.

Fasal 24 tidak mensyaratkan bahawa penyiapan kerja mesti terjejas. Kontraktor masih boleh mengemukakan tuntutan jika peristiwa tertentu itu menjajaskan sesuatu aktiviti tertentu, walau pun pada keseluruhannya penyiapan kontrak itu tidak tergendala.

c. Penilaian

Apabila arkitek berpuas hati dengan notis yang dikemukakan sebagai sah dan betul, tugas arkitek seterusnya ialah menentukan jumlah kerugian atau perbelanjaan yang terlibat.

d. Pembayaran

mengikut fasal 24(1) pembayaran tuntutan KLP mestilah dicampur dengan jumlah kontrak, iaitu, dimasukkan ke dalam perakuan interim.

e. Peristiwa Tertentu

Sebab-sebab yang membolehkan kontraktor menuntut KLP ini dikenali dengan "peristiwa tertentu" (specified events) di bawa kontrak PAM, disenaraikan di dalam fasal 24(1) seperti berikut:

* Lewat terima arahan dll., [Fasal 24(a)];

* Pendedahan untuk pemeriksaan/ujian [Fasal 24(b)];

* Percanggahan/perbezaan antara lukisan dan senarai kuantiti [Fasal 24(c)];

* Kelewatan oleh artisan, tukang atau orang-orang lain [Fasal 24(d)]; dan

* Penangguhan kerja [Fasal 24(e)].

HEADS OF CLAIM

Antara "heads of claim" yang boleh dipohon oleh kontraktor termasuklah:

1. Pertambahan kos "preliminaries" (Tanggungan Tapak).
2. Tanggungan Ibu Pejabat.
3. Kehilangan keuntungan.
4. Kehilangan produktiviti atau kerja yang tidak ekonomi.
5. Pertambahan kos kerana inflasi.
6. Faedah dan caj kewangan.
7. Kos menyediakan tuntutan.

1. Pertambahan kos "preliminaries" (Tanggungan Tapak)

Kelewatan biasanya akan menyebabkan pertambahan kos-kos. Oleh itu, kontraktor boleh diganti bayar di bawah KLP.

Perkara-perkara yang diambil kira dalam menilai amaun pertambahan ini ialah:

* Amaun dalam senarai kuantiti.
* Tempuh kelewatan.
* Tempuh kontrak.
* Bahagian amaun yang terlibat.

Sepatutnya, cara penilaian yang lebih baik ialah dengan mengira kos tambahan sebenar kerana dalam praktis kos untuk setiap item dalam senarai "preliminaries" biasanya hanyalah dalam bentuk anggaran kasar sahaja. Oleh itu, kos tambahan sebenarnya seelok-eloknya diperolehi, direkodkan dan dibuktikan. Amaun yang "proportionate" mungkin tidak menggambarkan kos sebenar.

2. Tanggungan Ibu Pejabat

Tanggungan ibu pejabat bermaksud kos mengurus perniagaan kontraktor secara umum, berbeza dengan kos mengurus tapak bina sesuatu projek tertentu.

Pada kebiasaannya, kos tanggungan ibu pejabat sasngat jarang dituntut kerana fakta ini sangat sukar untuk diberikan secara langsung dengan satu-satu projek atau pun satu-satu peristiwa tertentu.

3. Kehilangan Keuntungan

Tuntutan kehilangan keuntungan tidak bergantung kepada fakta bahawa kontrak itu merupakan satu kontrak yang sebenarnya menguntungkan. Oleh kerana kontrak itu bukan satu kontrak yang menguntungkan, ini tidak bermakna kontraktor tidakb berhak menuntut kehilangan keuntungan.

Pertambahan kos "overheads" dan kehilangan keuntungan boleh dikira dengan menggunakan formula berikut:-

a. Formula Hudson.
b. Formula Emden.

a. Formula Hudson

OVERHEADS/PROFIT PERCENTAGE  X  CONTRACT SUM  X    PERIOD OF DELAY
                                                                                                          -------------------------------
                                                                                                            CONTRACT PERIOD
 

4. Kos Buruh/Produktiviti

Kos buruh atau produktiviti dibuat berdasarkan kos dan perkiraan yang sebenarnya ujud pada tempuh satu-satu kerja kerugian disebabkan oleh peristiwa tertentu.

5. Pertambahan Kos Kerana Inflasi

Merujuk kepada fasal 53 (JKR), kesahihan pengiraannya mungkin boleh dicabar di mahkamah. Rekod kenaikan kos bahan dan buruh perlu disimpan. s

6. Caj Kewangan dikira berdasarkan jumlah tuntutan yang terlibat didarab dengan kadar semasa caj kewangan (sebaik-baiknya oleh bank pihak kontraktor atau bank-bank yang biasa) bagi tempuh kerugian dialami.

7. Kos Menyediakan Tuntutan

Pada masa sekarang pengurusan membuat tuntutan kewangan kontraktor telah menjadi satu "industri" di mana perkhidmatan "claim consultant" digunakan untuk membantu kontraktor mengemukakan tuntutan.

STRATEGI

1. Beban Membukti

Beban membukti sesuatu kerugian atau perbelanjaan itu terletak di atas bahu pihak yang membuat tuntutan, iaitu, kontraktor. Perkara utama yang mesti diperhatikan oleh seseorang kontraktor di sepanjang masa pembinaan dilaksanakan ialah penyimpanan rekod yang baik.

2. Rekod-Rekod Utama

Antar rekod-rekod utama yang perlu disediakan dengan tepat dan teliti oleh kontraktor untuk disertakan bersama-sama dengan permohonan tuntutannya (notis), termasuklah:

a. Surat menyurat antara Kontraktor Perunding, Klien dan Pengawas yang terlibat.
b. Minit Mesyuarat (yang dipengerusikan oleh PP sahaja).
c. Laporan Kerja (Works Record Sheets).
d. Laporan Buruh dan Loji/Penilaian Produktivi.
e. Laporan Bahan-Bahan (diterima dan digunakan).
f. Buku Harian Tapak (Site Diary).
g. Arahan Tapak (Site Instructions).
h. Arahan Perubahan (Variation Orders).
i. Rekod Kerja Harian (Daily Works Records).
j. Jadual Kerja.
k. Gambar Kemajuan (Progress Photographs).
l. Lukisan-Lukisan Kontrak & Kerja.
m. Bil-bil Berkaitan Dengan Pertambahan Perbelanjaan.
n. Rekod Cuaca Harian.
o. Detail Aras Tapak.

3. Format Tuntutan

a. Pengenalan.
b. Butir-butir Tuntutan.
c. Perincian Tuntutan/Kos.
d. Penutup.
e. Lampiran bahan bukti.

a. Pengenalan
Memberi maklumat penting dengan projek

b. Butir-Butir Tuntutan
Nyatakan peristiwa tertentu yang mengakibatkan tuntutan KPL dan fasal kontrak yang membenarkan tuntutan KPL di buat.

c. Perincian Tuntutan dan Kos
Senarai ini mestilah menghubungkaitkan peristiwa tertentu, akibat dan kos (kerugian/perbelanjaan bolehlah dikira berdasarkan kepada pecahan berikut (di mana berkaitan):-

i. Tanggungan Tapak

* Penyeliaan - Gaji.
- Bonus.
- Caruman KWSP.
- Caruman Perkeso.
- Kos Produktiviti.

* Lanjutan Pengurusan.
* Pejabat Tapak dan Kuarters.
* Peralatan dan Perkakas/Susut Nilai.
* Kemudahan Kebajikan Tapak.
* Pengangkutan Tapak.
* Premium Insuran/Takaful.
* Lain-lain butiran seperti elektrik, air dan telefon.

ii. Penambahan Kos

* Kos buruh, bahan dan peralatan (sekiranya tidak dituntutan di bawah arahan perubahan kerja).

* Peningkatan kos/inflasi (sekiranya kontrak memperuntukkan fasal berkaitan dengan perubahan harga).

iii. Kehilangan Produktiviti

Kehilangan produktiviti boleh dituntut sekiranya terdapat rekod atau bukti yang menunjukkan kehilangan produktiviti berkenaan dan ianya berkait rapat secara langsung dengan peristiwa yang membawa kepada tuntutan KPL.

iv. Tanggungan Ibu Pejabat

* Kos terlibat seperti gaji kakitangan, bil, sewa, litografi dan seumpamanya yang dialami oleh ibu pejabat.

* Pengiraan berdasarkan jumlah "turnover" bagi syarikat pada tahun/masa tersebut merupakan kaedah yang biasa digunakan.

v. Kehilangan Keuntungan

Kehilangan keuntungan biasanya dibuat apabila penamatan dibuat oleh pihak kontraktor (atas sebab pecah kontrak di pihak majikan) atau pun jumlah perubahan pengurangan ke atas kontrak asal yang besar.

vi. Faedah dan Caj Kewangan

* Berdasarkan bukti yang dapat ditunjukkan bahawa faedah dan caj kewangan tersebut terlibat, iaitu, dari tarikh peristiwa tertentu sehingga ke tarikh tuntutan dibuat.

vii. Kos Penyediaan Tuntutan

Keseluruhan kos penyediaan tuntutan boleh dituntut. Rujuk kes JAMES LONGLEY & CO. LTD. v. SOUTH WEST THAMES REGIONAL HEALTH AUTHORITY (1983).

d. Penutup
Nyatakan fasal kontrak di mana tuntutan dibuat dan jumlah keseluruhan tuntutan.

e. Lampiran

* Sertakan semua bahan bukti berdasarkan susunan peristiwa berkaitan.
* Sediakan "fly sheet" bagi setiap peristiwa tertentu/item KLP.
* Bahan bukti yang dikemukakan biasanya salinan sahaja. Bahan bukti asal perlu disimpan oleh pihak kontraktor.

PENUTUP

Kejayaan satu-satu tuntutan, biasanya banyak bergantung kepada aspek berikut:

1. Keupayaan untuk menyimpan semua rekod yang terlibat bagi dijadikan bahan bukti tuntutan;

2. Kecekapan kontraktor mematuhi prosidur kontrak terutama di dalam penyediaan surat-menyurat berkaitan penerimaan arahan dan niat mengemukakan tuntutan;

3. Kebolehan kontraktor untuk berhujah dan menerangkan dengan logik kaitan di antara peristiwa tertentu dengan kerugian langsung dan/atau perbelanjaan yang dialami; dan

4. Kebolehan kontraktor untuk mengadakan komunikasi/hubungan yang baik dengan majikan (terutama bagi kes "ex-gratia claims"), perkara ini amat sukar.

TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN QUANTITY SURVEYING EDUCATION

Prepared by: Norizan bin Mansor, Assoc. Prof Wan Yusoff Wan Mahmood, Ismail Haron and
Assoc Prof Zakaria Mohd Yusof
Department of Quantity Surveying, Faculty of Built Environment, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor

Abstract
Higher education has an important and seemingly increasing role in Malaysian society. This phenomenon can be seen from ever increasing proportion of the youth entering higher education yearly. At the same time there seems to be an increasing need for further education among people already in workforce. The situation has resulted the available government's higher learning institutions not being able to provide adequate places. A more open system of education has been adopted by the government acts as catalyst for present remarkable growth of private higher learning institutions offering various level of Quantity Surveying courses with variety of arrangement The phenomenon has given rise to increased public concern with respect to the quality of graduates produced by the institutions involved. The approach of TQM can be adapted in Quantity Surveying Education in the effort to produce quality graduates and enhancing the profession as a whole. The paper discusses the present senario of Quantity Surveying Education in Malaysia, approach in implementing TQM and educational process involved.

Keywords
Total Quality Management, Quantity Surveying, Education

1.0 INTRODUCTION

Total Quality Management and continous improvement philosophies have at last become the focus of construction industry in Malaysia. Based on this development, it cannot be over emphasised the need to address the quality management in construction education.

Quantity Surveying Education as a subsystem is no exception in this respect. As such the institutions that produce quantity surveying graduates must take part to enhance education quality in their organisations.

This paper will address the current scenario of the Quantity Surveying Education in Malaysia and discuss the process and quality management framework for quantity surveying education.

2.0 WHAT IS TOTAL QUALITY MANAGEMENT

Total Quality Management (TQM) as given in ISO (1994) is the management approach of an organisation, centred on quality, based on the participation of all its members and aiming a long term success through customers satisfaction and benefits to all members of the organisation and society.

Based on the above definition, TQM can be seen as a structured system for creating organisation-wide participation in planning and implementing a continous improvement process (Oblinger, 1995). The process of improvement begins with building a clear understanding of the organisation's mission, customers, values and vision (Sylwester and Harris, 1991).

3.0 ROLES OF TQM IN QUANTITY SURVEYING EDUCATION

As there is always 'improvement potential' and that TQM is a way to address such matters, what can be achieved with such an approach? According to Lindquist (1997) there seems to be some common ways in which TQM has been approached:

a) Teaching of TQM
TQM can be introduced in the curricula, which could be motivated by the use of TQM in business. Such element could be particularly beneficial for students who are likely to become employees in organisations where TQM have been adopted.

b) TQM in Organisational Development
Administrative functions in Quantity Surveying Education are not much different from the business counterparts or elsewhere in the public sector. Therefore, it is logical that there are a number of cases where TQM has been used as a framework for improvements in administrative area.

c) TQM in Teaching and Learning
There are basically three ways in which teaching and learning could be enhanced as a result of adopting a TQM approach
i) Reduction of the amount of non-productive time and resources spent by
lecturers.
ii) The effectiveness of teaching could be enhanced by addressing issues such as customers needs thoroughly than what is common.
iii) An explicit TQM approach in teaching could stimulate students to embrace a self reflective attitude which is an integral element in continous improvement and consequently a core aspect of TQM

4.0 THE CURRENT SENARIO OF QUANTITY SURVEYING EDUCATION IN MALAYSIA

Higher education has an important and seemingly increasing role in Malaysian society. This phenomenon can be seen from ever increasing proportion of the youth entering higher education yearly. At the same time there seems to be an increasing need for further education among people already in workforce. In short, having an academic degree has become a pre-requisite for many occupations.

The situation has resulted the available government's higher learning institutions (UTM, UM, UITM, and UIA) not being able to provide adequate places. As such the government has endorsed a more open system of education. The move acts as catalyst for present remarkable growth of private higher learning institutions in the country.

Many of these private learning institutions are offering the quantity surveying courses either at certificate, diploma or degree level through full time or part-time study. Most of the courses are carried out via twinning or franchising arrangement.

The phenomenon has given rise to increased public concern with respect to the quality of graduates produced by the institutions involved.

To restore the public confidence in the quality of Quantity Surveyors in Malaysia, the Board of Quantity Surveyors Malaysia (LJUBM), has decided to take an immediate action by establishing Quantity Surveying Education Council (QSEC) and Quantity Surveying Accreditation Council (QSAC). The QSEC will establish criteria and standards required for Quantity Surveying courses both locally and in foreign institutions for the needs of the Quantity Surveying education in Malaysia. The Council will also recommend to the LJUBM any topping-up requirement or special scheme for non-accredited courses or non-recognised qualifications. The QSAC will, on the other hand accredit all Quantity Surveying courses for recognition by the LJUBM.

It is envisaged if the institutions of higher learning, both public and private, are willing to establish Quality Management System in their organisations, it will serve as a check and balance or self-correction for the Quantity Surveying Education offered by them. Course curriculum will be monitored and evaluated on a continous basis, including regular evaluation of student feedback. This will in turn make it easier for the LJUBM in executing its tasks.

5.0 QUALITY IN QUANTITY SURVEYING EDUCATION

The success of an institution producing Quantity Surveying graduates depends upon the quality of education provided and delivered.

The Quality of Education is defined as the totality of the learning experience, which enables students to effectively achieve worthwhile learning objective, including the achievement of appropriate academic standards (Tannock and Burge, 1994).

According to Tannock and Burge (1994), the first aspect for the Quality of Education is the academic standard, i.e. the result of the education process. This can be seen in term of students' competencies in going through the course and successfully completing the education programme. This academic standard depends on the collective judgements of the academic and professional community in Quantity Surveying. The second aspect is the learning objective which comprises three main areas, namely knowledge, understanding, skill and abilities.

In term of knowledge, students must possess the right and sufficient body of knowledge, representing Quantity Surveying fundamentals as described in the detail syllabus documentation.

In term of understanding, students must possess understanding regarding aims, principles and fundamentals of Quantity Surveying within the setting of industry and society. Students will then be able to appreciate the place of each element of knowledge , assimilating future developments as they arise within appropriate context, and solving problems although not directly related to the knowledge acquired.

In term of skills and abilities, students must possess the following abilities
· A range of appropriate and effective study and presentation skills

· The ability to utilize a range of Quantity Surveying and other knowledge as described in the detailed syllabus documentation

· The ability to work effectively both individually and as a team member

6.0 EDUCATIONAL PROCESS IN QUANTITY SURVEYING EDUCATION

According to Oblinger (1995) to be able to put the concept of TQM to work, one should first understand about process and system. A process is a set of closely related steps and activities required to perform a well-defined task. Planning a course syllabus is a process. On the other hand, a system is a collection of processes designed to reach some overall objective such as long range planning, recruiting and developing a faculty. If quality improvement is to occur, everyone must have a clear understanding of processes and systems. One technique is by constructing a flow diagram (see Figure 1).

     
               Figure 1 : Quantity Surveying Educational System

Cox (1996) views the above figure as follows:

Raw Materials (Inputs)
The raw materials (i.e. students) that are placed into the value adding process of education come from an array of sources. For instance, the secondary schools provide a large majority of students entering or taking Quantity Surveying education. These students require some additional value-adding attention before they are considered finished products of the institution. Such attention include the development of social skills and providing an environment that will nurture the maturing students through conscientious advising and mentoring.

The other raw material providers, the polytechnics or colleges provide their own value-added process to the students. The products of their educational system become either a finished product or an enhanced input into another educational system.

Value Adding Process
The educational process itself is the value adding process. Through teaching and learning students increase their knowledge, as well as their ability to learn, which in turn adds a potential value to the construction industry.

The Product
The product is a person with potential to contribute to an organisation or society immediately upon graduation. Following an education, a person should posses the required attributes, be able to accept a role within an organisational system and make a measurable contribution to their overall performance.

The Customer
It is very difficult to grasp the concept of an educational system without identifying the customer and clearly defining their expectations and needs.

There are many customers and end-users of the product of higher education. The main customer is the corporate or government. They are actually the one paying for the products. As such institutions normally appoint advisory committee from the industry so that it best meets their needs and to ensure the students hired are able to contribute directly to their organisation's performance.

Performance Measurement
A quality is not complete without some form of evaluation that will lead to continous improvement. The performance of the education system can come in many areas such as grade point average, cost per student hour, graduate employment rate, refereed publications by the faculty and students, research funding, student completion rates, demand for course measured through application and enrolment figure etc. This leads to such other measures as accreditation activities by governing authorities (LAN), registration board (LJUBM) and professional institution (ISM) as well as innovative delivery system and ideas.

In any case, it is up to the developers of the system to continously define the key performance indicator for their system. This must be done in conjunction with the design, development, and enhancement of an effective performance measurement system that will promote continous improvement.

7.0 STRATEGIES FOR IMPLEMENTING TQM IN QUANTITY SURVEYING EDUCATION

Cox (1996) considers there are various strategies for implementing TQM, some of which are

· Top Management Commitment
Implementing TQM is a never ending process that must be constantly and genuinely supported by the leadership of the organisation. This means that to accomplish the effort at the respective level of a university structure, the program dean, department head, or course director must take proactive role in ensuring that the followers understand the changes and are motivated to make the transformation to total quality.

· Provide Direct Access to Customers
Direct access to both internal and external customers allows for timely and accurate responses to customers' needs and expectations. No matter the identity of our customers, there must be a direct link from the customers to the value adding process through advisory councils, surveys, interviews, etc. This is in line with the maxim that satisfied customers are an organisation's best marketing department.

· Involvement Promotes Acceptance
Based on the idea that participation increases ownership, commitment and loyalty of everyone involved, quality leaders must develop, support and facilitate the team effort to ensure success.

· Scope of Implementation
It must be remembered that the scope of quality implementation should not exceed the level of control or influence of those leading the implementation. In addition, limit the scope to those processes that need the most improvement, but do not attempt something that is perceived as impossible.

· Develop a Plan
As implementing TQM will involve organisational change, there must be a formalized plan that will provide a road map for successful implementation of TQM in the organisation.

· Embrace Technology
Change is enhanced through technology. In fact many times technology is the catalyst for change. With respect to quality movement in education, technology is the leading component for new directions being faced today. Some of these include distance learning, CD-Rom, virtual reality classrooms, internet and integrated information technology that give students and faculty access to virtually everything in real time.

· Lead by Example
Remember this : Do not do as I say, do as I do. In order to truly lead the changes to total quality, top level persons must genuinely show their support and dedication through own action. Do not ever expect others to do anything that you are not willing to do.

8.0 CONCLUSION

The present era of globalisation of education, has forced the higher education institutions to provide a quality Quantity Surveying education. Implementing TQM in the individual institution is the first step towards that. It enables the institution to increase its efficiency, attract more quality students and increase the quality of graduates produced to the benefit of the organisation and nation or even the world at large.

Apart from these benefits, the existence of comprehensive and well planned system will make the institution ever ready for the accreditation by both local and even foreign regulatory bodies.

9.0 REFERENCES

ISO (1994). Quality management and Quality Assurance - Vocabulary, Report Number : ISP 8402, International Organisation for Standardisaton, Geneva.

Loder, C (1992). Quality Assurance and Accountability in Higher Education. London : Kogan Page.

Lundquist, R (1997). Quality in Higher Education - Approaches to Its management and Improvement, Licentiate Thesis 1997 : 46, Department of Business Administration and Social Sciences, Lulea University of Technology, Sweden.

Oblinger, D.G (1995). Total Quality Management in Higher Education – A Continous Improvement Process. International Business Machines, May.

Peters, J (1996). ISO 9000 as a Global Educational Accreditation Structure. IEQA Conference Proceeding.

Cox, R.F (1996). Addressing the Paradox of Implementing TQM in Construction Education. CIB W89 Beijing International Conference Proceedings.

Sylwester, D.L and Harris, J.W (1991). Quality Improvement in Higher Education – an Overview. Research Report RR 91-14, Center for Assessment Research and Development, Knoxville.

Tannock, J.D.T and Burge, S.E (1994). A Practical Approach to Implementing Quality Management in Higher Education, EPC Occasional Paper No. 7.

Etika dan Kelakuan Profesional Juruukur Bahan

Pengenalan
Semua ahli ikhtisas (profesional) adalah tertakluk kepada sebilangan peraturan kelakuan ikhtisas, yang mesti dipatuhi setiap masa.

Tujuan
Untuk menjaga kewibawaan profesion supaya dihormati masyarakat dan mempastikan ahli profesion memberi manfaat kepada masyarakat.

Etika dan Kelakuan JUB Berdaftar
Kaedah-Kaedah JUB (Pindaan 1995), yang terdapat dalam Akta JUB 1967, menyenaraikan secara terperinci etika dan kelakuan seseorang Juruukur Bahan Berdaftar

· KELAKUAN
Setiap masa mempertahankan maruah, pendirian dan reputasi profesion ukur bahan.
Tidak berkelakuan atau lakukan perbuatan yang tidak diingini atau mengaibkan pada pendapat Lembaga.

· KEPENTINGAN AWAM
Sepanjang bekerja, mengambilkira sepenuhnya kepentingan awam.

· MELAKSANAKAN TUGAS
Penuh kejujuran.

Tidak menerima bayaran/imbuhan selain daripada majikan/klien terhadap perkhidmatan yang diberikan.

Tidak boleh menerima atau menawarkan apa-apa komisyen haram pada pandangan Lembaga.

Tanpa izin Lembaga, perunding ukur bahan tidak boleh menjadi pengarah, pemegang saham yang substantial dalam atau agen mana-mana firma atau syarikat pembinaan.

Mesti maklumkan klien secara bertulis bahwa dia adalah pengarah, pemegang saham yang substantial dalam atau agen firma atau syarikat pembinaan yang dia berurusan bagi pihak klien.

· MENJEJASKAN REPUTASI JUB LAIN
Tidak boleh menjatuhkan atau menjejaskan reputasi, peluang atau perniagaan juruukur bahan (JUB) lain

· MENGIKLAN DAN MENSOLISIT
Tidak boleh
o Merayu atau mensolisit pekerjaan professional.
o Memberi hadiah atau balasan kerana memperkenalkan pekerjaan profesionalnya.
o Mengiklan perkhidmatannya, tanpa izin Lembaga.

· KEADILAN
Melaksanakan tugas secara saksama (impartial).

· CAMPURTANGAN ATAU AMBIL ALIH AMALAN ORANG LAIN
Dalam amalan persendirian, tidak boleh
o Ambil tempat JUB lain.
o Campurtangan dalam mengkaji semula kerja ukur bahan seorang JUB lain.
o Mengambilalih kerja ukur bahan dari JUB lain untuk majikan yang sama kecuali:
             Dapat izin dari JUB tersebut
             Dimaklumkan oleh klien bahawa khidmat JUB itu telah ditamatkan.

· DUA PERANAN
Tidak boleh memainkan peranan sebagai perunding bagi pihak klien dan kontraktor untuk projek yang sama tanpa arahan klien.

Tindakan
Selepas memberi peluang orang kena tuduh (OKT) membentangkan kesnya, Lembaga Juruukur Bahan Malaysia boleh mengenakan tindakan berikut:
· Menggantung (tidak melebihi 6 bulan) untuk tujuan siasatan, atau
· Membatalkan pendaftaran seseorang JUB yang berkenaan.
JUB Berdaftar yang dibatalkan pendaftarannya boleh merayu kepada Lembaga untuk didaftarkan semula.

Penutup
Bayangkan sekiranya JUB Berdaftar berlumba-lumba melanggar etika dan kelakuan yang dibenarkan. Apa akan terjadi pada kewibawaan profesion dan ketenteraman dalam menjalankan amalan profesional?
Pastikan kita menjadi bukan sekadar terpelajar (educated) tetapi juga terdidik dalam tindakan harian (well-behaved and well-mannered).

Etika dan kelakuan profesional sebenarnya bukanlah sukar untuk diikuti terutama oleh orang yang berpegang kepada ajaran agama.

Akhirnya : Hiduplah sebagai orang yang beretika (berpendidikan dan beretika).

PELAN KERJA UNTUK PROJEK BINAAN

Susunan: Fadzilah Morni, Mazlina Ibrahim, Chew Yoek Chin, Norizan Mansor.

Kadang-kadang di sebut juga Pelan Kerja Kumpulan Rekabentuk.
Di ubahsuai dari RIBA Outpline Plan of Work.









Punca: RIBA Outpline Plan of Work, http://www.a4a.sk/RIBA-outline.htm